Ruang lingkup dari kebijakan publik mencakup banyak bidang seperti [[ekonomi]], [[sosial]], [[politik]], [[budaya]], dan sebagainya. Kebijakan publik dapat bersifat hirarkis dari mulai tataran nasional, regional, lokal. David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota [[masyarakat]].<ref>{{Cite journal|last=Garceau|first=Oliver|last2=Easton|first2=David|date=1953-09|title=The Political System: An Inquiry into the State of Political Science.|url=http://www.jstor.org/stable/2145610?origin=crossref|journal=Political Science Quarterly|volume=68|issue=3|pages=434|doi=10.2307/2145610}}</ref> Laswell dan Kaplan juga memberikan definisi kebijakan publik sebagai sebuah program pecapaian tujuan, nilai dalam praktekpraktik yang terarah.<ref>{{Cite book|last=Lasswell, Harold D. (Harold Dwight), 1902-1978, author.|url=http://worldcat.org/oclc/994145434|title=Power and society : a framework for political inquiry|isbn=978-1-351-49744-2|oclc=994145434}}</ref> Thomas R. Dye juga turut memberikan definisi kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.<ref name=":0" /> Secara lebih lanjut, Carl J. Friedrich menjabarkan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan ataupun tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan ataupun kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<ref>{{Cite journal|last=Ronan|first=William J.|date=1941-07|title=FRIEDRICH, CARL J., and EDWARD S. MASON (Eds.). Public Policy. Vol. II, pp. viii, 458. Cambridge, Mass.: Harvard University, 1941. $4.00|url=https://doi.org/10.1177/000271624121600140|journal=The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science|language=en-US|volume=216|issue=1|pages=188–189|doi=10.1177/000271624121600140|issn=0002-7162}}</ref> Berdasarkan definisi tersebut ditekankan bahwa kebijakan publik merupakan realisasi dari sebuah tindakan, sehingga bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.
