Krisis Selat Sunda: Perbedaan antara revisi

Pada tanggal 26 Agustus, kapal induk HMS ''Victorious'' berlayar dari Singapura. Dua kapal perusak, HMS ''Caesar'' dan HMS ''Cavendish'', mengawal kapal induk tersebut menuju [[Fremantle|Perth]], [[Australia Barat]]. Tujuan sebenarnya perjalanan ini yang sebenarnya masih diperdebatkan. Namun, ada kemungkinan bahwa kelompokrombongan kapal induk tersebut lewat sebagai unjuk kekuatan kepada Indonesia setelah peristiwa pendaratan relawan Indonesia di Pontian. Perjalanan ini juga merupakan bagian "kunjungan berniat baik" yang rutin dilakukan kepada negara sekutu Inggris.<ref name=":7">Auerswald 2000, p. 103.</ref><ref name=":4">Roberts 2009, p. 52.</ref> Satuan tugas tersebut ternyata mendapat respons yang sangat kecil dari Indonesia saat melewati wilayah perairan mereka. Kapal induk melaporkan hanya ada satu [[Tu-16 Badger|Tupolev Tu-16]] yang melakukan ''flyover'' ketika kapal-kapal perang ini melalui Selat Sunda pada hari berikutnya.<ref>McCart 1998, p. 153.</ref> Kepemilikan selat itu sendiri bersifat rumit. Indonesia mengajukanmengklaim klaimmemiliki selat tersebut sementara Inggris menegaskannyamenegaskan sebagaibahwa selat itu adalah perairan internasional. Berdasarkan sudut pandang Inggris, kapal perang mereka bisa lewat setiap waktu. Mengikuti standar prosedur Inggris dalam situasi seperti ini, [[Atase militer|Atase Militer]] Inggris di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] menelepon Direktur Intelijen Angkatan Laut Indonesia dan menyampaikan bahwa skuadron mereka akan melewati wilayah Indonesia tanpa persetujuan. Sebelumnya, Inggris telah melalui selat tersebut dengan cara yang samaserupa pada bulan Oktober 1963.<ref>Easter 2012, p. 99.</ref> Kebijakan yang dibuat oleh [[Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran|Departemen Luar Negeri Inggris]] memiliki tujuan ganda. Mereka memberi peringatan terhadap orang-orang Indonesia atastentang aksi yang dinilai provokatif tanpa kesadaran mengenai klaim berlebihan untukatas perairan internasional. Tanggal kembali ke Singapura belum diatur dengan pasti pada saat ini, pelayaran kembali hanya diperkirakan dilakukan pada sekitar pertengahan bulan September.<ref name=":1">Boon Kwan 2005, p. 406.</ref>

=== Respons Awalawal Indonesia ===

Keesokan harinya (28 Agustus), Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Suwito memanggil ''Charge d'Affaires ''Inggris. Ia mengeluhkan bahwa pemberitahuan Inggris terlalu santai. Meskipun tidakTanpa meminta Inggris untuk memohon izin kepada Indonesia untuk hal itu, ia meminta Inggris untuk memberikan pengumuman yang lebih formal, sebaiknya tertulis, di waktu berikutnya. Jika tidak, Suwito memperingatkan, "ketegangan sekarang dapat mengakibatkan insiden yang tidak direncanakandisengaja, tidak diinginkan tetapi serius,". Pernyataan tersebut segera diteruskan ke pemerintah Inggris.<ref name=":2">Easter 2012, p. 100.</ref> ''Charge d'Affairs'' menjawab bahwa setiap pemberitahuan lebih lanjut akan dilakukan secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah apapun. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 September, sehari setelah [[pendaratan di Labis]], Subandrio mengambil sikap yang lebih keras dengan memberitahu Duta Besar Australia di Jakarta bahwa ''Victorious'' akan ditolak jika kembali melalui Selat Sunda. Penyebab larangan tersebut tidak jelas karena dokumen-dokumen resmi dari waktu itu tidak tersedia. Namun, pengumuman Subandrio ini sejalan dengan kebijakan pemerintah soal pelayaran melalui perairan Indonesia yang bermaksud melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal setelah kelompok kapal induk Amerika lewat berlayar pada awal bulan.<ref>Boon Kwan 2005, p. 402.</ref> Pembuat kebijakan Indonesia juga kemungkinan mengkhawatirkan ancaman kekuatan udara Inggris terhadap Jakarta serta kemungkinan Inggris sedang berusaha untuk memprovokasi respons Indonesia, mirip dengan tindakan Vietnam terhadap Amerika pada [[insiden Teluk Tonkin]] di awal tahun itu. Alasan terakhir tampaknya sangat mungkin, dijelaskan olehmenilik kemarahan Sukarno yang sangat tampak dalam menanggapi insiden itu. Sudah wajar jika tanggapan terhadap tindakan Inggris ini sama kuat. Bagaimanapun juga, pimpinan Indonesia memahami insiden ini sebagai pembalasan langsung atas pendaratan Pontian, dan mensinyalirunjuk tekad Inggris. Meskipun mengkhawatirkan, pelanggaran Inggris atas klaim bahari Indonesia tidak kalah penting.<ref>Boon Kwan 2005, p. 407.</ref>

Departemen Luar Negeri, sementaraInggris itu,tidak bertekadmemiliki untuk tidakniat mundur dalam menghadapi tantangan dan perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan lebih terhadap martabat Inggris. Thorneycroft berargumen bahwa jika ''Victorious'' tidak melewati Selat Sunda dalam perjalanan pulang, Inggris "harus menderita kekalahan politik substansial dengan efek yang tak terduga terhadap posisi militer di Timur Jauh,";. Pandangan pandangannyatersebut didukung oleh Laksamana Mountbatten dan David Luce, Kepala Staf Angkatan Laut.<ref name=":3">Boon Kwan 2005, p. 408.</ref> Mountbatten bahkan melangkah lebih jauh, memperingatkan Thorneycroft bahwa kegagalan dalam memenuhi tantangan ini akan memiliki "dampak serius" untuk "perawakan seluruh militer - tidak hanya di Timur Jauh, tetapi di seluruh dunia." Luce dan Mountbatten juga menganggap ini sebagai kesempatan sempurna untuk menekan Jakarta untuk pertama kalinya,. Luce menyatakan bahwa pelayaran kembali "bisa saja memberikan inisiatif untuk kita" dan. Mountbatten memandangnya sebagai saat yang tepat untuk mengalihkan Soekarno dari penyerangan terhadap Malaysia. Setidaknya, pelayaran polos melalui Selat Sunda harus dipertahankan.

Pandangan pemerintah Inggris tidak digemakandisetujui oleh para komandan angkatan laut, terutama Sir Varyl Begg, Panglima tentara Inggris di wilayah itu,. yangIa percayameyakini bahwa kapal induk terlalu lemah untukjika harus membelamempertahankan diri atau menyerang balik Indonesia. Begg merasa bahwa sempitnya Selat Sunda dikombinasikan dengandan fiturkondisi geografis lokal membatasi gerakan kapal dan menegasimenghilangkan fungsi radar,. sementaraAturan konvensipelayaran mencegahsendiri membuat kapal daritidak menerbangkanbisa membawa pesawat atau bahkan membawanya di atas dek, yangatau membuatmenerbangkan kapalpesawat. danIa pengawalnyamenyarankan sangatagar rentankapal-kapal jikaperusak diserang.saja Daripadayang itu,melewati iaselat menyarankan untuk mengirimtersebut. Kapal-kapal perusak,tersebut yangtidak jauhsama dapat dibuang dibandingkanberharganya dengan armadakapal pengangkutinduk. Pandangannya didukung oleh Lord Antony Head, yang berpendapat bahwa akanjika adakapal sedikitinduk keuntungantidak bagiberada Indonesiadalam danposisi kerugianbahaya, bagiIndonesia Inggrishanya jikasedikit kapaldiuntungkan indukdan tidakInggris ditaruhpun dalamsedikit bahayadirugikan. Namun, Luce tetap bersikukuh bahwa ''Victorious'' harus berlayar; untukmelewati meredakanSelat ketakutanSunda. Menghadapi kekhwatiran Begg, iaLuce memberi meyakinkantahu bahwa kapal induk yang lebih modern, HMS ''Centaur,'' akan siap memberikan perlindungan udara untuk satuan tugas tersebut. Bala bantuan juga dilarikandisiapkan kedi Singapura untuk menghadang provokasi Indonesia. Thorneycroft memerintahkan Begg untuk mulai merencanakan pemaksaan pelayaran melalui Selat Sunda, sebagaimana para pejabatpetugas tentukan pada 3 - 4 September: kapal induk itu tidak boleh dialihkan.

Dalam hasil rapat kabinet perihal operasi angkatan laut pada 7 September, Thorneycroft dan Mountbatten mengajukan pemaksaan pelayaran melalui Selat Sunda dengan satuan tugas, meskipun mereka mengakui bahwa kapal induk akan berisiko mengalami kerusakan atau kerugian,. Hal ini mereka anggap mencegah Soekarno dari mencapai kemenangan ''[[brinkmanship]],'' akan bernilai sepadan dengan kerugian yang akan diderita. Walau Menteri Luar Negeri R. A. Butler dengan sangat kuat mendukung argumen Begg bahwa ''Victorious ''merupakan aset yang terlalu berharga untuk direlakandikorbankan, argumen Thorneycroft menang. Kabinet setuju bahwa kapal tidak akan dialihkan, karenasebab penghalangan kapal induk itu akan meningkatkan martabat Soekarno tanpa batas,. danMereka menyetujui persiapan Operasi Althorpe, rencana untuk melenyapkan angkatan udara Indonesia sebagai balasan terhadap serangan yang mungkin terjadi.<ref name=":5">Easter 2012, p. 102.</ref> . Meskipun tidak ada keputusan tergesa-gesa yang dibuat, dan walaupun Kabinet telah setuju untuk memeriksa masalah ini lebih lanjut.<ref>Boon Kwan 2005, pp. 408–9.</ref>