Israel: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat skrip Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan pranala ke halaman disambiguasi |
||
Baris 1:
{{refimprove}}
▲{{lindungidarianon2|small=yes}}
{{tentang|negara Palestina|wilayah Palestina|Palestina (wilayah)}}
{{Israel infobox}}▼
{{disambig info|Palestina}}
{{Wikisourcepar|Palestinian Declaration of Independence}}
'''Negara Palestina ''' ({{lang-ar|'''دولة فلسطين'''}}, {{IPA-ar|daw.la fi.lis.tˤiːn}}; ''Dawlat Filastin'', atau hanya '''Palestina''' ({{lang-ar| '''فلسطين'''}}, ''Filastin'') adalah sebuah negara di [[Timur Tengah]] antara [[Laut Tengah]] dan [[Sungai Yordan]]. Status [[politik]]nya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota [[Organisasi Kerja Sama Islam|OKI]], [[Liga Arab]], [[Gerakan Non-Blok]], [[ASEAN]], dan beberapa [[Persemakmuran Negara-Negara Merdeka|negara-negara bekas Uni Soviet]] telah mengakui keberadaan Negara Palestina.
Wilayah [[Palestina]] saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu [[Wilayah Pendudukan Israel]] dan [[Otoritas Nasional Palestina]]. [[Deklarasi Kemerdekaan Palestina]] dinyatakan pada 15 November 1988 di [[Aljir]] oleh [[Dewan Nasional Palestina|Dewan Nasional]] (PNC) [[Organisasi Pembebasan Palestina]] (PLO).<ref name=Pagep161>Baroud in Page, 2004, hal. 161.</ref><ref name=Bissiop433>Bissio, 1995, hal. 433.</ref>.
KTT [[Liga Arab]] 1974 menunjuk PLO sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak." PLO telah memiliki status [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|pengamat]] di [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB) sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di [[Majelis Umum PBB]] tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina" bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah Negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam [[Persetujuan Oslo]], [[Israel]] mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara: [[Otoritas Nasional Palestina]] (PNA atau PA), yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian [[Tepi Barat]] dan [[Jalur Gaza]]. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh [[Hamas]] membagi wilayah Palestina secara politik, dengan [[Fatah]] yang dipimpin oleh [[Mahmoud Abbas]] menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah Negara Palestina<ref name="GiE">{{Cite book|title=Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993|first1=Yezid|last1=Sayigh|edition=illustrated|publisher=[[Oxford University Press]]|year=1999|page=624|isbn=0198296436, 9780198296430|ref=harv|postscript=.}} "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the [[Executive Committee of the Palestine Liberation Organization|executive committee]] to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."</ref>
== Etimologi ==
| |||