Ganjar Pranowo: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rahmatdenas (bicara | kontrib) k Suntingan HerwinTP (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 180.242.182.1 Tag: Pengembalian |
Membalikkan revisi 20848708 oleh Rahmatdenas (bicara) Tag: Pembatalan |
||
Baris 80:
=== Kasus aliran dana BI ===
Pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitaan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana [[Bank Indonesia]] kepada para legislator Senayan pada April 2008. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Imbasnya, lima lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.<ref name=":2">{{Cite web|last=Setiawan|first=Kodrat|date=2018-02-26|title=Ganjar Pranowo, Disorot dalam Kasus E-KTP dan Prestasi dari KPK|url=https://pilkada.tempo.co/read/1064447/ganjar-pranowo-disorot-dalam-kasus-e-ktp-dan-prestasi-dari-kpk|website=Tempo|language=en|access-date=2019-01-20}}</ref>
Dalam video di Metro TV, Ganjar bersama Effendy Choirie saat diundang sebagai bintang tamu mengaku sudah mengembalikan uang dari Bank Indonesia tersebut. Dalam acara tersebut, Ganjar juga menunjukkan bukti dokumen pengambalian uang yang dia terima dari Bank Indonesia.
=== Kasus korupsi E-KTP ===
Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara [[Kasus korupsi e-KTP|korupsi e-KTP]]. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. "Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).<ref>[https://www.jawapos.com/read/2017/11/20/169627/ganjar-mati-matian-bantah-terima-duit-e-ktp-nazaruddin-saya-lihat "Ganjar Mati-matian Bantah Terima Duit e-KTP, Nazaruddin: Saya Lihat"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180218163632/https://www.jawapos.com/read/2017/11/20/169627/ganjar-mati-matian-bantah-terima-duit-e-ktp-nazaruddin-saya-lihat |date=2018-02-18 }}. ''jawapos.com''. 20 November 2017.</ref>
Namun pengakuan Nazaruddin tersebut lemah. Nazaruddin pun mengaku melihat langsung pemberian uang tersebut kepada Ganjar di ruang kerja almarhum Mustokoweni, anggota Fraksi Golkar. Ganjar disebut menerima uang di Ruang Kerja Mustokoweni pada September-Oktober. Padahal Mustokoweni Meninggal Bulan Juni.<ref>{{Cite web|last=Munir|first=Syahrul|date=2017-11-21|title=Soal Kesaksian Nazaruddin, Ganjar Sebut Itu Rekayasa Berlebihan|url=https://regional.kompas.com/read/2017/11/21/21161151/soal-kesaksian-nazaruddin-ganjar-sebut-itu-rekayasa-berlebihan.|website=Kompas|access-date=2022-03-15}}</ref>
'''<big>Ganjar Dua Kali Tolak Pemberian Fee e-KTP</big>'''
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 menerima uang dalam proyek KTP elektronik merujuk berita acara pemeriksaan diduga milik Miryam S Haryani. Miryam adalah politikus Partai Hanura, anggota Komisi II DPR RI periode tersebut. Dalam kasus KTP elektronik yang ditangani KPK, Miryam masih berstatus saksi dan disinyalir sebagai koordinator pemberi uang.
Dalam BAP pada 1 Desember 2016, Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap (saat itu) menugaskan Miryam mengkoordinir pemberian uang 300 ribu dolar AS (dua tahap) dari Sugiharto ke anggota Komisi II DPR. Sugiharto adalah pejabat pembuat komitmen proyek KTP elektronik pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Dari uang 100 ribu dolar AS tahap pertama, setiap anggota Komisi II per orang mendapat Rp 30 juta (3 ribu dolar AS), setiap kapoksi per orang Rp 75 juta (7 ribu dolar AS), setiap pimpinan per orang Rp 100 juta (10 ribu dolar AS).
Dalam BAP yang bocor dan beredar itu, Miryam mengaku diminta untuk menyerahkann kepada 4 (empat) orang Pimpinan Komisi II DPR RI masing-masing Rp 100 juta. Mereka adalah Burhanudin Napitupulu dari Fraksi Golkar, Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI-P, Taufik Efendi dari Fraksi Demokrat, dan Teguh Juwarno dari Fraksi PAN. Namun hanya Ganjar yang mengembalikan ke Miryam.
Miryam lalu kembali membagikan uang seperti tahap pertama untuk anggota Komisi II melalui kaposki per fraksi. Begitu juga ia memberikan uang ke para pimpinan komisi tapi hanya Ganjar yang menolak. <ref>{{Cite web|last=Gustaman|first=Y|date=2017-03-30|title=BAP Miryam Bocor: Ganjar Dua Kali Tolak Uang Pemberian Miryam Terkait Proyek KTP Elektronik|url=https://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/30/bap-miryam-bocor-ganjar-dua-kali-tolak-uang-pemberian-miryam?page=all|website=Tribunnews|access-date=2022-03-15}}</ref>
'''<big>Nama Ganjar Tak Ada Dalam Dakwaan Setya Novanto</big>'''
Dalam perkembangan berikutnya nama Ganjar hilang dalam dakwaan dengan tersangka Setya Novanto. Padahal dalam dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebelumnya, Ganjar Yasonna dan Olly Dondokambey disebut ikut menerima duit.
Hilangnya nama Ganjar dan beberapa politisi lainnya sempat dipersoalkan oleh pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail. Maqdir merasa adanya fakta-fakta dalam sidang terdakwa lain, namun hilang dalam dakwaan kliennya. Salah satunya soal nama-nama yang diduga menerima uang haram dari proyek e-KTP yakni Ganjar dan Yasonna Laoly.<ref>{{Cite web|last=Cicilia|first=Sanny|date=2017-12-14|title=Nama Ganjar dan Yasonna hilang di dakwaan Novanto|url=https://nasional.kontan.co.id/news/nama-ganjar-dan-yasonna-hilang-di-dakwaan-novanto|website=Kontan|access-date=2022-03-15}}</ref>
'''<big>Tak Cukup Bukti Ganjar Terima Aliran e-KTP</big>'''
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjelaskan pihaknya sering sekali mendengar terkait adanya aliran dana mega proyek e-KTP yang masuk dalam kantong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal tersebut juga sempat terungkap saat sidang Setya Novanto dengan saksi Ganjar. Agus mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menemukan bukti terkait pengakuan Novanto.<ref>{{Cite web|last=Umbari|first=Intan|date=2018-02-09|title=Ketua KPK akui belum temukan bukti Ganjar terima uang e-KTP|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-kpk-akui-belum-temukan-bukti-ganjar-terima-uang-e-ktp.html|website=Merdeka|access-date=2022-03-15}}</ref>
Menanggapi hilangnya beberapa nama anggota dewan dalam dakwaan Setya Novanto, pimpinan KPK angkat suara. Pimpinan KPK, Alexander Marwata kala itu menanggapi tudingan pengacara terdakwa Setya Novanto terkait hilangnya nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menkum HAM Yasonna Laoly dalam surat dakwaan Setya Novanto.
Alexander Marwata menegaskan, KPK tidak pernah bermain-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau menyebut seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setya Novanto. Termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait. Setiap nama yang disebut berperan dalam surat dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup.<ref>{{Cite web|last=Antoni|first=Ahmad|date=2017-12-14|title=Nama Ganjar dan Yasonna Hilang dari Dakwaan E-KTP, Ini Tanggapan KPK|url=https://nasional.sindonews.com/berita/1265719/13/nama-ganjar-dan-yasonna-hilang-dari-dakwaan-e-ktp-ini-tanggapan-kpk|website=Sindonews|access-date=2022-03-15}}</ref>
== Gubernur Jawa Tengah ==
Baris 96 ⟶ 126:
Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di [[jembatan timbang]] [[Subah, Batang|Subah]], [[Kabupaten Batang]].<ref>[http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231376/Sidak-di-Jembatan-Timbang,-Ganjar-Pranowo-Banting-Amplop- "Sidak di Jembatan Timbang, Ganjar Pranowo Banting Amplop"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140430064036/http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231376/Sidak-di-Jembatan-Timbang,-Ganjar-Pranowo-Banting-Amplop- |date=2014-04-30 }}.</ref> Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10.000 hingga Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas.<ref>Fikri Faqih. [https://www.merdeka.com/peristiwa/sering-marah-marah-ganjar-mengaku-ketularan-ahok.html "Sering marah-marah, Ganjar mengaku ketularan Ahok"]. ''Merdeka.com''. 30 April 2014.</ref>
Ganjar pun langsung menjatuhkan sanksi pada petugas Dishub dan jajarannya. Evaluasi menyeluruh pun dilakukan. Dampaknya Ganjar menutup sembilan dari 16 jembatan timbang di Jateng, karena dinilai tidak efektif dan rawan pungli. Dampak sidak itu pun meluas ke Nasional. Kemenhub akhirnya memutuskan menarik pengelolaan JT dari daerah ke pusat. Sistem baru diterapkan. Jembatan Timbang Online diaplikasikan untuk mencegah pungli yang sama terulang.<ref>{{Cite web|last=Rahayu|first=Juwita|date=2019-07-25|title=Kemenhub terapkan sistem daring di 73 jembatan timbang|url=https://www.antaranews.com/berita/975180/kemenhub-terapkan-sistem-daring-di-73-jembatan-timbang|website=Antara|access-date=2022-03-16}}</ref>
Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014.<ref name="bpk">[http://m.jpnn.com/news/ganjar-tutup-jembatan-timbang-jateng-kehilangan-rp-10-miliar "Ganjar Tutup Jembatan Timbang, Jateng Kehilangan Rp 10 Miliar"]. ''JPNN''. 28 Juni 2015.</ref> [[Alwin Basri]], salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang.<ref name="bpk" /> "Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp10,118 miliar," tutur Alwin.<ref name="bpk" />
Baris 110 ⟶ 142:
Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA.<ref>Rofiuddin. [https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/058836746/pabrik-semen-ditunda-poin-janggal-putusan-gubernur-ganjar "Pabrik Semen Ditunda, Poin Janggal Putusan Gubernur Ganjar"]. ''Tempo''. 17 Januari 2017.</ref> Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017.<ref name="bbc">[[Ging Ginanjar]]. [http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39321180 "'Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?".]''BBC Indonesia''. 20 Maret 2017.</ref><ref>Imam Yuda Saputra. [http://www.solopos.com/2017/02/24/pabrik-semen-kendeng-ganjar-terbitkan-lagi-izin-lingkungan-pt-semen-indonesia-795953 "Ganjar Terbitkan Lagi Izin Lingkungan PT Semen Indonesi"]. ''Solopos''. 24 Februari 2017.</ref><ref>Caroline Damanik [http://regional.kompas.com/read/2017/02/24/16235121/terbitkan.izin.baru.soal.pabrik.semen.ganjar.dinilai.arogan "Terbitkan Izin Baru soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Arogan"]. ''Kompas''. 24 Februari 2017.</ref> Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, [[Lembaga Bantuan Hukum]] (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".<ref>Yayan Isro' Roziki. [http://jateng.tribunnews.com/2017/02/24/lbh-semarang-kecam-gubernur-jateng-yang-terbitkan-izin-baru-pabrik-semen-rembang "LBH Semarang Kecam Gubernur Jateng yang Terbitkan Izin Baru Pabrik Semen Rembang"]. ''Tribunnews''. 24 Februari 2017.</ref>
'''<big>Saham Semen Indonesia</big>'''
Ganjar Pranowo kemudian melobi Kementerian BUMN agar Semen Rembang bersedia memberikan sebagian sahamnya kepada warga. Dengan demikian, ketika pabrik mendapatkan keuntungan dari operasionalnya, warga desa pun mendapatkan bagian dari keuntungan itu untuk pembangunan desa.
Usulan tersebut diterima. PT Semen Indonesia Tbk mengakomodasi saham warga dengan mendirikan perusahaan patungan bernama PT Sinergi Mitra Operasi Rembang (PT SMOR) pada 9 April 2020. Perusahaan ini merupakan sinergi PT Semen Rembang dan enam badan usaha milik desa (BUMDes) di Rembang. Komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan patungan ini adalah 52 persen saham dimiliki oleh Semen Gresik dan 48 persen saham dimiliki oleh PT BUMDes secara bersama-sama.
Pendirian perusahaan patungan ini dirintis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bersama Pemprov Jateng. Pendirian perusahaan patungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Rembang, yang mencakup pembangunan ekonomi desa, peningkatan pendidikan hingga pengembangan infrastruktur.<ref>{{Cite web|last=Rembang|first=Jateng|date=2020-06-19|title=Menteri BUMN : Perusahaan Patungan Semen Gresik – BUMDes Bisa Jadi Percontohan BUMN Lain|url=https://semengresik.sig.id/id/article/read/menteri-bumn--perusahaan-patungan-semen-gresik-%E2%80%93-bumdes-bisa-jadi-percontohan-bumn-lain|website=Semengresik|access-date=2022-03-15}}</ref>
'''<big>Mayoritas Warga Rembang Dukung Pabrik Semen Indonesia</big>'''
Mayoritas warga Rembang, Jawa Tengah mendukung berdirinya pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Berdirinya pabrik tersebut dinilai banyak memberikan manfaat serta kesejahteraan, khususnya ke warga sekitar pabrik. <ref>{{Cite web|last=Nurdin|first=Nazar|date=2016-12-13|title=Dinilai Bermanfaat, Warga Sekitar Dukung Pabrik Semen Rembang|url=https://regional.kompas.com/read/2016/12/13/17133451/dinilai.bermanfaat.warga.sekitar.dukung.pabrik.semen.rembang|website=Kompas|access-date=2022-03-15}}</ref>
Pendamping masyarakat dari Forum Kyai Muda se-Jawa Tengah mengatakan bawah banyak yang mendukung pabrik semen berdiri ketimbang yang kontra. Dari total warga yang tinggal di beberapa desa yang ada di sekitar pabrik seperti Pasucen, Tegaldowo, Kadiwono, Kajar dan lainnya itu, sekitar 95% mendukung pabrik semen berdiri.
Kepala Desa Pasucen, Salamun mengaku, bahwa warga Desa Pasucen sangat merasakan manfaat dengan masuknya Semen Indonesia. Contohnya, saat ini masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan air. Dulu mereka susah mendapatkan air bersih, sampai harus berkilo-kilo mendapatkannya. Untuk mendapatkan air bersih saja harus ke tebing. Alhamdulillah, sekarang sudah sangat mudah, karena sudah dibuatkan pipa air oleh Semen Indonesia. Salamun menegaskan bahwa masyarakat Desa Pasucen mendukung pabrik semen didirikan dan berharap dapat cepat beroperasi. <ref>{{Cite web|last=Febrianto|first=Heru|date=2017-03-22|title=Mayoritas Warga Rembang Dukung Berdirinya Pabrik Semen Indonesia|url=https://ekbis.sindonews.com/berita/1190681/34/mayoritas-warga-rembang-dukung-berdirinya-pabrik-semen-indonesia|website=Sindonews|access-date=2022-03-15}}</ref>
=== Penanganan Covid-19 ===
| |||