Revisi per 18 Maret 2022 15.41 sunting Jajang Surahman (bicara \| kontrib) Peninjau 9.664 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 Maret 2022 03.13 sunting balikkan Pratama26 (bicara \| kontrib) 14.540 suntingan →Tugas dan Kewenangan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan Revisi selanjutnya →
Baris 2: == Tugas dan Kewenangan == Berdasarkan undang-undang, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki status setingkat menteri dengan beberapa kewenangan khusus. Tidak seperti ~~Pemerintahan~~[[Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta\|pemerintahan DKI Jakarta]], ~~Pemerintahan~~pemerintahan DKI Nusantara bertanggungjawab langsung kepada [[Presiden Indonesia\|Presiden]] dan hanya melakukan [[pemilihan umum di Indonesia\|pemilihan umum]] untuk Presiden, [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia\|DPR RI]], dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia\|DPD RI]].<ref>{{Cite web\|last=Liputan6.com\|date=2022-02-20\|title=UU IKN: Ibu Kota Nusantara Hanya Gelar Pilpres dan Pileg, Tidak Ada Pilkada\|url=https://www.liputan6.com/news/read/4892101/uu-ikn-ibu-kota-nusantara-hanya-gelar-pilpres-dan-pileg-tidak-ada-pilkada\|website=liputan6.com\|language=id\|access-date=2022-03-16}}</ref> Berikut adalah kewenangan khusus yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara menurut hukum: * Pemberian izin penanaman modal lokal di Nusantara; * Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di Nusantara; * Memberikan fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang secara finansial mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota baru;

Otorita Ibu Kota Nusantara: Perbedaan antara revisi