Kepulauan Solomon: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Demografi: Buang salah ketik Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 19:
{{utama|Politik Kepulauan Solomon}}
{{utama|Pembagian administratif Kepulauan Solomon}}
[[File:Long shot of the Solomon Islands Parliament House. (10708895683).jpg|thumb|300px|[[Gedung Parlemen Kepulauan Solomon|Gedung Parlemen Nasional Kepulauan Solomon]] adalah hadiah dari Amerika Serikat.]]
[[File:Honiara Ministry of the Interior.jpg|thumb|300px|Kementerian Dalam Negeri]]
Kepulauan Solomon adalah sebuah negara [[monarki konstitusional]] dan memiliki [[sistem parlementer]] pemerintahan. Sebagai [[Ratu Kepulauan Solomon]], [[Elizabeth II]] adalah [[kepala negara]]; dia diwakili oleh [[Gubernur Jenderal Kepulauan Solomon|Gubernur Jenderal]] yang dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan lima tahun. Ada parlemen [[unikameral]] yang terdiri dari 50 anggota, dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, Parlemen dapat dibubarkan dengan suara mayoritas anggotanya sebelum masa jabatannya selesai.
Perwakilan parlemen didasarkan pada konstituen anggota tunggal. Hak pilih bersifat universal bagi warga negara yang berusia di atas 21 tahun.<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/solomon-islands/|title=CIA – The World Factbook – Kepulauan Solomon|access-date=19 November 2014}}</ref> [[kepala pemerintahan]] adalah [[Perdana Menteri Kepulauan Solomon|Perdana Menteri]], yang dipilih oleh Parlemen dan memilih [[Kabinet Kepulauan Solomon|kabinet]]. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang anggota kabinet, yang dibantu oleh seorang [[sekretaris tetap]], seorang pegawai negeri karir yang memimpin staf kementerian.
Pemerintah Kepulauan Solomon dicirikan oleh partai politik yang lemah (lihat [[Daftar partai politik di Kepulauan Solomon]]) dan koalisi parlemen yang sangat tidak stabil. Mereka sering mengalami [[Mosi tidak percaya]], yang menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dan penunjukan kabinet.
Kepemilikan tanah dicadangkan untuk Kepulauan Solomon. Undang-undang menetapkan bahwa penduduk ekspatriat, seperti [[Tiongkok]] dan [[Kiribati]], dapat memperoleh kewarganegaraan melalui [[naturalisasi]]. Tanah pada umumnya masih dipegang secara kekeluargaan atau desa dan dapat [[warisan|diwariskan dari ibu atau ayah]] menurut adat setempat. Penduduk pulau enggan untuk menyediakan tanah untuk usaha ekonomi non-tradisional, dan ini telah mengakibatkan perselisihan terus-menerus atas kepemilikan tanah.
Tidak ada pasukan militer yang dikelola oleh Kepulauan Solomon meskipun [[Angkatan Polisi Kepulauan Solomon|pasukan polisi]] yang berjumlah hampir 500 orang termasuk unit perlindungan perbatasan. Polisi juga bertanggung jawab atas pemadam kebakaran, bantuan bencana, dan pengawasan maritim. Kepolisian dipimpin oleh seorang [[Komisaris Polisi|komisaris]], yang ditunjuk oleh [[Gubernur Jenderal Kepulauan Solomon|gubernur jenderal]] dan bertanggung jawab kepada [[Perdana Menteri Kepulauan Solomon|perdana menteri]]. Pada tanggal 27 Desember 2006, pemerintah Kepulauan Solomon mengambil langkah-langkah untuk mencegah [[pangkat polisi Australia|kepala polisi Australia]] negara itu kembali ke negara Pasifik. Pada 12 Januari 2007, [[Australia]] menggantikan diplomat puncaknya yang diusir dari Kepulauan Solomon karena campur tangan politik dalam sebuah langkah damai yang bertujuan meredakan perselisihan empat bulan antara kedua negara.
Pada 13 Desember 2007, Perdana Menteri [[Manasseh Sogavare]] digulingkan oleh mosi tidak percaya di Parlemen,<ref>Sireheti, Joanna., & Joy Basi, – [http://www.solomontimes.com/news. aspx?nwID=1090 "PM Kepulauan Solomon Dikalahkan dalam Mosi Tidak Percaya Diri"], – ''Solomon Times'', – 13 Desember 2007</ref> menyusul pembelotan lima menteri ke oposisi. Ini adalah pertama kalinya seorang perdana menteri kehilangan jabatan dengan cara ini di Kepulauan Solomon. Pada tanggal 20 Desember, [[Parlemen Nasional Kepulauan Solomon|parlemen]] memilih kandidat oposisi (dan mantan Menteri Pendidikan) [[Derek Sikua]] sebagai Perdana Menteri, dengan suara 32 banding 15.<ref>Tuhaika, Nina., – [http://www.solomontimes.com:80/news.aspx?nwID=1130 "Perdana Menteri Baru untuk Kepulauan Solomon"], – ''Solomon Times'', – 20 Desember 2007</ref> <ref>[http://www.radioaustralia.net.au/news/stories/s2123875.htm "Parlemen Kepulauan Solomon memilih PM baru"], – [[ABC Radio Australia]], – 20 Desember 2007</ref>
===Peradilan===
{{utama|Peradilan Kepulauan Solomon}}
Gubernur Jenderal mengangkat Ketua Mahkamah Agung atas saran Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi. Gubernur Jenderal mengangkat hakim-hakim lainnya dengan saran dari komisi yudisial. Ketua Hakim saat ini adalah Sir Albert Palmer.
Sejak Maret 2014 Hakim Edwin Goldsbrough menjabat sebagai Presiden Pengadilan Tinggi untuk Kepulauan Solomon. Hakim Goldsbrough sebelumnya telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Solomon (2006–2011). Hakim Edwin Goldsbrough kemudian menjabat sebagai Ketua Hakim [[Kepulauan Turks dan Caicos]].<ref name="TCCJ">{{cite web |last=Boyce |first=Hayden |title=Kepulauan Turks & Caicos Ketua Hakim Edwin Goldsbrough Mengundurkan Diri |publisher=Turks & Caicos Sun |date=20 September 2014 |url=http://suntci.com/turks-caicos-islands-chief-justice-edwin-goldsbrough-resigns-p1128-108.htm |access- tanggal=15 November 2013}}</ref>
== Ekonomi ==
| |||