Revisi per 7 Juni 2022 14.38 sunting Dataeye987 (bicara \| kontrib) 42 suntingan Y Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 7 Juni 2022 14.39 sunting balikkan Dataeye987 (bicara \| kontrib) 42 suntingan →Dasar konstitusi: Y Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 13: Malta, salah satu penandatangan [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia\|Protokol 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]], membuat pernyataan bahwa Malta menerima [[Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia\|pasal 2]] protokol tersebut (adalah hak orang tua agar anak-anak mereka dididik dengan agama atau pandangan-pandangan filsafat mereka) hanya sejauh "hal tersebut kompatibel dengan penyediaan pengajaran dan pelatihan yang efisien, dan menghindari pengeluaran publik yang tidak beralasan, dengan memperhatikan fakta bahwa penduduk Malta sangat teguh menganut Katolik Roma".<ref>{{cite web \|url=http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?PO=MAL&NT=009&MA=999&CV=1&NA=&CN=999&VL=1&CM=5&CL=ENG \|title=Treaty No. 009 made by Malta \|website=Council of Europe \|archiveurl=https://archive.today/20120708021720/http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?PO=MAL&NT=009&MA=999&CV=1&NA=&CN=999&VL=1&CM=5&CL=ENG \|archivedate=2012-07-08 \|language=Inggris \|accessdate=15-12-2017 \|dead-url=no }}</ref> Namun, pasal 2 (1) dan (3) Konstitusi tidak mengakar, tidak seperti pasal 40 yang menjamin penuh [[Kebebasan berpikir\|kebebasan hati nurani]] dan kebebasan beribadah religius dan melarang persyaratan pengajaran agama atau untuk menunjukkan kelebihan agama. Ini berarti bahwa jika ketentuan pasal 2 (1) dan (2) bertentangan dengan hak-hak yang dijamin oleh pasal 40, ketentuan-ketentuan yang terakhir yang berlaku. Berkaitan dengan pelajaran agama di [[Sekolah negeri (pemerintah)\|sekolah-sekolah umum]] misalnya, siswa dapat memilih untuk menolak mengikuti pelajaran agama Katolik. Malta secara resmi mendukung Italia dan merupakan salah satu dari sepuluh negara yang menyajikan secara tertulis hasil pengamatan ketika kasus ''Lautsi v. Italia'' didengar oleh Ruang Besar [[Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia\|Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa]] mengenai pemasangan salib di dalam ruang kelas.

Agama di Malta: Perbedaan antara revisi