Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
[revisi terperiksa] | [revisi tidak terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak 2 perubahan teks terakhir (oleh Salsameo-) dan mengembalikan revisi 21462795 oleh Symphonium264: Tolong jangan vandal Tag: Pengembalian manual |
Penambahan pranala Tag: menambah kata-kata yang berlebihan atau hiperbolis Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
Baris 136:
# pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan
# pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.<ref name="Perpres 24 Tahun 2010">{{Cite web |url=http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/129/Perpres%20No.24%20Th%202010.pdf?sequence=1 |title=Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara |access-date=2014-11-11 |archive-date=2016-03-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160319053601/https://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/129/perpres%20no.24%20th%202010.pdf?sequence=1 |dead-url=yes }}</ref>
== Kritik ==
Kementerian sering dikritik karena penyensorannya , karena memblokir situs web "untuk melindungi warganya dari tipuan" . Pada tahun 2020, Dirjen Kementerian Semuel Abrijani Pangerapan dan Johnny G. Plate memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Undang-undang tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021. Pada Juli 2022, larangan diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti [[PayPal]] , [[Epic Games]] , [[Steam]] , [[Origin]] , dan [[Yahoo]] , serta game seperti [[Counter-Strike: Global Offensive]] dan [[Dota 2]] karena tidak terdaftar di bawah undang-undang baru kementerian.
== Struktur organisasi ==
|