Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sering dikritik karena penyensorannya , karena memblokir situs web "untuk melindungi warganya dari tipuan" . Pada tahun 2020, Dirjen Kementerian Semuel Abrijani Pangerapan dan Johnny G. Plate memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Undang-undang tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021.<ref>{{Cite web |url= https://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106887/permenkominfo-no52020-menjadi-ancaman-baru-kebebasan-pers}}</ref> . Pada Juli 2022, larangan diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti [[PayPal]] , [[Epic Games]] , [[Steam]] , [[Origin]] , dan [[Yahoo]] , serta game seperti [[Counter-Strike: Global Offensive]] dan [[Dota 2]] karena tidak terdaftar di bawah undang-undang baru kementerian. <ref>{{Cite web |url=https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-705141383/penyebab-kominfo-blokir-steam-dan-situs-game-online-lain-sampai-kapan-pemblokiran-serta-apa-solusinya }}</ref> <ref>{{Cite web |url=https://tekno.kompas.com/read/2022/07/30/10500057/paypal-kena-blokir-kominfo-juga-padahal-sudah-terdaftar-pse }}</ref> <ref>{{Cite web |url=https://www.liputan6.com/tekno/read/5028040/kominfo-pastikan-8-platform-digital-telah-diblokir-steam-epic-games-hingga-paypal }}</ref>