Praswad Nugraha: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
GaluhPangestu (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
GaluhPangestu (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 1:
{{Infobox Officeholder|name=Mochamad Praswad Nugraha|honorific-suffix=S.H., LL.M.|office=Ketua IM57+ Institute|birth_date={{birth date and age|1982|9|8}}|birth_place=[[Tanjung Karang]], [[Bandar Lampung]]|image=[[File:Abung Praswad.jpg|200px]]|alma_mater=[[Universitas Padjajaran]] (2002), [[Queensland University of Technology]] (2011)|occupation=|nationality=Indonesia|known_for=Penyidik KPK, Aktivis, dan Pejuang Anti Korupsi|office2=Penyidik Senior pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|termstart1=2021|termend1=2024|termstart2=2018|term_end2=2021|suboffice2=Penyidik KPK|office3=Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|termstart3=2014|termend3=2018|office4=Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|termstart4=2007|termend4=2014}}'''Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M'''. atau dikenal sebagai PraswadBung NugrahaPraswad adalah seorang Aktivis, Pejuang Anti Korupsi, dan Pakar [[Investigasi kriminal|Investigasi]] yang lahir di [[Kota Bandar Lampung|Tanjung Karang]], [[Bandar Lampung]] pada 8 September 1982. Praswad adalah Ketua IM57+ Institute<ref>{{Cite web|title=IM57+ Institute Kini Punya Kantor, Mantan Penyidik KPK Jadi Ketua|url=https://kumparan.com/kumparannews/im57-institute-kini-punya-kantor-mantan-penyidik-kpk-jadi-ketua-1wyX1hSvRUC|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref> periode 2021-2024. IM57+ Institute adalahmerupakan organisasi gerakan anti korupsi yang dideklarasikan di depan Gedung [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia]] pada 30 September 2021. IM57+ Institute beranggotakan 57 mantan pegawai [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|KPK]] yang disingkirkan menggunakan mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinyatakan melanggar [[Hak asasi manusia|Hak Asasi Manusia]] oleh [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]], dan telah terbukti maladministrasi oleh [[Ombudsman Republik Indonesia]]<ref>{{Cite web|last=Wijayati|first=Murni|title=M. Praswad Nugraha Jadi Ketua Institute IM 57 karena Kegagalan KPK - Editor News|url=https://editornews.pikiran-rakyat.com/politik/pr-1313283993/m-praswad-nugraha-jadi-ketua-institute-im-57-karena-kegagalan-kpk|website=editornews.pikiran-rakyat.com|language=id|access-date=2022-07-29}}</ref>. Sebelumnya, Praswad menjabat sebagai Penyidik Senior pada [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)]] dimana dia bergabung sejak tahun 2007 hingga 2021. Praswad juga tercatat sebagai ahli di bidang Penyelidikan dan Penyidikan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di KPK membongkar kasus-kasus mega korupsi baik di dalam maupun di luar negeri. Selama menjadi Penyidik KPK, Praswad banyak menangani kasus-kasus besar. Salah satunya kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) sembako [[Penyakit koronavirus 2019|COVID-19]] di Jabodetabek pada 2020 bersama Penyidik Andre Dedy Nainggolan yang juga disingkirkan melalui mekanisme TWK. Kasus tersebut menyeret Menteri Sosial Republik Indonesia [[Juliari Batubara|Juliari Batubara.]]<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2021-08-23|title=Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara Halaman all|url=https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref><ref>{{Cite web|last=Times|first=I. D. N.|last2=Aryodamar|title=[WANSUS] Praswad Nugraha, Eks Penyidik Bansos yang Dipecat karena TWK|url=https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/wansus-praswad-nugraha-eks-penyidik-bansos-yang-dipecat-karena-twk|website=IDN Times|language=id|access-date=2022-07-29}}</ref>
__TOC__
 
Baris 33:
Selama masa jabatannya sebagai Kepala Advokasi Wadah Pegawai KPK, Praswad menjadi salah satu tokoh kunci dari berbagai macam gerakan perlawanan yang ada di KPK, antara lain adalah:
 
* Advokasi kasus penyiraman air keras mantan penyidik KPK Novel Baswedan dengan menggerakkan aksi di hari ke-100 hingga 1000 hari (2017-2021).
* Menggelar aksi 1000 rantai manusia mengelilingi gedung KPK untuk menolak serangan fisik terhadap pegawai fungsional KPK yang sedang menjalankan tugas di Hotel Borobudur, Jakarta (2019).
* Melakukan pembelaan dan pendampingan dalam sidang kode etik terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (2020).
* Mendampingi seluruh pegawai KPK yang di serang dan di kriminalisasi dalam melaksanakan tugas di KPK (2018-2021).
Pada era Praswad menjadi Kepala Advokasi WP KPK juga terjadi aksi demonstrasi danyang perlawanantidak besarhenti-besaranhentinya digelar oleh para pegawai dan pimpinan KPK di depan Gedung KPK dalam rangka perlawanan besar-besaran terhadap upaya Presiden dan DPR merevisi UU KPK. Saat itu di KPK Praswad menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan menolak revisi UU KPK. Aksi demonstrasi para pegawai KPK secara simultan ini kemudian memicu simpati dan semangat reformasi dari rekan-rekan mahasiswa, NGO, aktifis, tokoh-tokoh nasional, buruh, kaum tani, serta seluruh rakyat di penjuru Indonesia. Demonstrasi masyarakat luas kemudian berkembang di Jakarta yang kemudian memicu gerakan aksi mahasiswa seluruh Indonesia yang terbesar pasca Reformasi 1998. GerakanSelanjutnya gerakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Aksi Reformasi Dikorupsi 2019.
 
== Sidang Kode Etik Bansos (2021) ==