Hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi

'''Hukum di Indonesia''' menganut sistem hukum campuran hukum agama, dan [[hukum umum]], [[Hukumhukum adat Indonesia]] mempunyai Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang me-[[rujuk]] dari sistem hukum Eropa ([[Hukum sipil (sistem hukum)]]).<ref>{{Cite journal|last=Aditya|first=Zaka Firma|date=2019-05-15|title=Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia|url=https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305|journal=Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional|language=in|volume=8|issue=1|pages=37–54|doi=10.33331/rechtsvinding.v8i1.305|issn=2580-2364}}</ref> Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia]] di [[Republik Indonesia]].<ref>{{Cite news|last=Welianto|first=Ari|date=2022-01-18|title=Sistem Hukum di Indonesia|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia|website=Kompas.com|language=id|access-date=2022-01-25}}</ref>

Pengertian dari pada hukum tentunya tidaklah terbatas, pengertian [[hukum]] sangat luas. Namun penulis hanya sedikit menuliskan pengertian hukum menurut Hans Kelsen, ia menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai gejala normatif, hukum sebagai gejala sosial. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Sementara korupsi itu sendiri secara umum adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat [[pemerintahan]] atau pegawai wiraswasta demi keuntungan pribadi, keluarga, dan teman atau kelompoknya. Korupsi berasal dari kata “latin corrumpere atau corruptus” yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi di katakan perbuatan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan demikan korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, tindak pidana korupsi, kejahatan berat yang diancam hukuman mati atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: corruption, Prancis: coruption, Belanda: korrupte. Dan akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.<ref>{{Cite web|last=Rasindo Group|first=CFJ|date=2022-06-05|title=PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI

[[Hukum perdata]] dan [[Hukum pidana]] di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya [[hukum Romawi-Belanda]], karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama [[Hindia Belanda]] (''Nederlandsch-Indie'') selama ratusan memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, hukum agama, terutama [[Syariat Islam]], juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di [[Indonesia]] karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama [[Islam]]. Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat [[Muslim]] dan lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata, seperti dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem [[hukum adat]], hukum umum yang dimuat dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,<ref>[http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+64&f=uu19-1964.htm Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964]</ref> yang merupakan bentuk hukum tertulis dari aturan-aturan masyarakat dan [[adat]], [[budaya]] setempat yang ada di wilayah Indonesia.

[[Hukum perdata]] disebut pula [[hukum]] privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang harmonis. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan [[negara]] serta kepentingan umum (misalnya [[politik]] dan [[pemilu]] (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha [[negara]]), kejahatan (hukum pidana),dan hukum perdata mengatur hubungan antara [[politik]] dan [[pemilu]], [[penduduk]] atau [[warga negara]] sehari-hari, seperti misalnya Politik, Tahapan Pemilu, [[perkawinan]], perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.<!--