Ibu kota kabupaten: Perbedaan antara revisi

Dalam perkembangannya, banyak ibu kota kabupaten yang dimekarkan menjadi [[Kota]] mandiri, yang secara hukum terpisah dari kabupaten induk, dan memiliki pemerintahan daerah sendiri, seperti wali kota atau DPRD tingkat kota. Namun, sering kali pemekaran ini tidak selalu diikuti dengan pemindahan fasilitas dan gedung perkantoran pemerintah ke wilayah kabupaten, sehingga kabupaten induk seolah-olah masih memiliki ibu kota kabupaten di wilayah lain, yang dalam aturan geografis [[Indonesia]] tidak dibenarkan, salah satu contohnya adalah [[Kabupaten Serang]] yang secara [[de jure|hukum]] ibukotanya di [[Ciruas, Serang|Ciruas]] tetapi [[de facto|faktanya]] fasilitas dan gedung perkantoran pemerintahnya masih berada di dalam wilayah [[Kota Serang]]. Untuk ke depannya, ibu kota kabupaten harus berada di wilayah kabupaten itu sendiri. Misalnya, di [[Kabupaten Kediri]], banyak terdapat fasilitas gedung perkantoran pemerintah daerah yang berada di luar wilayah kabupaten, yakni masuk dalam wilayah [[Kota Kediri]]. Untuk itu, secara bertahap harus dilakukan pemindahan ibu kota kabupaten baru ke wilayah yang sudah ditentukan, yakni di [[Ngasem, Kediri|Ngasem]].<ref>Rencana pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke [[Pare, Kediri|Pare]] mendapat protes dari warga di sebagian wilayah Kabupaten Kediri, terutama dari daerah Selatan (seperti Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Kandat dan Ringinrejo) dan di daerah Barat sungai Brantas (seperti Tarokan, Grogrol, Banyakan, Semen dan Mojo). Sejak masa pemerintahan Bupati H. Sutrisno, diambil kebijakan untuk menempatkan pusat pemerintahan di wilayah kecamatan [[Ngasem, Kediri|Ngasem]], tepatnya di Desa Sukorejo (biasa disebut Katang) dan akan juga dibangun pusat bisnis di wilayah Kota Baru Gumul</ref>