|
[[Berkas:Ahok-1.jpg|jmpl|Basuki Tjahaja Purnama]]
Berikut ini adalah '''kontroversi yang melibatkan [[Basuki Tjahaja Purnama]]''' alias Ahok.
https://m.wiki-indonesia.club/wiki/Kontroversi_yang_melibatkan_Basuki_Tjahaja_Purnama#
==Latar belakang dugaan kasus korupsi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ==
https://en.wiki-indonesia.club/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama
Bukti dugaan korupsi Ahok yang diserahkan merupakan sebuah dokumen yang telah dibukukan oleh Presidium PNPK (Poros Nasional Pemberantasan Korupsi) , Marwan Batubara berjudul "Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok".
Buku itu membeberkan bukti-bukti tujuh perkara yang diduga menjerat Ahok saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketujuh kasus itu adalah kasus RS Sumber Waras, kasus lahan taman BMW, kasus lahan Cengkareng Barat, kasus dana CSR, kasus Reklamasi Teluk Jakarta, kasus dana non-budgeter, dan kasus penggusuran brutal.
Ahok memang selalu lolos dari dugaan-dugaan yang diurai tersebut. Diperkirakan karena kedekatannya dengan penguasa dan pengembang tanah.
<ref>[https://rmol.id/read/2022/01/07/518451/ahok-jangan-jemawa-dulu-unsur-unsur-korupsi-di-kasus-sumber-waras-masih-bisa-digali "Ahok Jangan Jemawa Dulu, Unsur-unsur Korupsi di Kasus Sumber Waras Masih Bisa Digali"] diakses tahun 2022 </ref>
== Kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras ==
Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151111111351-12-90909/dirut-rs-sumber-waras-tampik-hasil-audit-bpk/ ''Dirut RS Sumber Waras Tampik Hasil Audit BPK''.] dari situs CNN Indonesia</ref> Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. [[Indonesia Corruption Watch]] kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya dicopot dan dipindah menjadi staf fungsional di BPK Pusat <ref>[http://www.satuharapan.com/read-detail/read/langgar-kode-etik-kepala-bpk-dki-dipecat ''Langgar Kode Etik, Kepala BPK DKI Dipecat]</ref> Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.<ref>[https://m.tempo.co/read/news/2016/03/11/063752624/kpk-tegaskan-belum-ada-korupsi-di-kasus-sumber-waras ''KPK Tegaskan Belum ada Korupsi di Kasus Sumber Waras''.] dari situs Tempo</ref>
Basuki mengalami masalah melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU BPK No.15/2004; Pasal 13 UU Pengadaan Tanah No.2/2012; UU Keuangan Negara No.17/2003; PP Pengelolaan Barang Negara/Daerah No.27/2014, Perpres Pengadaan Tanah No.71/2012; dan Permendagri Pengelolaan Milik Daerah No.17/2007.
Menurut BPK, dugaan kasus korupsi ini berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar. Bahkan kerugian negara tersebut bertambah Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi (Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras) hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sedangkan sisanya dipertanyakan kemana. <ref>[https://rmol.id/read/2016/04/24/244375/bau-busuk-sumber-waras-semakin-tajam "Bau Busuk Sumber Waras Semakin Tajam"] di akses tahun 2022</ref>.
Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151111111351-12-90909/dirut-rs-sumber-waras-tampik-hasil-audit-bpk/ ''Dirut RS Sumber Waras Tampik Hasil Audit BPK''.] dari situs CNN Indonesia</ref>
BPK menilai lokasi lahan Sumber Waras bukan berada di Jalan Kiai Tapa, tapi di Jalan Tomang Utara. Hal tersebut membuat adanya perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah RS Sumber Waras.
Akibatnya, BPK mencatat Ahok bersalah membeli 3,6 hektare lahan senilai Rp 755 miliar. Sebab, kalau Pemprov melakukan pembelian dengan basis lahan Sumber Waras di Jalan Tomang, maka NJOP-nya Rp 7 juta meter persegi.
Sementara NJOP Jalan Kiai Tapa sebesar Rp 20,7 JUTA sehingga muncul angka 755 milyar rupiah seperti yang dilakukan Ahok.
<ref>[https://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/13/o5kd11361-ketua-bpk-kesal-saat-ditanya-terkait-tudingan-ahok "Ketua BPK Kesal Saat Ditanya Terkait Tudingan Ahok"] </ref>.
Namun yang perlu dipahami, korupsi memiliki pengertian sebagai tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Unsur-unsurnya, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<ref>[https://rmol.id/read/2022/01/07/518451/ahok-jangan-jemawa-dulu-unsur-unsur-korupsi-di-kasus-sumber-waras-masih-bisa-digali "Ahok Jangan Jemawa Dulu, Unsur-unsur Korupsi di Kasus Sumber Waras Masih Bisa Digali"] diakses tahun 2022 </ref>
Walaupun Ahok dilepaskan oleh KPK dianggap tidak ada niat jahat (mens rea). Padahal di kasus korupsi lain, adanya laporan merugikan negara dianggap tindakan korupsi dan dihukum penjara. <ref>[https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/22123971/eks-dirut-asuransi-jiwa-taspen-didakwa-rugikan-negara-rp-1337-miliar-terkait "Eks Dirut Asuransi Jiwa Taspen Didakwa Rugikan Negara Rp 133,7 Miliar Terkait Korupsi Pengelolaan Investasi". ]
</ref>
"Dari hasil pemeriksaan, clear (jelas), BPK menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bakhtiar Arif saat jumpa pers di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Rabu (12/4).
<ref>[https://m.republika.co.id/berita/o5kehc361/kasus-sumber-waras-bpk-tegaskan-ada-penyimpangan ''Kasus Sumber Waras, BPK Tegaskan Ada Penyimpangan''.] dari republika.co.id</ref>
<ref>[https://www.faktakini.info/2019/11/video-wajib-nonton-di-ilc-marwan.html?m=1 ''(Video) Wajib Nonton! Di ILC Marwan Batubara Bongkar Habis Dugaan Korupsi Ahok''.] dari sini</ref>
== Penertiban Kalijodo ==
| 