Komoro: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Bot5958 (bicara | kontrib)
k Perbarui referensi situs berita Indonesia
Ariyanto (bicara | kontrib)
k clean up, replaced: disana → di sana
Baris 15:
}}<br />
Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are bracketed by asterisks () in the Notes field, and the rationale for the figure used are explained in the associated Note.
</ref> Komoro berbatasan laut dengan [[Madagaskar]] dan [[Mayotte]] di tenggara, [[Tanzania]] di barat laut, [[Mozambik]] di barat, dan [[Seychelles]] di timur laut. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya adalah Moroni.
 
Agama mayoritas penduduk sekaligus agama resmi negara adalah [[Islam]] [[Suni|Sunni]]. Sebagai anggota [[Liga Arab]], Komoro adalah satu-satunya negara di dunia Arab yang sepenuhnya berada di belahan bumi selatan. Negara ini juga merupakan negara anggota dari [[Uni Afrika]], ''[[Organisation internationale de la Francophonie]]'' (Organisasi Internasional Negara Penutur Bahasa Prancis), [[Organisasi Kerja Sama Islam|Organisasi Kerjasama Islam]], dan [[Komisi Samudra Hindia]]. Komoro memiliki tiga bahasa resmi: Komoro, Prancis, dan Arab.
Baris 36:
=== Mayotte ===
{{utama|Mayotte}}
Pulau Mayotte atau Maori adalah satu-satunya pulau di kepulauan Komoro yang memilih menentang kemerdekaan dari Prancis untuk menjadi bagian dari Persekutuan Komoro; referendum tahun 1974 dan [[1976]] secara konsisten menunjukkan bahwa warga kepulauan Mayotte lebih memilih untuk tetap menjadi jajahan Prancis daripada bergabung dengan Komoro.<ref name="GA31_first-resolution">The first UN General Assembly Resolution regarding the matter, "[http://un.cti.depaul.edu/Countries/Comoros/1156213396.pdf Question of the Comorian island of Mayotte] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080408191407/http://un.cti.depaul.edu/Countries/Comoros/1156213396.pdf |date=2008-04-08 }} (PDF)," United Nations General Assembly Resolution A/RES/31/4, (21 October 1976) states "the occupation by France of the Comorian island of Mayotte constitutes a flagrant encroachment on the national unity of the Comorian State, a Member of the United Nations," rejecting the French-administered referendums and condemning French presence in Mayotte.</ref><ref>As defined by the [[Organization of African Unity]], the [[Non-Aligned Movement|Movement of Non-Aligned Countries]], the [[Organisation of the Islamic Conference]], and the [[United Nations General Assembly]]: the most recent UN General Assembly Resolution regarding the matter, "Question of the Comorian island of Mayotte," United Nations General Assembly Resolution A/RES/49/18, (6 December 1994) states "the results of the referendum of 22 December 1974 were to be considered on a global basis and not island by island,...Reaffirms the sovereignty of the Islamic Federal Republic of the Comoros over the island of Mayotte". [http://un.cti.depaul.edu/public/Comoros/10/English/ Several resolutions expressing similar sentiments were passed between 1977 (31/4) and 1994 (49/18).] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080106080523/http://un.cti.depaul.edu/public/Comoros/10/English/ |date=2008-01-06 }}</ref> Perbedaan pendapat ini lebih mengarah ke sisi politik dan ekonomi karena warga Mayotte memiliki budaya yang sama dengan warga kepulauan Komoro lain dan mayoritas juga menganut agama yang sama, yakni [[Islam]]. Meskipun demikian, pemerintahan Komoro masih tetap mengklaim Mayotte sebagai bagian dari Komoro dan mengecam keberadaan pemerintah Prancis disanadi sana. PBB telah menetapkan bahwa Mayotte merupakan bagian dari negara Komoro, namun Prancis telah memveto resolusi Majelis Keselamatan PBB yang akan meneguhkan kedaulatan Komoro terhadap pulau itu.<ref name="GlobalPolicy_SC-Vetoes">{{cite web |url=http://www.globalpolicy.org/security/membship/veto/vetosubj.htm |title=Subjects of UN Security Council Vetoes |publisher=Global Policy Forum |accessdate=2008-03-27}}</ref><ref name="article33">{{cite web |url=http://untreaty.un.org/cod/repertory/art33/english/rep_supp5_vol2-art33_e.pdf |title=Article 33 |format=PDF |work=UN Treaty}}</ref> Di samping itu juga, pada 29 Maret 2009 warga Mayotte menyetujui referendum yang disahkan pada tahun [[2011]] untuk mengubah status Mayotte sebagai departemen seberang laut Prancis dan sekaligus bagian dari [[Uni Eropa]]. Presiden Komoro sendiri menolak hasil keputusan dari referendum ini.<ref name=tolak>{{id}}{{cite web|url=http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/presiden-komoro-seru-pemimpin-arab-tolak-hasil-referendum-mayotte-jadi-wilayah-perancis.htm#.UX4UFkoby00|title=Presiden Komoro Seru Pemimpin Arab Tolak Hasil Referendum Mayotte Jadi Wilayah Prancis|accessdate=29-04-2013}}</ref>
 
== Sejarah ==