Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Suntingan lanjutan Tag: Menghilangkan referensi VisualEditor-alih |
k Suntingan 182.1.236.187 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Eustatius Strijder Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 1:
{{ref improve|date=Februari 2021}}
{{Politics of Indonesia}}
'''Politik Indonesia''' adalah adalah merupakan kedaulatan rakyat/masyarakat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional.<ref>https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65?</ref><ref>https://www.detik.com/tag/ott-kpk</ref>
Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang [[Presiden Indonesia]] yang merupakan [[kepala negara]] sekaligus [[kepala pemerintahan]]. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang [[Wakil Presiden Indonesia]]. Kekuasaan legislatif terletak pada [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]] (MPR) yang dibagi menjadi [[Sistem dua kamar]], yaitu [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] (DPR) dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia]] (DPD). Cabang yudikatif terdiri dari [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] (MA) dan [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] (MK) yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan inspektif dipegang oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia]] yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
[[Pemilihan umum di Indonesia]] diselenggarakan setiap lima tahun serentak. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD disebut pemilihan umum legislatif (Pileg); untuk memilih presiden dan wakil presiden disebut pemilihan umum presiden (Pilpres); sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem multipartai.
Ada perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya, di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, MK yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya DPD, dan sistem multipartai berbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi [[Ambang batas parlemen|ambang batas 4%]] untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR.
== Sejarah ==
=== Masa awal dan Orde Lama ===
[[Berkas:Oendang-Oendang Dasar Negara Republik Indonesia.pdf|jmpl|Edisi cetak UUD 1945]]
Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]] pada 17 Agustus [[1945]], [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]] (PPKI) memilih dan mengangkat [[Soekarno]] sebagai presiden dan [[Mohammad Hatta]] sebagai wakil presiden. Sehari setelahnya, [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] disahkan sebagai konstitusi, meskipun pemberlakuannya sempat ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan [[Konferensi Meja Bundar]] yang memasukkan RI sebagai bagian dari [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS) yang memiliki [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat]]. Indonesia juga memiliki [[Daftar Perdana Menteri Indonesia]] yang pertama kali dijabat oleh [[Sutan Syahrir]] hingga terakhir Soekarno yang menjabat sebagai presiden sekaligus perdana menteri. Walaupun [[Volksraad]] atau "Dewan Rakyat" telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tetapi lembaga legislatif Indonesia baru dirintis melalui pembentukan [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] (KNIP) yang diketuai [[Kasman Singodimedjo]]. Pada masa RIS, dibentuk [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat]] dan [[Daftar anggota senat Republik Indonesia Serikat]]. Lembaga yudikatif telah berdiri sejak [[Kusumah Atmaja]] menjabat sebagai [[Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia]] [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] pada 19 Agustus 1945.
Pasca-RIS, Indonesia memasuki [[Sejarah Indonesia (1950–1959)]]. Pada masa ini, presiden berperan sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu, [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia]] digunakan sebagai konstitusi sampai [[Konstituante]] berhasil menghasilkan UUD yang baru. Pada periode ini, [[Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]] dibentuk hingga anggota DPR hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955]] terpilih.
[[Dekret Presiden 5 Juli 1959]] menginisiasi [[Sejarah Indonesia (1959–1965)]]. UUD 1945 kembali dijadikan konstitusi. [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]] dibentuk yang menjadi cikal bakal MPR.
Selain lembaga-lembaga di atas, Indonesia pernah memiliki lembaga pertimbangan sebagai salah satu [[Lembaga Tinggi Negara]]. Awalnya, organisasi ini diberi nama Majelis Pertimbangan (MP), kemudian Badan Pertimbangan Agung (BPA), Dewan Nasional, Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), dan terakhir [[Dewan Pertimbangan Agung]] (DPA).
=== Orde Baru ===
[[Berkas:IndonesianElections.gif|jmpl|300px|Peta yang menggambarkan partai politik dengan raihan suara terbanyak per provinsi pada pemilu 1971 hingga 2019]]
Sejak MPRS menunjuk [[Soeharto]] sebagai [[Kepresidenan Sementara Soeharto|Pejabat Presiden Republik Indonesia]] pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa [[Orde Baru]]. Pada periode ini, gagasan [[antikomunisme]] berkembang sehingga [[Partai Komunis Indonesia]] dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan — dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971]] menjadi tiga partai politik yang mengikuti lima pemilu setelahnya. [[Partai Golongan Karya]] menjadi pemenang dalam setiap pemilu, sementara [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) menjalani [[dwifungsi]] sehingga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan
=== Reformasi ===
|