Revisi per 28 November 2022 03.14 sunting Asagea (bicara \| kontrib) 130 suntingan →Peraturan Pemerintah: Perbaikan kesalahan ketik Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android ← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Desember 2022 01.52 sunting balikkan Arya-Bot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 261.428 suntingan k clean up Tag: AWB Revisi selanjutnya →
Baris 14: Tetapi sebagai pemerintahan lokal, kedudukan desa tidak bisa lepas dari susunan hirarkhi pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Susunan hirarkhis akhirnya juga berdampak terhadap kedudukan desa sebagai ke satuan masyarakat hukum secara utuh. Memang UU Desa tidak menegaskan bahwa Desa merupakan bawahan Kabupaten/Kota, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai sejumlah kewenangan mengatur dan mengurus desa, termasuk berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. '''Pengaturan Desa''' berasaskan: </br /> a. rekognisi;</br /> b. subsidiaritas;</br /> c. keberagaman;</br /> d. kebersamaan;</br /> e. kegotongroyongan;</br /> f. kekeluargaan;</br /> g. musyawarah;</br /> h. demokrasi;</br /> i. kemandirian;</br /> j. partisipasi;</br /> k. kesetaraan;</br /> l. pemberdayaan; dan</br /> m. keberlanjutan. Baris 38: Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah '''Penyelenggaraan Pemerintahan Desa''' berdasarkan asas:</br /> a. kepastian hukum;</br /> b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;</br /> c. tertib kepentingan umum;</br /> d. keterbukaan;</br /> e. proporsionalitas;</br /> f. profesionalitas;</br /> g. akuntabilitas;</br /> h. efektivitas dan efisiensi;</br /> i. kearifan lokal;</br /> j. keberagaman; dan</br /> k. partisipatif.~~</br>~~ == Pemerintahan Desa == Baris 63: === Perangkat Desa === Perangkat Desa terdiri atas:</br /> a. sekretariat Desa;</br /> b. pelaksana kewilayahan; dan</br /> c. pelaksana teknis. Baris 88: * peraturan Kepala Desa. ⇒ Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.</br /> ⇒ Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa yang bersifat mengatur.</br /> ⇒ Peraturan kepala Desa ditetapkan Kepala Desa dan bersifat mengatur.~~</br>~~ == Keuangan Desa == Baris 111: Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar-Desa meliputi:</br /> a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;</br /> b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau</br /> c. bidang keamanan dan ketertiban.~~</br>~~ Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Baris 151: == Pranala luar == * {{Wikisource\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014\|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014}} [[Kategori:Desa di Indonesia]]

Desa di Indonesia: Perbedaan antara revisi