Politik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Ariyanto (bicara | kontrib)
k Bersih-bersih (via JWB)
Fazily (bicara | kontrib)
k Membersihkan (via JWB)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Baris 1:
{{untuk|demokrasi berdasarkan prioritas|Demokrasi}}
{{politik}}
'''Politik''' ({{Lang-gr|Πολιτικά|italic=yes}}, ''politiká''; [[bahasa Arab]]: ''سياسة'', ''siyasah''), yang artinya ''dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara''), adalah [[proses]] pembentukan dalam [[masyarakat]] yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam [[negara]].<ref>[[Kamus Besar Bahasa Indonesia|KBBI]] daring</ref> Pengertian ini merupakanadalah upaya penggabungan antara berbagai [[definisi]] yang berbeda mengenai hakikat [[Jabatan politik]] yang dikenal dalam [[ilmu politik]].
 
Ini dapat digunakan secara positif dalam konteks ''solusi politik'' yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai ''seni atau ilmu pemerintahan'', tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakanh itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untu itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
Baris 9:
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderen, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref>{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
 
Dinegara bangsa moderen, orang sering membentuk partai politik untuk mewakili ide-ide mereka. Anggota partai sering setuju untuk mengambil posisi yang sama dalam banyak masalah dan setuju untuk mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama. Pemilihan umum biasanya merupakanadalah kompetisi antara berbagai partai.
 
Sistem politik adalah kerangka kerja yang mendifinisikan metode politik yang dapat diterima dalam suatu masyarakat, Sejarah pemikiran politik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan karya-karya mani seperti Republik Plato dan Politik Aristoteles di Barat, dan manuskrip politik Konfusius dan Arthashastra Chanakya di Timur<ref>https://id.berita.yahoo.com/pengertian-politik-menurut-para-ahli-024004194.html</ref><ref>{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
Baris 63:
menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit
yang sedang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi
pada politik pelayanan terhadap masyarakat, di mana posisi pemimpin merupakanadalah pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset yang strategis<ref>http://digilib.uinsgd.ac.id/2577/4/4_bab1.pdf</ref>.
 
== Ilmu Agama dan politik ==
Baris 69:
 
=== Teori politik ===
[[Teori politik]] merupakanadalah kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dan segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah [[filsafat politik]], konsep tentang [[sistem politik]], [[negara]], [[masyarakat]], [[kedaulatan]], [[kekuasaan]], [[legitimasi]], [[lembaga negara]], [[perubahan sosial]], [[pembangunan politik]], [[perbandingan politik]], dsb.
 
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: [[anarkisme]],autoritarian, [[demokrasi]], [[diktatorisme]], [[fasisme]], [[federalisme]], [[feminisme]], [[fundamentalisme keagamaan]], [[globalisme]], [[imperialisme]], [[kapitalisme]], [[komunisme]], [[liberalisme]], [[libertarianisme]], [[marxisme]], [[meritokrasi]], [[monarki]], [[nasionalisme]], [[rasisme]], [[sosialisme]], [[theokrasi]], [[totaliterisme]], [[oligarki]] dsb.
Baris 76:
Didalam buku [[Kamus]] Sosiologi (2018) Karya Agung Haryanta dan Eko Sujatmiko menyatakan "Lembaga Politik adalah sosial yang menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga politik mengatur tentang penerapan hukuman atau paksaan fisik demi mencapai kepentingan bersama anggota-anggota Masyarakat dan juga mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam Masyarakat.
 
Secara awam berarti suatu [[organisasi]], tetapi [[Struktur Organisasi]] lembaga politik bisa juga merupakanadalah suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
 
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Baris 89:
# Kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.
# Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. jabatan Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang di tokohkan. Salah satu konsep dalam ilmu politik, konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
# Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik merupakanadalah who gets, what gets, when gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
# Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakanadalah kegiatan untuk memeperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan, mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif.
 
== Partai dan Golongan ==
Baris 99:
Peran perusahaan multinasional seperti [[Monsanto]] dalam [[WTO]] (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
 
[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB merupakanadalah organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan [[Amerika Serikat]] sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan [[multilateral]] dan bukan tindakan [[unilateral]] atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu [[Irak]] dengan melibatkan PBB, merupakanadalah bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
 
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jenderal PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Baris 112:
 
== Negara ==
Negara merupakanadalah suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakanadalah syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
 
== Tokoh dan pemikir ilmu politik ==
Baris 126:
== Perilaku politik ==
 
Perilaku politik atau (Inggris: ''Political behaviour'') adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakanadalah salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku Adat dan Budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.
 
Adapun contoh yang dimaksud dengan perilaku politik adalah: