'''Tri Tuntutan Rakyat''' (disingkat '''Tritura''') adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para [[mahasiswa]] yang tergabung dalam [[Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia]] (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI).
== Latar belakang ==
Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara [[Indonesia]] sudah sangat parah, baik dari segi [[ekonomi]] maupun [[politik]]. Harga barang naik sangat tinggi terutama [[bahan bakar minyak]] (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal [[12 Januari]][[1966]], KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:
# Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
# Perombakan [[kabinet Dwikora]]
Baris 9:
== Respons pemerintah ==
Pada tanggal [[21 Februari]][[1966]] Presiden [[Soekarno]] mengumumkan perombakan kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan [[Resimen Tjakrabirawa]], Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa bernama [[Arif Rahman Hakim]] tewas tertembak. Pada tanggal [[25 Februari]] 1966, KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).<br>Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya [[Surat Perintah Sebelas Maret|Surat Perintah 11 Maret]] (dikenal dengan nama "Supersemar") oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada [[Mayor Jenderal]] [[Soeharto]] selaku [[Kepala Staf TNI Angkatan Darat|panglima Angkatan Darat]] untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya [[Surat Perintah 11 Maret]] 1966 (dikenal dengan nama "Supersemar") oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada [[Mayor Jenderal]] [[Soeharto]] selaku [[Kepala Staf TNI Angkatan Darat|panglima Angkatan Darat]] untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
