Badan usaha milik desa: Perbedaan antara revisi

'''Badan usaha milik desa''' (atau diakronimkan menjadi '''BUMDesBUM Desa''') merupakan usaha [[desa]] yang dikelola oleh [[Pemerintah]] Desa, dan ber[[badan hukum]]. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan [[kebutuhan]] dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan [[Peraturan Desa (Indonesia)|Peraturan Desa]]. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan [[masyarakat]] desa setempat.<ref>{{Cite news|date=2017-01-30|title=BUMDes Sumber Rezki Berikan 6 Pertamini untuk Warga Kurang Mampu|url=http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/01/30/bumdes-sumber-rezki-berikan-6-pertamini-untuk-warga-kurang-mampu|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id|access-date=2019-01-08|last=Putra|first=Donny Kusuma}}</ref> [[Modal|Permodalan]] Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, [[tabungan]] masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah [[Provinsi]] dan Pemerintah [[Kabupaten]]/[[Kota]], [[pinjaman]], atau penyertaan modal pihak lain atau [[kerja sama]] bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa.<ref>{{Cite web|date=2018-12-28|title=Pertamini bisa dijadikan langkah awal membangun usaha desa anda|url=https://gobumdes.com/pertamini-bisa-dijadikan-langkah-awal-membangun-usaha-desa-anda/|website=Go BUMDes|language=en-US|archive-url=https://web.archive.org/web/20190108200705/https://gobumdes.com/pertamini-bisa-dijadikan-langkah-awal-membangun-usaha-desa-anda/|archive-date=2019-01-08|dead-url=yes|access-date=2019-01-08}}</ref> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.<ref>{{Cite web|date=2020-02-13|title=Bumdes Mantap Peduli|url=https://www.bumdesmantap.com/2020/02/bumdes-mantap-peduli.html|website=Bumdes Mantap|language=id-ID|access-date=2020-05-27}}</ref> Alokasi Dana Desa adalah [[dana]] yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan [[keuangan]] [[pemerintah pusat]] dan [[Pemerintahan daerah|pemerintah daerah]] yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang berisfat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang direncanakan oleh pemrintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan.<ref>{{Cite book|last=Wardhana, dkk.|date=2018|url=https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf|title=Kajian Dana Desa: Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia|location=Jakarta|publisher=Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan|isbn=978-602-53083-1-4|pages=15|url-status=live|access-date=2021-07-18|archive-date=2021-07-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210718003426/https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2019/kajian/Kajian_dana_desa.pdf|dead-url=yes}}</ref> Pemerintah di Tahun 2021 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi kekuatan hukum baru bagi Badan Usaha Milik Desa yang diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum di desa yang sebelumnya hanya berstatus Badan Usaha.<ref>{{Cite web|last=Santoso|first=Herri|date=2022-07-22|title=PENGUATAN BUM DESA SEBAGAI BADAN HUKUM SESUAI PP 11 TAHUN 2021|url=https://bbplm-jakarta.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/709/penguatan-bum-desa-sebagai-badan-hukum-sesuai-pp-11-tahun-2021|website=bbplm-jakarta.kemendesa.go.id|access-date=2023-01-17}}</ref> Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi payung hukum dalam pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi berstatus [[Badan hukum|Badan Hukum]].<ref>{{Cite web|title=Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 – Paralegal.id|url=https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-nomor-3-tahun-2021/|website=paralegal.id|language=id|access-date=2023-01-17}}</ref> Sehingga kedudukan Badan Usaha Milik Desa dapat disejajarkan dengan Badan Hukum lainnya seperti [[Perseroan terbatas|Perseroan Terbatas]] (PT), CV, dan lain-lain.