Papua Nugini: Perbedaan antara revisi

Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut [[Cendrawasih]],<ref>Swaddling (1996) "Pranala-pranala perdagangan dan klaim nominal Sultan Seram terhadap Pulau Papua menjadi asas hukum bagi klaim Nederland terhadap Papua bagian Barat dan pada akhirnya juga Indonesia terhadap Papua bagian Barat"</ref> dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh [[Jorge de Menezes]]). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata ''papua'' diturunkan dari ''pepuah'' kata dari [[bahasa Melayu]] yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" (''Nueva Guinea'') adalah nama yang [[neologisme|digulirkan]] oleh penjelajah dari [[Imperium Spanyol]], [[Yñigo Ortiz de Retez]], yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir [[Guinea]], [[Afrika]].

 

 

[[Kampanye Nugini]] (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini.<ref>"[http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/remember.nsf/pages/NT000027A2 Mengenang Perang di Nugini] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091011112729/http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/remember.nsf/pages/NT000027A2 |date=2009-10-11 }}". Australian War Memorial.</ref> Dua teritori dipadukan menjadi [[Teritori Papua dan Nugini]] setelah [[Perang Dunia II]], yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Tetapi, kelembagaan tertentu<ref>Misalnya, ''Creditors Remedies Act (Papua),'' Bab 47 dari ''Revised Laws of Papua New Guinea''.</ref> terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.