Revisi per 2 Maret 2023 05.12 sunting Jhagad Khanzallah (bicara \| kontrib) 1 suntingan k →Gambaran umum Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android ← Revisi sebelumnya		Revisi per 6 Mei 2023 06.47 sunting balikkan 114.122.198.32 (bicara) →Gambaran umum Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android Revisi selanjutnya →
Baris 49: == Gambaran umum == Pada masa ~~Soekamto~~Soekarno, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan [[Sistem presidensial\|presidensial]], [[Sistem parlementer\|parlementer]] (demokrasi liberal), hingga demokrasi terpimpin. Pada masa pemerintahan Soekarno juga terjadi penyimpangan UUD 1945, di antaranya perubahan fungsi [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] (KNIP), dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang [[MPR]]. Salah satu hasil dari [[Konferensi Meja Bundar]] tahun 1949 adalah terbentuknya Negara [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS). Pembentukan [[Federasi\|negara federal]] yang diprakasai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak didukung masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan dan pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS [[Mohammad Hatta]] menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959): Perbedaan antara revisi