Program Legislasi Nasional 2020–2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
menambahkan referensi |
|||
Baris 1.461:
|UU Nomor 11 Tahun 2022
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan perubahan terhadap judul RUU.
|- style = "background: #FFC0CB;"
|161
|RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
|Digantikan dengan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
|-
|162
|RUU tentang Provinsi Bali
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|163
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|164
|RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|165
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
|DPR dan DPD
|[[Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi IV]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|166
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|167
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|168
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|169
|RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
|DPR dan DPD
|[[Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi VII]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|170
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|171
|RUU tentang Geologi
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|172
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|173
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
|DPR dan DPD
|[[Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi VIII]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|- style = "background: #90EE90;"
|174
|RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
|DPR
|[[Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Badan Legislasi]]
|12 April 2022<ref>{{cite news| date = 2022-04-12 | title = DPR Resmi Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang | url = https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220412113547-32-783609/dpr-resmi-sahkan-ruu-tpks-jadi-undang-undang | url-status = live | work = [[CNN Indonesia]] | archive-url = https://web.archive.org/web/20230314071236/https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220412113547-32-783609/dpr-resmi-sahkan-ruu-tpks-jadi-undang-undang | archive-date = 2023-03-14 | access-date = 2023-03-14}}</ref>
|9 Mei 2022
|UU Nomor 12 Tahun 2022
|Sebelumnya dinamai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
|-
|175
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
|DPR dan DPD
|[[Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Komisi VIII]]
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|176
|RUU tentang Ketahanan Keluarga
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|177
|RUU tentang Perlindungan Hak Pasien
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|178
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|179
|RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
|DPR dan DPD
| <!-- isi alat kelengkapan DPR yang dipertugaskan -->
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
|-
|180
|RUU tentang Daerah Kepulauan
|DPR dan DPD
|Panitia Khusus
| <!-- isi tanggal pengesahan melalui Rapat Paripurna -->
| <!-- isi tanggal pengundangan -->
| <!-- isi nomor UU yang dihasilkan -->
| <!-- isi keterangan -->
<!--
| |||