Israel: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Mengatur pengaturan versi stabil untuk "Israel" [Tinjau otomatis: membutuhkan izin "autoreview"] |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan pranala ke halaman disambiguasi |
||
Baris 1:
▲{{Israel infobox}}
'''Palestina''' ({{lang-ar|فلسطين}}{{efn|{{IPA-ar|fi.las.tˤiːn}}; ''Filastin''}}), secara resmi '''Negara Palestina''' ({{lang-ar|دولة فلسطين}}{{efn|{{small|translit.}} ''Dawlat Filasṭin''}}) adalah negara yang berada di [[Asia Barat]], antara [[Laut Tengah]] dan [[Sungai Yordan]]. Status [[politik]] negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota [[Organisasi Kerjasama Islam]], [[Liga Arab]], [[Gerakan Non-Blok]], [[Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara]], dan beberapa [[Persemakmuran Negara-Negara Merdeka|negara-negara bekas Uni Soviet]] telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat.
[[Palestina (wilayah)|Wilayah Palestina]] saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu [[Israel|wilayah pendudukan Israel]] dan [[Otoritas Nasional Palestina]]. [[Deklarasi Kemerdekaan Palestina]] dinyatakan pada 15 November 1988 di [[Aljir]] oleh [[Dewan Nasional Palestina]] dan [[Organisasi Pembebasan Palestina]].<ref name=Pagep161>Baroud in Page, 2004, hal. 161.</ref><ref name=Bissiop433>Bissio, 1995, hal. 433.</ref>
Pada 1974, [[Liga Arab]] telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina", dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|pengamat]] di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina", bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam [[Perjanjian Oslo]], [[Israel]] mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara: [[Otoritas Nasional Palestina]], yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian [[Tepi Barat]] dan [[Jalur Gaza]]. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh [[Hamas]] membagi wilayah Palestina secara politik, dengan [[Fatah]] yang dipimpin oleh [[Mahmoud Abbas]] menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina.<ref name="GiE">{{Cite book|last1=Sayigh|first1=Yezid|year=1999|title=Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993|publisher=[[Oxford University Press]]|isbn=0198296436, 9780198296430|edition=illustrated|page=624|ref=harv|postscript=.}} "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the [[Executive Committee of the Palestine Liberation Organization|executive committee]] to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established."</ref>
== Etimologi ==
| |||