Lampung: Perbedaan antara revisi

Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan [[Abu an-Nasr dari Banten|Sultan Abu Nashar Abdul Qahar]] menghasilkan sebuah piagam dari [[Abu an-Nasr dari Banten|Sultan Abu Nashar Abdul Qahar]] tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Daerah Istimewa Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Daerah Istimewa Lampung.

Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur dengan membawa surat mandat dari [[Abu an-Nasr dari Banten|Sultan Abu Nashar Abdul Qahar]] yang mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicarinya. Perdagangan langsung antara VOC dengan Daerah Istimewa Lampung mengalami kegagalan disebabkan karena tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan [[Abu an-Nasr dari Banten|Sultan Abu Nashar Abdul Qahar]] yang bersekutu dengan kompeni, sebagian mereka masih tidak mengakui Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Sultan Kerajaan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh.<ref>{{Cite news|url=https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/01/170622379/raja-raja-kerajaan-banten?page=all|title=Raja-Raja Kerajaan Banten|work=[[Kompas.com]]|date=1 Mei 2021|accessdate=16 Oktober 2021|editor-last=Nailufar|editor-first=Nibras Nada|last=Ningsih|first=Widya Lestari|archive-date=2021-07-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20210709185342/https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/01/170622379/raja-raja-kerajaan-banten?page=all|dead-url=no}}</ref> Sementara itu timbul keraguan dari VOC mengenai status penguasaan Daerah Istimewa Lampung di bawah Kekuasaan Kesultanan Banten, yang kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Daerah Istimewa Lampung tidaklah mutlak.

Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Daerah Istimewa Lampung yang disebut "[[Jenangan, Ponorogo|jenangan]]" atau kadang-kadang disebut [[gubernur]] hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada). Sedangkan para penguasa hasil bumi Daerah Istimewa Lampung asli yang terpencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut "adipati" secara hierarki tidak berada di bawah koordinasi penguasaan [[Jenangan, Ponorogo|jenangan]]/gubernur. Disimpulkan penguasaan Sultan Banten atas Daerah Istimewa Lampung hanya dalam hal garis pantai Banten saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil bumi terutama lada. Dengan demikian jelas hubungan Banten-Daerah Istimewa Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.