Televisi di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Secara dasar, banyak analis menilai bahwa kehadiran TVRI pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politis. TVRI didirikan sebagai alat bagi propaganda pemerintah, alat pemersatu bangsa, dan pembangunan citra Indonesia sebagai negara maju dan modern pada era [[Demokrasi Terpimpin]]. Pemerintah pun saat itu tidak memiliki niat untuk membiarkan peran swasta dalam mengelola TVRI atau membentuk stasiun televisi mereka sendiri, karena bisa dianggap dimanfaatkan oleh "pengacau" maupun anti-pemerintah - seperti yang diungkapkan Maladi beberapa saat setelah TVRI bersiaran, belum lagi ketidakpercayaan Soekarno pada ekonomi dan politik berbasis [[liberalisme]]. Cara pandang yang otoriter ini, tetap akan dipertahankan walaupun rezim berganti dari Soekarno ke [[Orde Baru]].<ref name="armando"/><ref name="sum"/>

=== Orde Baru (1966–1998) ===

Pada tanggal 16 Agustus 1976, [[Sistem Komunikasi Satelit Domestik]] (SKSD) melalui [[Palapa A1]] diresmikan.<ref>{{cite journal|url=https://spacejournal.ohio.edu/issue8/pdf/marwah.pdf|title=Planning and Development of Indonesia's Domestic Communications Satellite System PALAPA |page=3 |issue=8 |date=Musim Gugur 2005 |language=en |author-link=Marwah Daud Ibrahim |first=Marwah D. |last=Ibrahim |journal=Online Journal of Space Communication}}</ref> Satelit komunikasi ini adalah [[satelit]] pertama yang dimiliki oleh Indonesia dan salah satu satelit pertama yang dioperasikan oleh [[negara berkembang]].<ref name="indosat-palapa">{{cite web | title = History of Palapa Satellite | website = [[Indosat]] | url = http://www.palapasat.com/history.php | accessdate = 14 April 2015 | deadurl = yes | archiveurl = https://web.archive.org/web/20150429145948/http://www.palapasat.com/history.php | archivedate = 29 April 2015 | df = |language=en}}</ref> Palapa A1 memiliki 12 [[transponder]] yang memungkinkan TVRI untuk mendistribusikan siaran secara nasional. Kehadiran Satelit Palapa berdampak positif pada TVRI, terbukti dengan meluasnya siaran televisi ke berbagai daerah, termasuk ke desa-desa dari sebelumnya dominan di [[pulau Jawa]] saja. Perluasan ini juga dibantu dengan penyebaran pesawat TV di kantor-kantor pemerintah hingga ke desa (yang dikenal dengan proyek Televisi Masuk Desa) untuk ditonton publik secara massal. Diperkirakan, dari awalnya hanya sekitar 3.000 unit pesawat TV publik yang ada di tahun 1976/1977, angkanya naik berkali-kali lipat menjadi 54.318 unit pada periode 1987/1988.<ref name=histori1/>

 

Sebagai satu-satunya stasiun TV di Indonesia selama bertahun-tahun, selain liputan acara-acara negara, sidang-sidang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] dan hari libur nasional, berita, siaran pendidikan dan program regional dalam banyak [[bahasa daerah]], TVRI juga menyiarkan hiburan, program berorientasi anak dan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menonton. Memasuki tahun 1987, TVRI diperkirakan sudah memiliki luas jangkauan 900.000&nbsp;km persegi (atau 120 juta penduduk/ke 6,393 juta unit pesawat TV yang terdaftar), dengan bantuan 240 stasiun pemancar, 10 stasiun penyiaran, dan 10 stasiun produksi keliling.<ref name=moko>[https://forum.detik.com/acara-televisi-jadul-t59526p344.html Default SIARAN SALURAN TERBATAS BOLEH DILAKUKAN SWASTA]</ref> Meskipun demikian, ide untuk menciptakan siaran televisi swasta tetap tidak pernah padam dari diskursus masyarakat (dan juga pemerintah yang tercatat sudah melakukan studi kasus)<ref name=moko/> pada era 1980-an. Salah satu pertimbangannya adalah melihat kesuksesan perkembangan televisi swasta di negara-negara [[Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara|ASEAN]], seperti [[TV3 (Malaysia)|TV3]] di [[Malaysia]] yang beroperasi sejak 1984, ditambah beberapa usulan pendirian televisi swasta oleh sejumlah pengusaha.<ref name=broad/> Selain itu, ide penghapusan monopoli TVRI juga dilatarbelakangi oleh liberalisasi ekonomi yang makin besar di Indonesia pada era 1980-an dan kebutuhan [[kelas menengah]] yang semakin membutuhkan sumber hiburan yang berbeda dan lebih segar. Kebutuhan ini mulai diperhatikan pemerintah setelah munculnya fenomena seperti maraknya penyewaan kaset-kaset [[film]] impor; munculnya penerimaan [[televisi satelit]] asing sebelum dan sesudah kehadiran ''open-sky policy'' (kebijakan langit terbuka) pada 20 Agustus 1986 di kota-kota; maraknya penerimaan siaran luberan televisi [[Malaysia]] dan [[Singapura]] di daerah perbatasan;<ref>[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130035-D%2000836%20Power%20contestation-%20Literatur.pdf Siaran media televisi di Indonesi]</ref> maupun mulai munculnya siaran televisi kabel gelap di beberapa [[apartemen]] di Jakarta.<ref name=masduki>[https://books.google.co.id/books?id=V68EEAAAQBAJ&pg=PA141&dq=presidential+decree+%23+215+tvri&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwi7-cqZ0fzzAhXOQ30KHeh_BGQQ6AF6BAgJEAI#v=onepage&q=presidential%20decree%20%23%20215%20tvri&f=false Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia]</ref><ref>[https://books.google.co.id/books?id=hZ2CAgAAQBAJ&pg=PA83&dq=indosiar+1995&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiB9dmqh_rzAhXKdCsKHZfBDhY4FBDoAXoECAEQAg#v=onepage&q=indosiar%201995&f=false Media Reform: Democratizing the Media, Democratizing the State]</ref><ref name="asia"/>

 

Awalnya, menghadapi dorongan bagi kelahiran televisi swasta, pada Agustus 1986 Dirjen RTF (Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film) Subrata menolak usulan televisi swasta dan menyatakan hanya TVRI yang berhak menentukan bagaimana siaran televisi dapat dilakukan.<ref name=broad/> Namun, beberapa waktu kemudian, akhirnya pemerintah mulai membuka pintu bagi kelahiran TV swasta yang saat itu dimaksudkan agar "melindungi masyarakat dari siaran asing".<ref name="armando"/> Melalui SK Menpen No. 190A/Kep/Menpen/1987 (20 Oktober 1987), stasiun televisi swasta awalnya dikonsepkan bersistem SST (Siaran Saluran Terbatas) di mana siarannya bersifat [[terestrial]], namun untuk menerimanya harus secara [[televisi berlangganan|berlangganan]] dengan [[dekoder (televisi)|dekoder]]. Siarannya juga pada saat itu terbatas di satu kota saja, dengan izin yang diberikan selama 20 tahun dari TVRI. Selain itu, TVRI juga akan terlibat dalam manajemen (seperti pemograman) stasiun televisi swasta. Konsep awal kehadiran televisi swasta tersebut bertitik-tolak pada posisi TVRI yang masih dianggap pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang boleh menyiarkan televisi menurut Keppres No. 215/1963. Jadi, TVRI-lah yang menentukan (atau menunjuk) siapa yang berhak dan bagaimana pelaksanaan siaran televisi swasta dalam sebuah perjanjian [[bagi hasil]]. Penunjukan pihak ketiga (swasta) sebagai "pelaksana SST" dilakukan karena biaya yang terbilang mahal demi menyelenggarakan TV swasta SST jika dilakukan TVRI sendiri. Selain itu, adanya sistem SST dilandasi oleh semangat yang sama dengan kebijakan pelarangan iklan di TVRI pada awal 1980-an, yaitu mencegah efek kesenjangan sosial lewat iklan-iklan maupun kebudayaan asing lewat program-program impor. Hal ini membuat televisi swasta awalnya hanya ditujukan bagi pemirsa kelas menengah ke atas.<ref name="armando"/><ref name=broad>[https://books.google.co.id/books?id=JXIKDHWmRdgC&pg=PA244&dq=english+news+service+tvri+1983&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjRvo7HufrzAhWZbisKHaOZAywQ6AF6BAgKEAM#v=onepage&q=english%20news%20service%20tvri%201983&f=false Broadcasting in the Malay World: Radio, Television, and Video in Brunei ...]</ref>