Patrialis Akbar: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib) |
OrophinBot (bicara | kontrib) |
||
Baris 25:
|term_start2 = 1 Oktober 1999
|term_end2 = 1 Oktober 2009
|constituency2 = [[
|birth_date = {{Birth date and age|1958|10|31|mf=y}}
|birth_place = [[Kota Padang|Padang]], [[
|death_date =
|death_place =
Baris 40:
|signature =
|website =
|footnotes = }}[[Doktor|Dr.]] '''[[Haji (gelar)|H.]] Patrialis Akbar''', [[Sarjana Hukum|S.H.]], [[Magister|M.H.]] ({{lahirmati|[[Kota Padang|Padang]], [[
Pada tanggal 4 September 2017, Patrialis Akbar divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda 300 juta oleh [[Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi]] karena terbukti menerima suap sebesar USD 10.000 dan Rp 4.043.000 dari Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny.<ref>[https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/10124921/patrialis-akbar-tidak-ajukan-banding-atas-vonis-8-tahun-penjara], Kompas, 12 September 2017, diakses 10 September 2018.</ref> Pada tanggal 6 September 2022, Patrialis Akbar bersama 23 narapidana Tipikor lainnya dibebaskan dari tahanan atas dasar pemberian hak bersyarat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).<ref>{{Cite web|date=2022-09-10|title=5 Dari 23 Napi Koruptor Terkenal Bebas|url=https://radarbabel.com/september-ceria-5-dari-23-napi-koruptor-terkenal-bebas|website=radarbabel.com|language=id|access-date=2022-09-10}}</ref>
Baris 60:
=== Karier ===
[[Berkas:Patrialis Akbar.jpg|jmpl|Patrialis Akbar saat menjabat Hakim Konstitusi]]
Pada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan [[Pasar Senen]]-[[Jatinegara, Jakarta Timur|Jatinegara]] Jakarta, dan sopir taksi di ibu kota. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan [[
Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Pada masa pemerintah presiden [[SBY]] ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini akhirnya menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.<ref name="MK" />
| |||