Provinsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
FelixJL111 (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
FelixJL111 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 629:
* [[Sumatra Selatan]], yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung.
Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal [[10 Juli]] [[1948]], yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] Provinsi ([[Lembaga legislatif|legislatif]]) serta Dewan Pemerintah Daerah Provinsi ([[Eksekutif (pemerintahan)|eksekutif]]) yang diketuai oleh "Kepala Daerah Provinsi".<ref>{{Cite act|title=Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25801/uu-no-22-tahun-1948|type=Undang-Undang|index=22|year=1948}}</ref>
==== Era Republik Indonesia Serikat ====
{{utama|Republik Indonesia Serikat#Pembagian administratif}}
Berdasarkan hasil [[Konferensi Meja Bundar]] di [[Den Haag]] tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk [[Federasi|negara federasi]] bernama [[Republik Indonesia Serikat]]. Republik Indonesia Serikat pada tingkat pertama tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi, melainkan ke dalam [[Negara bagian|negara-negara bagian]]. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan daerah-daerah provinsi tersebut bubar. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.
Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.
| |||