Subang, Subang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Selesai
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k Bot: Merapikan artikel, removed stub tag
Baris 13:
|penduduk =137284
|penduduktahun=2020
|pendudukref =<ref name="Badan Pusat Statistik 2021">Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021.</ref>
|kepadatan =2279.71
|kelurahan =8
Baris 20:
}}
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM De chef van de werkplaats van een onderneming met familie voor zijn woning in Soebang TMnr 60043301.jpg|thumb|Kediaman seorang pengelola perkebunan Belanda di Subang (1930-an)]]
'''Subang''' ([[Aksara Sunda Baku]]: {{sund|ᮞᮥᮘᮀ}}) adalah ibu kota [[Kabupaten Subang]] yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari [[Kabupaten Subang]]. Subang juga merupakan sebuah [[kecamatan]] yang terletak di [[Kabupaten Subang]], [[Jawa Barat|Provinsi Jawa Barat]], [[Indonesia]].<ref name="Permendagri-137-2017">{{Cite web|url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017 |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 7 Juli 2023 |archive-url= https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/mode/2up |archive-date= 29 Desember 2018}}</ref><ref name="Permendagri-72-2019">{{Cite web|url= http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No%2072%20Th%202019+lampiran.pdf |title= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |archive-url= https://archive.org/details/permendagriindonesia722019 |archive-date= 25 Oktober 2019 |publisher= Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |access-date= 7 Juli 2023}}</ref> Kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 120.346 jiwa pada tahun 2010 yang kemudian meningkat menjadi 137.284 jiwa pada Sensus 2020.<ref name="Badan Pusat Statistik 2021">Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2021.</ref>
 
[[Topografi]] Subang dataran bergelombang hingga 70%, bukit bergelombang hingga 20%, berbukit hingga bergunung 10% dan ketinggian 144 meter di atas permukaan laut.
Baris 35:
 
=== Hindu ===
Pada masa berkembangnya corak kebudayaan Hindu, wilayah Kabupaten Subang dibagi menjadi 3 bagian kerajaan, yakni [[Tarumanagara]], [[Kerajaan Galuh|Galuh]], dan [[Pakuan Pajajaran|Pajajaran]]. Selama ketiga kerajaan berkuasa, wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sudah ada kontak dengan beberapa kerajaan [[Laut|maritim]] hingga di luar kawasan [[Nusantara]].
 
Peninggalan berupa pecahan-pecahan [[keramik]] asal Tiongkok di Patenggeng (Kalijati) membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15 sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada masa tersebut, wilayah Subang berada di bawah kekuasaan [[Kerajaan Sunda]]. Kesaksian Tome’ Pires seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur [[Ci Manuk|Sungai Cimanuk]] hingga Banten adalah wilayah kerajaan Sunda.
Baris 43:
 
=== Kolonialisme ===
Pasca runtuhnya kerajaan Pajajaran, wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat kerajaan Banten, Mataram, Sumedanglarang, [[Vereenigde Oostindische Compagnie|VOC]], Inggris, dan Kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Pada saat konflik Mataram-VOC, wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang [[Batavia]]. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di wilayah Subang.
 
Tahun 1771, saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, di Subang, tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun. Saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) konsesi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa. Tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands). Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha. dengan hak eigendom. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrilor BB (bienenlandsch bestuur) yang berkedudukan di Subang.
Baris 54:
 
=== Kemerdekaan ===
[[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|Proklamasi Kemerdekaan RI]] di Jakarta berimbas pada didirikannya berbagai badan perjuangan di Subang, antara lain [[Badan Keamanan Rakyat|Badan Keamanan Rakyat (BKR)]], API, Pesindo, Lasykar Uruh, dan lain-lain, banyak di antara anggota badan perjuangan ini yang kemudian menjadi anggota TNI. Saat tentara [[Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger|KNIL]] kembali menduduki Bandung, para pejuang di Subang menghadapinya melalui dua front, yakni front selatan (Lembang) dan front barat (Gunung Putri dan Bekasi).
 
Tahun 1946, Karesidenan Jakarta berkedudukan di Subang. Pemilihan wilayah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan strategi perjuangan. Residen pertama adalah Sewaka yang kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kusnaeni menggantikannya. Bulan Desember 1946 diangkat Kosasih Purwanegara, tanpa pencabutan Kusnaeni dari jabatannya. Tak lama kemudian diangkat pula Mukmin sebagai wakil residen. Pada masa gerilya selama Agresi Militer Belanda I, residen tak pernah jauh meninggalkan Subang, sesuai dengan garis komando pusat. Bersama para pejuang, saat itu residen bermukim di daerah Songgom, Surian, dan Cimenteng. Tanggal 26 Oktober 1947 Residen Kosasih Purwanagara meninggalkan Subang dan pejabat Residen Mukmin yang meninggalkan Purwakarta tanggal 6 Februari 1948 tidak pernah mengirim berita ke wilayah perjuangannya.
 
Hal ini mendorong diadakannya rapat pada tanggal 5 April 1948 di [[Cimanggu, Ngamprah, Bandung Barat|Cimanggu]], Desa Cimenteng. Di bawah pimpinan Karlan, rapat memutuskan:
Baris 155:
 
{{Authority control}}
 
{{kecamatan-stub}}
 
[[Kategori:Ibu kota kabupaten di Jawa Barat]]