Revisi per 29 September 2023 11.34 sunting David Wadie Fisher-Freberg (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengawas, Pengurus 21.632 suntingan →Sejarah: (QuickEdit) ← Revisi sebelumnya		Revisi per 29 September 2023 11.42 sunting balikkan David Wadie Fisher-Freberg (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengawas, Pengurus 21.632 suntingan →Sejarah: (QuickEdit) Tag: pranala ke halaman disambiguasi Revisi selanjutnya →
Baris 43: Setelah RIS dibubarkan pada bulan Agustus 1950 dan digantikan oleh RI, pemerintah mengeluarkan [https://peraturan.bpk.go.id/Details/77187/pp-no-21-tahun-1950 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi] yang mengatur sepulu daerah provinsi RI, salah satunya Sumatera Tengah. Status Sumatera Tenga sebagai provinsi RI kemudian dipertegas lagi dengan keluarnya [https://peraturan.bpk.go.id/Details/54149/perpu-no-4-tahun-1950 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah]. Pada bulan Juni 1951, [[Roeslan Moeljohardjo]] diangkat sebagai Gubernur Sumatera Tengah menggantikan Nasroen.<ref>[[Arsip Nasional Republik Indonesia]], [https://anri.sikn.go.id/index.php/keputusan-presiden-nomor-110-tahun-1951-tentang-pengangkatan-t-ruslan-muljohardjo-sebagai-gubernur-kepala-daerah-provinsi-sumatera-tengah-dan-pemberian-gaji-serta-penghasilan-penghasilan-lain-yang-sah "Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1951 tentang Pengangkatan T. Ruslan Muljohardjo Sebagai Gubernur kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan pemberian gaji serta penghasilan-penghasilan lain yang sah."] ''anri.sikn.go.id'', diakses 29 September 2023.</ref> Pada bulan Agustus 1955, ~~Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah diubah oleh~~keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 ~~yang di antara lainnya~~ memperluas kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat; merinci kepemilikan dan penanggungan atas utang, barang tetap, barang bergerak, dan perusahaan yang dimiliki oleh negara di wilayah provinsi tersebut; dan merinci status kepegawaian para pegawai negara di lingkungan pemerintahan pada provinsi tersebut.<ref>[https://peraturan.go.id/id/uudrt-no-16-tahun-1955#:~:text=Undang%2Dundang%20Darurat%20Nomor%2016,daerah%20Otonom%20Propinsi%20di%20Sumatera "Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera".] diakses 29 September 2023.</ref> Hal-hal ini kemudian diformalisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia dengan keluarnya [https://peraturan.bpk.go.id/Details/52381/uu-no-1-tahun-1957 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah]. Provinsi Sumatera Tengah secara resmi dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1957 dengan dikeluarkannya [https://peraturan.bpk.go.id/Details/51903/uudrt-no-19-tahun-1957 Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau]. Undang-undang ini mewujudkan tiga "daerah swantantra tingkat I" dari bekas wilayah Sumatera Tengah: * Sumatera Barat, berkedudukan di Padang, yang terdiri atas delapan kabupaten ([[Agam]], [[Padang Pariaman\|"Padang/Pariaman"]], [[Kabupaten Solok\|Solok]], [[Pasaman]], [[Sawahlunto/Sijunjung]], [[50 Kota\|"Limapuluh Kota"]], [[Pesisir Selatan\|"Pesisir Selatan/Kerinci"]], dan [[Tanah Datar]]) dan enam [[kotapraja\|"kotapraja"]] (Padang, Bukittinggi, [[Sawahlunto]], [[Padangpanjang]], [[Kota Solok\|Solok]], dan [[Payakumbuh]]). * Jambi, berkedudukan di [[Kota Jambi\|Jambi]], yang terdiri atas dua kabupaten ([[Kabupaten Batanghari\|Batanghari]] dan [[Merangin]]). * Riau, berkedudukan di [[Tanjung Pinang]], yang terdiri atas empat kabupaten ([[Bengkalis]], [[Kabupaten Kampar\|Kampar]], "Inderagiri", dan [[Kepulauan Riau]]) dan sebuah kotapraja ([[Pekanbaru]]). === Sumatera Tengah (1950-1957/8) === * Peraturan:

Sumatera Tengah: Perbedaan antara revisi