Kejatuhan Soeharto: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Jack Zakriri (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android
Kelebihan
Baris 65:
Upaya Soeharto untuk membangkitkan kembali kepercayaan, seperti memerintahkan para jenderal untuk secara pribadi meyakinkan pembeli di pasar dan kampanye "[[Aku Cinta Rupiah]]", tidak banyak berpengaruh. Rencana lainnya adalah pembentukan dewan mata uang, yang diusulkan oleh konselor khusus Steve Hanke dari [[Universitas Johns Hopkins]]. Keesokan harinya, rupiah naik 28% terhadap dolar AS baik di pasar spot maupun satu tahun ke depan, mendengar rencana yang diusulkan. Namun, perkembangan ini membuat marah pemerintah AS dan [[Dana Moneter Internasional]] (IMF). Soeharto diberi tahu – baik oleh [[presiden Amerika Serikat]], [[Bill Clinton]], maupun direktur pelaksana IMF, [[Michel Camdessus]] – bahwa dia harus membatalkan gagasan dewan mata uang atau melepaskan bantuan luar negeri sebesar $43 miliar.{{sfn|Hanke|2017}}
 
Bukti menunjukkan bahwa keluarga Soeharto dan rekan-rekannya terhindar dari persyaratan paling ketat dari proses reformasi IMF, dan ada konflik terbuka antara teknokrat ekonomi yang melaksanakan rencana IMF dan kepentingan pribadi yang terkait dengan Soeharto, yang selanjutnya merusak kepercayaan terhadap ekonomi.{{sfn|Aspinall|Klinken|Feith|1999|p=v}} Anggaran pemerintah tahun 1998 yang tidak realistis dan pengumuman Habibie oleh Soeharto sebagai wakil presiden berikutnya menyebabkan ketidakstabilan mata uang lebih lanjut.{{sfn|Friend|2003|p=314}} Soeharto dengan enggan menyetujui paket reformasi struktural IMF yang jangkauannya lebih luas pada Januari 1998 dengan imbalan likuiditas $43 miliar (dengan letter of intent ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April tahun itu). Namun, rupiah jatuh ke seperenam dari nilai sebelum krisis, dan desas-desus serta kepanikan menyebabkan larinya toko-toko dan mendorong harga naik.{{sfn|Friend|2003| p = 314}}{{sfn|Aspinall|Klinken|Feith|1999| p = v}} Pada Januari 1998, pemerintah terpaksa memberikan Bantuan Likuiditas Darurat (BLBI), menerbitkan penjaminan simpanan perbankan, dan membentuk [[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]] untuk mengambil alih pengelolaan bank-bank bermasalah guna mencegah runtuhnya sistem keuangan. Berdasarkan rekomendasi IMF, pemerintah menaikkan suku bunga menjadi 70% pa pada Februari 1998 untuk mengendalikan tingginya inflasi akibat kenaikan harga impor. Namun, tindakan ini membatasi ketersediaan kredit ke sektor korporasi.{{sfn|McDonald|2008}}
 
=== Kerusuhan, kekerasan, dan huru-hara ===