Revisi per 5 Desember 2023 13.21 lihat sumber Danu Widjajanto (bicara \| kontrib) Peninjau 146.177 suntingan keterangan ini ada di sumber aslinya (termasuk di risalah rapat BPUPK), jadi tolong jangan sembarangan menghapus hanya karena Anda tidak suka, ini tergolong sebagai vandalisme Tag: Pembatalan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 6 Oktober 2024 05.40 lihat sumber Swarabakti (bicara \| kontrib) Peninjau 5.663 suntingan k →Sidang Resmi Pertama BPUPK dan Panitia Sembilan Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Baris 25: Pada tahun 1942, [[Kekaisaran Jepang]] menduduki [[Hindia Belanda]]. Semenjak awal [[pendudukan Jepang di Indonesia\|pendudukan]], pemerintahan militer Jepang sudah bekerja sama dengan para pemimpin kelompok kebangsaan dengan maksud untuk memenuhi keperluan perang dan pendudukan.{{sfn\|Hosen\|2007\|p=60}} Agar kerja sama dengan kelompok kebangsaan di Jawa dapat dimaksimalkan, Jepang membentuk organisasi [[Hokokai\|Jawa Hokokai]] pada awal Januari 1944,{{sfn\|Benda\|1958\|p=153}} dan organisasi ini merupakan pengganti [[Pusat Tenaga Rakyat]] yang telah dibubarkan.{{sfn\|Formichi\|2012\|p=75}} Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam [[Perang Pasifik]], [[Perdana Menteri Jepang]] [[Kuniaki Koiso]] [[Janji Koiso\|berjanji akan memberikan]] kemerdekaan kepada seluruh bangsa Indonesia pada suatu hari.{{sfn\|Anshari\|1976\|p=14}} Pada 1 Maret 1945, [[Angkatan Darat ke-16 (Jepang)\|Angkatan Darat ke-16]], korps militer Jepang yang melaksanakan pemerintahan atas wilayah Jawa, membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, [[bahasa Jepang]]: ''Dokuritsu Junbi Chōsa-kai'').{{sfn\|Elson\|2009\|pp=108-109 & catatan kaki 24}}{{sfn\|Kusuma\|Elson\|2011\|pp=196-197, catatan kaki 3}} Badan ini bertugas menetapkan dasar negara Indonesia dan merumuskan undang-undang dasarnya.{{sfn\|Hosen\|2007\|p=61}} BPUPK terdiri dari 62 anggota, ~~dengan~~ 47 ~~dari~~di antaranya berasal dari golongan kebangsaan dan 15 dari golongan Islam.{{sfn\|Anshari\|1976\|p=37}} Wakil-wakil kelompok Islam meyakini bahwa undang-undang dasar Indonesia sepatutnya dilandaskan pada [[syariat]].{{sfn\|Butt\|Lindsey\|2012\|p=227}} BPUPK menggelar sidang resmi pertamanya di [[Jakarta]] dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945.{{sfn\|Kusuma\|2004\|p=80}} Dalam sidang ini, [[Soekarno]] menyampaikan pidatonya yang terkenal, "[[Lahirnya Pancasila]]", pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia,{{sfn\|Elson\|2009\|pp=111-112}} dengan "ketuhanan" sebagai sila kelimanya.{{sfn\|Boland\|1971\|p=22}} Terkait sila ini, Soekarno menjelaskan: {{cquote2\|Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang [[Kristen]] menyembah Tuhan menurut petunjuk [[Yesus\|Isa al Masih]], yang [[Islam]] bertuhan menurut petunjuk Nabi [[Muhammad]] [[Selawat\|s.a.w.]], orang [[Agama Buddha\|Buddha]] menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.{{sfn\|Taniredja\|Suyahmo\|2020\|p=245}}}}

Piagam Jakarta: Perbedaan antara revisi