Sejarah Taiwan (1945–sekarang): Perbedaan antara revisi

Sebagai hasil dari [[Menyerahnya Jepang|penyerahan diri]] dan [[Pendudukan Sekutu atas Jepang|pendudukan Sekutu atas Kekaisaran Jepang]] di akhir [[Perang Dunia II]], [[Pulau Taiwan|Pulau FormosaTaiwan]] ditempatkan di bawah pemerintahan [[Republik Tiongkok|Republik Tiongkok (RT)]],{{NoteTag|Jangan dipertukarkan dengan [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT) yang didirikan tahun 1949.}} yang dikuasai oleh [[Kuomintang|Partai Kuomintang (KMT)]], pada tanggal [[Hari Penyerahan Kembali|25 Oktober 1945]]. Setelah pembunuhan masal [[Peristiwa 228|28 Februari pada tahun 1947]], [[Darurat militer di Taiwan|darurat militer]] dideklarasikan di tahun 1949 oleh Gubernur [[Provinsi Taiwan]], Republik Tiongkok, [[Chen Cheng]], dan [[:en:Ministry_of_National_Defense_(Republic_of_China)|Kementerian Pertahanan Nasional RT]]. Setelah berakhirnya [[Perang Saudara Tiongkok]] di tahun 1949, pemerintah RT [[Penarikan Republik Tiongkok ke Taiwan|menarik diri]] dari [[Tiongkok Daratan]] ketika [[Partai Komunis Tiongkok|partai komunis]] memproklamirkan pendirian [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]]. KMT mundur ke Pulau FormosaTaiwan dan pulau sekitarnya dan mendeklarasikan [[Taipei|Kota Taipei]] sebagai ibu kota sementara RT. Selama bertahun-tahun, RT dan RRT masing-masing terus mengklaim arena [[Diplomasi|diplomatik]] sebagai satu-satunya pemerintahan sah "Tiongkok". Di tahun 1971, [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|mengeluarkan]] RT dan menggantikannya dengan RRT.

Karena [[Status politik Taiwan|status politik Republik Tiongkok yang ambigu]], RT berpartisipasi dalam sejumlah organisasi internasional dengan nama "[[Tionghoa Taipei]]". Karena [[Kebijakan Satu Tiongkok]] yang diberlakukan oleh RRT, RRT menganggap RT sudah tidak ada dan FormosaTaiwan merupakan bagian terpisah dari Tiongkok; RRT menolak hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui RT. Namun, RT masih mengendalikan Pulau FormosaTaiwan, [[Kabupaten Kepulauan Penghu]], [[Kabupaten Kinmen]], [[Lienchiang|Kabupaten Lienchiang]], dan [[Daftar pulau di Taiwan|pulau-pulau di sekitarnya]].

Pada akhir Perang [[Dinasti Qing|Qing Raya]]–[[Kekaisaran Jepang]] Pertama pada tahun 1895, Qing Raya menyerahkan [[kedaulatan]] Pulau FormosaTaiwan kepada Kekaisaran Jepang di bawah [[Perjanjian Shimonoseki]]. Inilah intinya, 123 tahun yang lalu, ketika klaim [[Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing|kedaulatan Qing Raya atas Pulau FormosaTaiwan]] dilepaskan. [[Taiwan di bawah pemerintahan Jepang|Pulau FormosaTaiwan tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang]] hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ketika Kekaisaran Jepang dikalahkan, [[Tentara Revolusioner Nasional|Pasukan Partai Kuomintang (KMT)]] dari Republik Tiongkok menduduki Pulau FormosaTaiwan. Tetapi, Kekaisaran Jepang mempertahankan kedaulatan atas Pulau FormosaTaiwan hingga 28 April 1952, ketika [[Perjanjian San Francisco|Perjanjian Perdamaian San Francisco]] 1951 mulai berlaku. Di bawah ketentuan perjanjian yang mengikat secara hukum inilah Kekaisaran Jepang akhirnya melepaskan klaim mereka atas kedaulatan atas Pulau FormosaTaiwan.

Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang dapat diakui di bawah [[hukum internasional]] adalah bahwa ketika Kekaisaran Jepang melepaskan kedaulatan atas Pulau FormosaTaiwan pada 28 April 1952, Kekaisaran Jepang secara efektif memberikan Pulau FormosaTaiwan [[kemerdekaan]]<nowiki/>nya. Pada saat itu, Pulau FormosaTaiwan sudah diduduki oleh Republik Tiongkok, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok menjadi negara-bangsa yang merdeka di mata hukum internasional. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok. [[Daftar wilayah sengketa Tiongkok|Klaim kedaulatan Tiongkok atas Republik Tiongkok]] berakar pada agenda nasionalis garis keras yang didorong oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mengkondisikan rakyatnya untuk menerima penguasa [[Otoritarianisme|otoriter]] mereka. 'Hanya Partai Komunis Tiongkok yang dapat menyatukan kembali Satu Tiongkok dan menyatukan kembali tanah air,' mantra itu berbunyi, dan tidak ada keraguan bahwa itu efektif di dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa itu adalah mitos belaka ketika datang ke Pulau FormosaTaiwan. [[Penaklukan Ming oleh Qing|Pulau FormosaTaiwan ditaklukkan oleh Qing Raya]] pada tahun 1683 ketika [[Zheng Keshuang|cucu Koxinga]] menyerah kepada [[Militer Dinasti Qing|pasukan Qing Raya]]. Sebelum ini, ada bukti kunjungan [[Dinasti dalam sejarah Tiongkok|Dinasti Tiongkok daratan]] ke Pulau FormosaTaiwan dan bahkan beberapa saran hubungan [[perdagangan]], tetapi Pulau FormosaTaiwan selalu merupakan entitas independen dan tidak pernah di bawah administrasi Dinasti Tiongkok daratan atau negara lain sebelum [[Kerajaan Belanda]] tiba pada awal abad ke-17. Pulau FormosaTaiwan tetap menjadi bagian dari Qing Raya selama 212 tahun sampai penandatanganan Perjanjian Shimonoseki melihat kedaulatan diserahkan ke Kekaisaran Jepang. Seperti yang telah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang mempertahankan kedaulatan sampai melepaskannya pada tahun 1952. Republik Tiongkok tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok. Memang, dalam keseluruhan sejarahnya, Pulau FormosaTaiwan hanya pernah menjadi bagian dari Qing Raya selama lebih dari 200 tahun. Sebaliknya, Qing Raya menaklukkan Pulau FormosaTaiwan dengan paksa, mendudukinya selama lebih dari 200 tahun, dan kemudian menyerahkan kedaulatan. Kedaulatan ini tidak pernah dikembalikan kepada Tiongkok. Retorika nasionalistik historis yang terus dilontarkan Partai Komunis Tiongkok tentang Republik Tiongkok menjadi bagian dari Tiongkok sama sekali tidak benar. Pulau FormosaTaiwan diduduki oleh Qing Raya untuk waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok.

Republik Tiongkok memenuhi definisi internasional sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Hukum internasional menawarkan definisi yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan negara-bangsa yang berdaulat. Ini adalah negara yang memiliki populasi permanen, wilayah yang ditentukan, satu pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara berdaulat lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan argumen meyakinkan apa pun bahwa Republik Tiongkok tidak memenuhi definisi ini. Ini memiliki populasi permanen sekitar 23,5 juta. [[Kawasan bebas Republik Tiongkok|Batas unit geografisnya saat ini]], terdiri dari Pulau FormosaTaiwan, Kabupaten Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kabupaten Lienchiang, [[:en:Wuqiu,_Kinmen|Kota praja Wuqiu]], [[Pulau Pratas]], dan [[:en:Nansha_District,_Sansha|Distrik Nansha, Sansha]]. Yurisdiksi teritorialnya terdiri dari 36.193 kilometer persegi menjadikannya negara terbesar ke-137 di dunia, terjepit di antara [[Swiss|Konfederasi Swiss]] dan [[Belgia|Kerajaan Belgia]]. Ada satu pemerintahan yang mengatur wilayah ini dari Kota Taipei. Untuk waktu yang lama ini adalah [[Junta militer|kediktatoran militer]] Partai Kuomintang (KMT), tetapi dalam beberapa tahun terakhir Republik Tiongkok telah menjadi [[demokrasi]] yang berfungsi penuh dan berkembang pesat dan tidak hanya mempunyai [[Negara satu partai|1 partai]] lagi. Republik Tiongkok juga memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya. Saat ini memiliki belasan [[Hubungan luar negeri Taiwan|sekutu diplomatik formal]] dan jumlahnya akan jauh lebih tinggi tanpa permusuhan diplomatik dari Tiongkok. Perlu juga dicatat bahwa negara-bangsa yang berdaulat masih dapat eksis di bawah hukum internasional tanpa diakui oleh negara-negara berdaulat lainnya. Jadi, bahkan jika Tiongkok berhasil memburu semua sekutu Republik Tiongkok yang tersisa, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Republik Tiongkok masih memenuhi definisi sebagai negara berdaulat.

Pertempuran Perang Dunia II berakhir pada tanggal 2 September 1945, dengan kekalahan Kekaisaran Jepang dan [[Jerman Nazi|Reich Jerman Raya]]. FormosaTaiwan, yang telah diserahkan pada Jepang oleh Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895, ditempatkan di bawah kendali Republik Tiongkok (RT) yang dipimpin Partai Kuomintang dengan permakluman Perintah Jenderal No. 1 dan penandatanganan [[Dokumen Kapitulasi Jepang|Dokumen Kapitulasi]] pada hari itu.

[[He Yingqin]], perwakilan RT pada upacara penyerahan diri bangsa Jepang, mendirikan [[:zh:臺灣省行政長官公署|Kantor Kepala Eksekutif Provinsi Taiwan]] yang terpisah dari sistem eksekutif tingkat provinsi di Tiongkok Daratan. Setelah pendirian kantor eksekutif provinsi, [[Chen Yi (Kuomintang)|Chen Yi]] ditunjuk menjadi Ekseutif Kepala. Chen memproklamirkan tanggal 25 Oktober sebagai Hari Penyerahan Kembali. Namun, karena Kekaisaran Jepang belum secara resmi melepaskan kedaulatan FormosaTaiwan pada saat itu, [[Blok Sekutu dalam Perang Dunia II]] tidak mengakui pencaplokan sepihak FormosaTaiwan oleh Republik Tiongkok.

Pemerintahan Chen Yi dirusak oleh [[korupsi]], dan juga kurangnya disiplin dalam polisi militer yang ditugaskan untuk kewajiban-kewajiban pendudukan, menimbulkan perasaan tak percaya dan merendahkan yang mendalam di rantai komandonya. Dengan korupsi yang merajalela dalam pemerintahannya, Chen Yi mulai memonopoli kekuasaan. Sebagai tambahan, ekonomi [[pascaperang]] pulau ini menurun drastis dan menuju ke arah resesi, yang menyebabkan orang-orang di pulau ini mengalami kesulitan ekonomi. Program pemerintah "menurunkan pengaruh Jepang" juga menciptakan kerenggangan budaya, bersamaan dengan ketegangan yang terjadi di antara populasi imigran dari Tiongkok Daratan, yang semakin bertambah jumlahnya, dengan para penghuni pulau ini sejak praperang. Ketegangan yang terus meningkat itu meledak di tahun 1947, ketika penahanan penjaja rokok oleh agen-agen pemerintah mengakibatkan kematian orang yang lewat. Bentrokan yang terjadi selanjutnya di antara polisi dan para penghuni dengan cepat menyebar di seluruh pulau, dan tumbuh menjadi pemberontakan umum terhadap Chen Yi dan Kantor Eksekutif Kepala. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa 228. Beberapa minggu kemudian, pasukan-pasukan pemerintah dikirim ke FormosaTaiwan dari Tiongkok Daratan untuk menangani krisis tersebut dan menekan oposisi atau perlawanan apapun terhadap pemerintah. Banyak tokoh penting dalam masyarakat FormosaTaiwan, dan juga penghuni pulau lainnya, yang di antara mereka sebenarnya banyak yang tak terkait apapun dengan peristiwa tersebut, dibunuh, dipenjarakan tanpa pengadilan, atau menghilang begitu saja. Peristiwa 228 merupakan pendahuluan bagi [[Teror Putih (Taiwan)|Teror Putih]] dalam dasawarsa 1950an, yang menyebabkan ketegangan etnik antara para penghuni praperang dengan penghuni pascaperang, yang juga menjadi awal [[Gerakan kemerdekaan Taiwan|gerakan kemerdekaan Rakyat FormosaTaiwan]].

KMT berpandangan bahwa populasi FormosaTaiwan sudah dirusak oleh pengaruh Kekaisaran Jepang dan tidak sepenuhnya Tionghoa maupun bisa dipercaya. Pengaruh yang dipersepsi ini mendorong KMT untuk meyakini bahwa populasi FormosaTaiwan terbelakang dan membutuhkan pendidikan ulang. KMT berusaha menghilangkan setiap jejak pengaruh Kekaisaran Jepang dan memaksakan identitas Tionghoa baru pada orang-orang FormosaTaiwan.<ref>{{Cite web|last=Dawley|first=Evan|title=A Celebrity Apology and the Reality of Taiwan|url=https://hnn.us/article/180486|website=hnn.us|publisher=History News Network|access-date=14 June 2021}}</ref> KMT juga menyita properti dari kolonis Kekaisaran Jepang entah untuk dijual atau untuk digunakan oleh mereka sendiri. Dalam FormosaTaiwan modern, properti yang diambil untuk digunakan sendiri seperti ini dianggap aset yang diperoleh dengan cara yang buruk.<ref>{{Cite web|last=Yang|first=Sophia|date=28 August 2017|title=KMT properties in Taiwan valued at NT$865 million to be seized|url=https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3241183|website=www.taiwannews.com.tw|publisher=Taiwan News|access-date=14 June 2021}}</ref> KMT juga mengambil aset-aset yang merupakan milik kewenangan penjajah Kekaisaran Jepang. Di tahun 2017, pengadilan memerintahkan KMT untuk membayar ganti rugi 458 properti yang telah diambil alih dengan cara seperti ini.<ref>{{Cite web|last=Wei-han|first=Chen|date=18 July 2017|title=KMT rejects order to pay compensation|url=https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/07/18/2003674781|website=www.taipeitimes.com|publisher=Taipei Times|access-date=14 June 2021}}</ref>

{{Further|[[Teror Putih (Taiwan)|Teror Putih (FormosaTaiwan)]]}}

Pada bulan Desember 1949, [[Angkatan Bersenjata Republik China|Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok]] dan Partai Kuomintang dikalahkan dalam Perang Saudara Tiongkok, yang memaksa Pemerintah Republik Tiongkok [[Penarikan Republik Tiongkok ke Taiwan|pindah ke FormosaTaiwan]]. Hal ini membuat Partai Komunis Tiongkok dapat [[Proklamasi Republik Rakyat Tiongkok|mendeklarasikan pendirian]] negara Tionghoa baru: Republik Rakyat Tiongkok.<ref>{{Cite book|last=Westad|first=Odd|year=2003|url=https://archive.org/details/decisiveencounte00west|title=Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946–1950|publisher=Stanford University Press|isbn=978-0-8047-4484-3|page=[https://archive.org/details/decisiveencounte00west/page/305 305]|access-date=2019-03-08|url-access=registration}}</ref><ref>{{Cite news|last=Han|first=Cheung|date=2016-12-04|title=Taiwan in Time: The Great Retreat|url=https://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2016/12/04/2003660529|work=Taipei Times}}</ref>

Setelah Peristiwa 228, pemerintahan Nasionalis meluncurkan kampanye penindasan terhadap perbedaan pendapat politis.<ref>{{Cite book|last=Rubinstein|first=Murray A.|year=2007|title=Taiwan: A New History|location=Armonk, N.Y.|publisher=M. E. Sharpe|isbn=9780765614957|page=302}}</ref> KMT seringkali [[:en:Anti-intellectualism|memenjarakan elit intelektual dan sosial FormosaTaiwan]] karena ketakutan mereka akan melawan penguasa atau bersimpati pada [[komunisme]].<ref>{{Cite news|last=Huang|first=Tai-lin|date=2005-05-20|title=White Terror exhibit reveals part of the truth|url=http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2005/05/20/2003255840|work=Taipei Times}}</ref>

Hingga tahun 1958, kampanye militer berskala kecil antara angkatan bersenjata RT dan [[Tentara Pembebasan Rakyat]] (PLA) dijalankan di seluruh selat. Upaya pemerintah komunis untuk mengambil pulau yang dikendalikan RT, Kinmen, [[Pertempuran Guningtou|digagalkan]] pada bulan Oktober 1949, yang menghalangi serbuan PLA ke FormosaTaiwan.<ref name="QiB">Qi, Bangyuan. Wang, Dewei. Wang, David Der-wei. [2003] (2003). The Last of the Whampoa Breed: Stories of the Chinese Diaspora. Columbia University Press. {{ISBN|0-231-13002-3}}. p. 2.</ref>

Periode ketegangan ini berlangsung hingga [[Krisis Selat Taiwan Kedua|Krisis Selat Kedua]].<ref name=":0">{{Cite book|last=M.H. Halperin|date=December 1966|url=https://archive.org/details/The1958TaiwanStraitsCrisisADocumentedHistory_201712|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|pages=i-xvii|others=Daniel Ellsberg}}</ref> Pada masa ini Amerika Serikat bersumpah untuk melindungi pulau dari Tiongkok Daratan.<ref>{{Cite news|last=H. Halperin|first=Morton|date=|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|url=https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html|work=RAND Corporation}}</ref> Sejak saat itu, kedua pihak di masing-masing sisi selat itu menghentikan semua peperangan terhadap satu sama lain. Angkatan Laut RT melanjutkan kembali pertempuran sepihak dan kewajiban-kewajiban pengawalan sementara Angkatan Laut A.S. secara diam-diam tanpa diketahui menarik kapal-kapal perang ekstra mereka dari Selat FormosaTaiwan.<ref>{{Cite news|last=H. Halperin|first=Morton|date=|title=The 1958 Taiwan Straits Crisis: A Documented History|url=https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM4900.html|work=RAND Corporation}}. Page 539.</ref>

Republik Tiongkok memasuki fase pembangunan Demokrasi Konstitusional dengan permakluman [[Konstitusi Republik Tiongkok]] di tahun 1947. Setelah itu, Tentara Revolusioner Nasional juga diganti namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok dan dinasionalisasi. Namun, karena Perang Saudara Tiongkok, Permakluman Sementara Efektif Selama Periode Pemberontakan Komunis diberlakukan sebagai amandemen [[Konstitusi Republik Tiongkok]]. Hal ini menyebabkan darurat militer di FormosaTaiwan dan membatasi kebebasan dan demokrasi rakyat sipil. Alasan resmi Permakluman itu adalah berlangsungnya Perang Saudara Tiongkok dan efektifnya RT di bawah kekuasaan militer KMT selama periode mobilisasi. FormosaTaiwan secara efektif berada di dalam darurat militer.

Ketika Republik Tiongkok dipindahkan ke FormosaTaiwan pada tahun 1949, Partai Pemuda Tionghoa, Partai Sosialis Demokratik Tiongkok, dan KMT adalah partai politik legal yang ada di Republik Tiongkok. Partai-partai yang didirikan selanjutnya beroperasi di bawah [[Gerakan Tangwai]].

Sampai awal dasawarsa 1970an, Republik Tiongkok dikenal sebagai satu-satunya pemerintahan sah Tiongkok oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara-negara Barat, yang menolak mengakui Republik Rakyat Tiongkok karena Perang Dingin. Kekuasaan KMT di FormosaTaiwan dalam darurat militer sampai akhir dasawarsa 1980 memiliki tujuan waspada terhadap penyusupan Komunis dan bersiap untuk merebut kembali Tiongkok Daratan. Karenanya perbedaan politik tidak ditolerir.

Di akhir dasawarsa 1970an dan awal 1980an merupakan masa-masa pergolakan bagi kelahiran FormosaTaiwan karena banyak orang yang semula ditindas dan ditinggalkan oleh perubahan-perubahan ekonomi menjadi anggota kelas tengah baru FormosaTaiwan. Perusahaan baru membuat rakyat FormosaTaiwan asli dapat memperoleh daya tawar yang kuat dalam tuntutan mereka untuk penghargaan atas hak asasi manusia mereka. [[Insiden Kaohsiung|Peristiwa Kaohsiung]] akan menjadi titik balik besar bagi demokrasi di Republik Tiongkok.

Chiang Kai-shek wafat di bulan April 1975 pada usia 87, dan digantikan oleh [[Yen Chia-kan]] sebagai presiden, sementara putranya, [[Chiang Ching-kuo]] berhasil memegang kepemimpinan Partai Kuomintang (memilih menggunakan status "Ketua" daripada status "Direktur Jenderal" yang digunakan Chiang tua). Mantan kepala polisi rahasia yang ditakuti, Chiang Ching-kuo, diakui memperoleh dukungan luar negeri untuk menjamin reformasi yang dibutuhkan bagi keamanan masa depan RT. Pemerintahannya melihat kendali politik yang berangsur-angsur melonggar, sebuah transisi menuju demokrasi, sehingga rezim ini bergerak ke arah FormosaisasiTaiwanisasi. Pihak oposisi [[Nasionalisme|Nasionalis]] tidak lagi dilarang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan atau menerbitkan dokumen-dokumen. Meskipun partai-partai politik oposisi masih ilegal, ketika Partai Progresif Demokrat didirikan sebagai partai oposisi pertama di tahun 1986, Presiden Chiang memutuskan untuk tidak membubarkan kelompok itu atau menganiaya para pimpinannya. Para kandidatnya secara resmi mencalonkan diri dalam pemilihan umum sebagai pihak mandiri dalam [[Gerakan Tangwai]]. Di tahun-tahun selanjutnya, Chiang mengakhiri darurat militer dan memperkenankan kunjungan keluarga ke Tiongkok Daratan.

Chiang memilih [[Lee Teng-hui]], seorang [[Teknokrasi|teknokrat]] kelahiran FormosaTaiwan untuk menjadi wakil presidennya, yang menjadi orang pertama di barisan pengganti kepresidenan. Gerakan ini diikuti reformasi lain yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada warga kelahiran asli dan menenangkan sentimen anti KMT selama periode saat banyak otokrasi lain di Asia sedang ditantang.

Setelah Chiang Ching-kuo wafat di tahun 1988, penggantinya, Presiden [[Lee Teng-hui]], melanjutkan mendemokratisasi pemerintahan. Lee mengalihkan lebih banyak wewenang pemerintahan pada warga kelahiran FormosaTaiwan, dan Republik Tiongkok melalui proses lokalisasi. Dalam proses lokalisasi ini, budaya dan sejarah lokal dipromosikan di atas sudut pandang pan-Tiongkok. Reformasi Lee meliputi mencetak uang dari Bank Pusat dan bukan dari Bank Provinsi Taiwan seperti biasanya. Dia juga secara besar-besaran merintangi pekerjaan Pemerintahan Provinsi Taiwan. Di tahun 1991 [[Yuan Legislatif|Badan Legislatif Yuan]] dan Majelis Nasional, yang dipilih secara umum di tahun 1947, dipaksa berhenti. Kelompok-kelompok ini semula diciptakan untuk mewakili daerah-daerah pemilihan Tiongkok Daratan. Selain itu juga diangkat pelarangan penggunaan bahasa-bahasa FormosaTaiwan dalam media penyiaran dan di sekolah-sekolah.

Sebagai usaha untuk menjaga hubungan baik dengan RRT, RT menghindari kritik terhadap [[Unjuk rasa Tiananmen 1989|Pembunuhan Massal di Tiananmen]] dan media secara umum dilarang melaporkannya. Sekelompok pelajar, yang berusaha melayarkan kapal sewaan ke Selat FormosaTaiwan dan memancarkan siaran pro demokrasi ke Tiongkok melalui radio amatir, digagalkan oleh pemerintah dengan cara memberikan banyak rintangan di perjalanan mereka sehingga membuat mereka mengabaikan upaya itu.

Di ujung tahun 1943, [[Deklarasi Kairo]] diterbitkan, di dalam pasal-pasalnya meliputi semua wilayah kekuasan Tiongkok Daratan, termasuk FormosaTaiwan, yang telah diduduki Kekaisaran Jepang akan dikembalikan ke Republik Tiongkok. Deklarasi ini ditegaskan kembali dalam [[Deklarasi Potsdam]], yang diterbitkan tahun 1945. Kemudian di tahun itu juga, Perang Dunia II berakhir, dan Kekaisaran Jepang menerima Deklarasi Potsdam, menyerah tanpa syarat. Komandan Utama Tentara Sekutu memerintahkan tentara Kekaisaran Jepang di FormosaTaiwan menyerah pada pemerintahan Republik Tiongkok, yang bertindak sebagai perwakilan Tentara Sekutu.<ref>{{Cite web|date=1945-09-06|title=Congressional Record|url=http://www.taiwandocuments.org/surrender05.htm|archive-url=https://web.archive.org/web/20021014090104/http://taiwandocuments.org/surrender05.htm|archive-date=2002-10-14|url-status=dead}}</ref> Pada tanggal 25 Oktober 1945 di [[Balai Zhongshan|Balai Zhongshan Taipei]], pemerintahan Kekaisaran Jepang di FormosaTaiwan menyerah pada perwakilan Republik Tiongkok, Republik Tiongkok secara resmi menerima FormosaTaiwan. Di tahun 1951, Jepang secara resmi menandatangani [[Perjanjian San Francisco]], tetapi, karena ketidakjelasan situasi Perang Saudara Tiongkok, perjanjian perdamaian itu tidak dengan jelas mengindikasikan milik siapa kedaulatan FormosaTaiwan. Dalam pasal kedua [[Perjanjian Taipei]] tahun 1952, setelah Perjanjian San Francisco, Jepang menegaskan kembali penyerahan kedaulatan Pulau FormosaTaiwan, Kepulauan Penghu, [[Kepulauan Spratly]] dan [[Kepulauan Paracel]].

Tiongkok dan Republik Tiongkok melanjutkan keadaan perang sampai tahun 1979. Pada bulan Oktober 1949, upaya RRT untuk mengambil alih kendali RT terhadap [[Kabupaten Kinmen|Pulau Kinmen]] digagalkan dalam [[Pertempuran Guningtou]], yang menghalangi penyerbuan PLA terhadap FormosaTaiwan.<ref name="QiB" /> Operasi amfibi Komunis lainnya di tahun 1950 lebih berhasil: mereka memimpin penundukan Komunis di Pulau Hainan pada bulan April 1950, pencaplokan Kepulauan Wanshan dari garis pantai [[Guangdong]] (Mei–Agustus 1950) dan [[Pulau Zhoushan]] dari [[Zhejiang]] (Mei 1950).<ref name="MacF" />

Selama [[Perang Korea]], sebagian tentara Tiongkok Komunis yang ditangkap, banyak di antaranya semula adalah tentara KMT dipulangkan kembali ke FormosaTaiwan dan bukan ke Tiongkok Daratan. Tentara gerilya KMT terus mengoperasikan penyerangan lintas batas ke Tiongkok Barat Daya di awal dasawarsa 1950an. Pemerintah RT meluncurkan sejumlah penyerangan bom udara ke dalam kota-kota pantai utama Tiongkok Daratan seperti [[Shanghai]].

Meskipun dipandang sebagai kewajiban militer oleh Amerika Serikat, RT memandang pulau-pulau yang tersisa di [[Provinsi Fujian (Republik Tiongkok)|Fujian]] sebagai hal yang vital untuk kampanye ke depannya dalam rangka mengalahkan RRT dan mengambil alih Tiongkok Dataran. Pada tanggal 3 September 1954, [[Krisis Selat Taiwan Pertama]] dimulai ketika PLA mulai menembaki Kinmen dan mengancam mengambil Kepulauan Dachen.<ref name="Tsang" /> Pada tanggal 20 Januari 1955, PLA mengambil salah satu Pulau Yijiangshan yang terdekat, dengan seluruh garnisun RT yang terdiri dari 720 pasukan terbunuh atau terluka saat mempertahankan pulau itu. Pada tanggal 24 Januari di tahun yang sama, [[Kongres Amerika Serikat]] meloloskan Resolusi FormosaTaiwan yang memberi wewenang pada presiden untuk mempertahankan pulau-pulau lepas pantai RT.<ref name="Tsang" /> Krisis Selat Taiwan Pertama berakhir di bulan Maret 1955 ketika PLA menghentikan pembomannya. Krisisnya ditutup saat [[Konferensi Asia–Afrika|Konferensi di Bandung]].<ref name="Tsang" />

Sebagian besar pengamat menduga pemerintahan Chiang akhirnya akan jatuh sebagai respon terhadap invasi Komunis di FormosaTaiwan, dan Amerika Serikat semula tidak memperlihatkan ketertarikan mendukung pemerintahan Chiang dalam pendirian terakhirnya. Situasi berubah secara radikal dengan serangan [[Perang Korea]] di bulan Juni 1950. Pada titik ini, memperkenankan kemenangan total Partai Komunis atas Chiang menjadi mustahil secara politik di Amerika Serikat, dan Presiden [[Harry S. Truman]] memerintahkan [[Armada Ketujuh Amerika Serikat]] ke dalam [[Selat Taiwan]] untuk mencegah RT dan RRT saling menyerang.<ref name="BushR">Bush, Richard C. [2005] (2005). Untying the Knot: Making Peace in the Taiwan Strait. Brookings Institution Press. {{ISBN|0-8157-1288-X}}.</ref>

Di tahun 1987, [[Pembantaian Lieyu 1987|Peristiwa 7 Maret]] (pembantaian Lieyu) di Kinmen Lebih Rendah menyebabkan riak besar dalam hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Republik Tiongkok—4 bulan kemudian pada tanggal 15 Juli, [[darurat militer di Taiwan|darurat militer di FormosaTaiwan]] diangkat; dan 5 bulan kemudian pada tanggal 15 Desember, pemerintah RT mulai memperkenankan kunjungan ke Tiongkok Daratan. Hal ini memberi manfaat bagi banyak pihak, terutama tentara-tentara KMT tua, yang telah terpisah dari keluarga mereka di Tiongkok Daratan selama berpuluh-puluh tahun. Ini juga menjadi katalisator untuk pencairan hubungan antara kedua belah pihak. Masalah yang ditimbulkan oleh meningkatnya kontak memerlukan mekanisme untuk negosiasi reguler.

Dalam masa ini juga, retorik Presiden RT, [[Lee Teng-hui|Lee Tung-hui]], mulai bergerak lebih jauh ke arah kemerdekaan FormosaTaiwan. Sebelum dasawarsa 1990an, RT telah menjadi negara otoriter satu partai yang berkomitmen untuk penggabungan kembali pada akhirnya dengan Dataran Tiongkok. Namun, dengan berbagai reformasi demokratik, sikap masyarakat secara umum mulai mempengaruhi kebijakan di FormosaTaiwan. Hasilnya, pemerintahan RT bergeser menjauh dari komitmennya pada [[Kebijakan Satu Tiongkok|kebijakan satu Tiongkok]] dan lebih menuju identitas politik yang terpisah untuk FormosaTaiwan. [[Jiang Zemin]], [[Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok|Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok]], juga tidak bersedia berkompromi. Jiang terkenal berusaha mempengaruhi pemilihan umum RT tahun 1996 di FormosaTaiwan dengan melancarkan latihan misil yang dirancang untuk mengintimidasi para pemberi suara rakyat FormosaTaiwan dan mencampuri pengiriman internasional, yang menyebabkan [[Krisis Selat Taiwan Ketiga]]. Pada tahun 1998, pembicaraan-pembicaraan semi resmi telah rusak.

[[Chen Shui-bian]] terpilih menjadi [[Daftar Presiden Republik Tiongkok|Presiden RT]] pada tahun 2000. Secara politik, Chen pro-[[Gerakan kemerdekaan Taiwan|kemerdekaan FormosaTaiwan]]. Penolakan Chen terhadap [[Konsensus 1992]] dikombinasikan dengan kegigihan RRT bahwa RT menyetujui negosiasi prinsip "Satu Tiongkok" terwujud mencegah perbaikan relasi lintas selat.

Sampai dasawarsa 1970an, komunitas internasional pada umumnya menganggap Partai Kuomintang di FormosaTaiwan sebagai perwakilan sah Tiongkok, tetapi pengakuan terhadap negara Tiongkok perlahan meningkat. Di tahun 1954, Republik Tiongkok dan Amerika Serikat menandatangani [[Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Tiongkok–Amerika|Perjanjian Pertahanan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok]]. Di tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Tiongkok menjadi perwakilan sah Tiongkok satu-satunya (Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pemerintahan KMT memperkuat pendirian "[[Shu Han|Han]] dan [[Cao Wei|pencuri]] tidak dapat berdiri dua-duanya" ([[:zh:漢賊不兩立|漢賊不兩立]]) mereka dan mengumumkan penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah ini, posisi internasional Republik Tiongkok merosot sampai jauh. Di tahun 1979, ketika Amerika Serikat memutuskan hubungan, terjadi serangan yang bahkan lebih berat pada kondisi diplomatik RT yang sudah buruk. Di tahun-tahun belakangan, pemerintahan RT telah berusaha mengawali hal baru dengan beberapa kali memasuki organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia, tetapi karena halangan kuat pihak lawan, tidak pernah berhasil.

Pertanyaan mengenai status politik FormosaTaiwan atau apakah kedua pihak bergerak ke arah penggabungan atau mencari kemerdekaan ''de jure'' masih belum terselesaikan. Penegasan Republik Tiongkok baik secara domestik maupun internasional adalah "Baik dari perspektif sejarah, pemerintah, maupun hukum internasional, FormosaTaiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Tiongkok. Status politik FormosaTaiwan adalah urusan domestik Republik Tiongkok, dan dengan dasar pikiran tak ada harapan untuk penggabungan serta kondisi lain tertentu, Pemerintahan Republik Tiongkok tidak mengabaikan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikannya."<ref>{{Cite web|last=The Taiwan Affairs Office and the Information Office of the State Council|authorlink=Taiwan Affairs Office|title=The One-China Principle and the Taiwan Issue|url=http://www.gwytb.gov.cn:8088/detail.asp?table=WhitePaper&title=White-Papers-On-Taiwan-Issue&m_id=4|archive-url=https://web.archive.org/web/20090704234045/http://www.gwytb.gov.cn:8088/detail.asp?table=WhitePaper&title=White-Papers-On-Taiwan-Issue&m_id=4|archive-date=2009-07-04|access-date=2007-11-08|url-status=dead}}</ref> Orang-orang yang mempromosikan kemerdekaan FormosaTaiwan merasa bahwa, karena Perjanjian San Francisco yang ditandatangani Jepang dan Amerika Serikat dan indikasi yang tidak jelas mengenai penyerahan kedaulatan FormosaTaiwan (status FormosaTaiwan tidak diputuskan), masa depan FormosaTaiwan harus diputuskan oleh rakyat FormosaTaiwan dan bahwa Tiongkok tidak diperbolehkan mengancam menggunakan kekerasan.<ref>{{Cite web|last=Chi|first=Charlie|date=2002-04-30|title=Executive Summary|url=http://www.taiwandocuments.org/summary.htm|publisher=Taiwan Documents Project|access-date=2007-11-12}}</ref>

Selama periode [[pascaperang]], Republik Tiongkok kekurangan barang-barang dan bahan-bahan, [[ekonomi]] mengalami [[Depresi ekonomi|depresi]], dan [[inflasi]] yang parah. Setelah pemerintahan nasional pindah ke FormosaTaiwan, pertanian yang pertama berkembang, dan di tahun 1953, ekonomi Republik Tiongkok kembali ke tingkat sebelum perang. Setelah ini, pemerintah menggiatkan kebijakan "Merawat [[industri]] dengan [[pertanian]]"(以農養工) di atas pondasi yang dibangun di masa kekuasaan Kekaisaran Jepang. Dengan modal, tenaga kerja, kecakapan yang ada di Republik Tiongkok, bantuan Amerika,<ref>{{Cite web|last=U.S. Agency for International Development (USAID)|authorlink=United States Agency for International Development|title=U.S. overseas loans and grants: obligations and loan authorizations, 1 July 1945-30 September 2005|url=http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH500.pdf|access-date=2007-11-07}}</ref> dsb., ekonomi Republik Tiongkok secara [[Progresivisme|progresif]] bergerak ke arah pertumbuhan yang pesat. Dalam dasawarsa 1950an, pemerintah menjalankan kebijakan [[Industrialisasi substitusi impor|substitusi impor]], mengambil yang diperoleh pertanian untuk memberi dukungan pada sektor industri, menukar [[ekspor]] produksi pertanian untuk [[mata uang]] asing menjadi impor permesinan industri, sehingga mengembangkan sektor industri. Pemerintah meningkatkan berbagai [[bea]], mengendalikan [[devisa]] dan membatasi [[impor]] untuk melindungi industri domestik. Pada dasawarsa 1960an, industri pertukaran impor Republik Tiongkok menghadapi persoalan kejenuhan pasar domestik. Pada saat yang sama, pabrik-pabrik sebagian negara industri, karena meningkatnya [[upah]] dan alasan-alasan lainnya, perlahan bergerak ke area tertentu yang memiliki industri dasar maupun biaya tenaga kerja murah. Akibatnya, kebijakan ekonomi Republik Tiongkok berubah menjadi [[Industrialisasi berorientasi ekspor|ekspansi ekspor]]. Di tahun 1960, pemerintah memberlakukan "Peraturan untuk Mendorong [[Investasi]]", yang secara aktif berkompetisi untuk investasi bisnis asing di Republik Tiongkok. Di tahun 1966, pemerintah menetapkan Zona Pengolahan Ekspor Kaohsiung, [[Zona perdagangan bebas|zona pengolahan ekspor]] Asia pertama, untuk memperluas produksi [[Pemanufakturan|manufaktur]]. Dalam peran sebagai pangkalan estafet manufaktur, Republik Tiongkok menjadi hubungan dalam sistem pembagian tenaga kerja internasional. Di tahun 1963, perbandingan ekonomi Republik Tiongkok yang ditempati industri melebihi pertanian. Dari tahun 1968, Republik Tiongkok mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan jangka panjang tetap di dua angka sampai [[Krisis minyak 1973|krisis minyak tahun 1973]].<ref>{{Cite journal|last=Amsden, Alice H.|author-link=Alice Amsden|date=July 1979|title=Taiwan's Economic History: A Case of Etatisme and a Challenge to Dependency Theory|url=http://mcx.sagepub.com/cgi/reprint/5/3/341|journal=Modern China|volume=5|issue=3|pages=341–380|doi=10.1177/009770047900500304|access-date=2007-11-06}}</ref> Di tahun 1971, Republik Tiongkok memiliki surplus perdagangan asing dan sejak saat itu terus berada dalam kondisi ekspor dan [[produsen]] besar barang-barang elektronik.