Suriname: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
#1Lib1Ref |
|||
Baris 30:
=== Upaya-upaya penggulingan kekuasaan ===
Pada tanggal [[25 Februari]] [[1980]], lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para Sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Horb. Peristiwa kudeta ini telah mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname.
Setelah Rezim Militer Berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontra-revolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun beberapa usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut di antaranya: kudeta oleh Sersan Fred Ormskerk pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfred Hawker pada 15 March 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendre Rambocus dan Sersan Djiewansingh Sheombar yang dibantu oleh kelompok sayap kanan, kaum Buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal.{{butuh rujukan}}
Baris 39:
=== Kembali ke demokrasi ===
Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang dikenal dengan sebutan Kudeta Telepon. Akibatnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kemudian membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis.<ref>{{
Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Drs. R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan militer.{{butuh rujukan}}
| |||