Khairuddin Syah Sitorus: Perbedaan antara revisi

[[Komisi Pemberantasan Korupsi]] menetapkan Khairuddin sebagai tersangka pengurusan [[Dana Alokasi Khusus]] [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia|APBN-P]] 2017 dan APBN 2018 untuk [[Kabupaten Labuhanbatu Utara]] terkait program ''e-planning'' dengan total permohonan sebesar Rp. 504,7 milyar melalui kesepakatan kolutif dengan mantan pejabat [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]] yang menyanggupi dengan imbalan sebesar dua persen dari dana diterima.<ref>{{cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110180819-12-568232/bupati-labura-dan-eks-wabendum-ppp-jadi-tersangka-korupsi-dak|title=Bupati Labura dan Eks Wabendum PPP Jadi Tersangka Korupsi DAK|author=psp/pris|website=[[CNN Indonesia]]|access-date=12 Juni 2022}}</ref> Atas tindakannya yang secara bersama-sama melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya merugikan keuangan negara, Khairuddin divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 100 juta subsider 2 bulan penjara (enak banget ya) , melalui putusan [[Pengadilan Tindak Pidana Korupsi]] [[Medan]] pada April 2021. Majelis hakim menolak permintaan terdakwa sebagai saksi pelaku (justice collaborator).<ref>{{cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210409055922-12-627707/korupsi-bersama-sama-eks-bupati-labura-divonis-15-tahun-bui|title=Korupsi Bersama-sama, Eks Bupati Labura Divonis 1,5 Tahun Bui|date=9 April 2021|author=fnr/arh|website=[[CNN Indonesia]]|access-date=13 Juni 2022}}</ref>