Adhy Karyono: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Perbaikan kesalahan ketik Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
+ Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 32:
| footnotes =
}}
'''Drs. Adhy Karyono, M.Si.''' ({{lahirmati||7|4|1971}}) adalah seorang birokrat yang menjabat sebagai [[Daftar Gubernur Jawa Timur|Penjabat Gubernur Jawa Timur]] sejak 16 Februari 2024 untuk menggantikan [[Khofifah Indar Parawansa]], yang melantiknya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi [[Jawa Timur]] di [[Grahadi|Gedung Negara Grahadi Surabaya]] pada 15 Juli 2022.<ref name=":0">{{cite web|editor=Ansar|date=22 Desember 2022|title=Profil Adhy Karyono Sekda Jatim Digeledah KPK dan Flashdisk Disita, Orang Dekat Menteri Sosial|url=https://makassar.tribunnews.com/2022/12/22/profil-adhy-karyono-sekda-jatim-digeledah-kpk-dan-flashdisk-disita-orang-dekat-menteri-sosial|access-date=2024-
Adhy dilantik sebagai Sekdaprov Jatim berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2022 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di lingkungan Pemerintah Provinsi [[Jawa Timur]].<ref>{{cite web|first=Yosi|last=Hanggita Yudistira|editor=Nabilah Dwi Hermawati|date=29 September 2023|title=Karirnya Cemerlang Di Kemensos dan Kini Menjabat Sekda Jawa Timur, Inilah Harta Kekayaan Adhy Karyono…|url=https://www.klikpendidikan.id/news/35810330621/karirnya-cemerlang-di-kemensos-dan-kini-menjabat-sekda-jawa-timur-inilah-harta-kekayaan-adhy-karyono|access-date=2024-02-09|website=klikpendidikan.id|language=id-ID}}</ref> Sebelum menjabat Sekdaprov Jatim, Adhy menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.<ref name=":0"></ref><ref name=":3"></ref>
== Kehidupan personal ==
Menurut beberapa laporan, berdasarkan LHKPN yang diajukan oleh Adhy kepada KPK yang dilaporkan pada 8 Maret 2022 dan 29 Maret 2023, total kekayaan Adhy mencapai Rp5,82 – Rp7,46 miliar per periodik 2021 dan 2022.<ref name=:"1">{{cite web|first=Syakirun|last=Ni'am|editor=Sabrina Asril|date=28 September 2023|title=Berawal dari LHKPN, KPK Selidiki Sekda Pemprov Jawa Timur Eks Pejabat Kemensos|url=https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/09/28/06211961/berawal-dari-lhkpn-kpk-selidiki-sekda-pemprov-jawa-timur-eks-pejabat|access-date=2024-
Dari data LHPKN, diketahui Adhy memiliki aset dan bangunan yang berada [[Jakarta]], [[Depok]], hingga [[Garut]].<ref name=":2"></ref> Semua asetnya bernilai Rp4,46 miliar dan utang Rp664 juta. Adhy juga melaporkan kepemilikan dua mobil, yakni [[Toyota Yaris]] tahun 2015 dan [[Honda HR-V]] tahun 2015, yang nilainya ditaksir mencapai Rp250 juta. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak senilai Rp186.500.000, surat berharga senilai Rp1.068.250.000, dan kas serta setara kas senilai Rp521.472.918.{{sfn|Erik Purnama Putra|Flori Anastasia Sidebang|p=2}}
Baris 45:
== Kontroversi ==
Kontroversi muncul ketika tiga nama, termasuk Adhy Karyono, masuk dalam kandidat Calon Sekdaprov Jatim bersama dua pejabat internal Pemprov Jatim lainnya. Meskipun Adhy dijadwalkan akan dilantik, banyak aktivis Jatim menolaknya karena terlibat dalam aliran dana kontroversial sebesar Rp550 juta dalam kasus Bansos Covid-19, meski uang tersebut akhirnya dikembalikan ke [[KPK]] pada 25 November 2020. Meski rencana demo penolakan telah beredar, aksi tersebut akhirnya dibatalkan dan ditunda hingga Rabu, dengan alasan adanya dugaan penunggangan aksi oleh elemen lain. Demo yang direncanakan oleh Aliansi Aksi Bersama Rakyat-Mahasiswa dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) tidak terjadi.<ref>{{cite web|first=Agatha|last=Vidya Nariswari|editor=Trias Rohmadoni|date=11 April 2023|title=Harta Kekayaannya Diperiksa KPK, Pengangkatan Adhy Karyono Jadi Sekda Jatim Pernah Tuai Kontroversi|url=https://www.suara.com/news/2023/04/11/135533/harta-kekayaannya-diperiksa-kpk-pengangkatan-adhy-karyono-jadi-sekda-jatim-pernah-tuai-kontroversi|access-date=2024-
Adhy pernah bertugas di Kemensos saat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjerat kasus korupsi bantuan sosial bansos Covid-19 oleh KPK. Menurut Pahala, kejanggalan yang terdapat dalam hasil klarifikasi LHKPN Adhy tidak terkait dengan jabatannya sebagai Sekda Pemprov Jawa Timur, melainkan posisinya sebagai pejabat di [[Kemensos]].<ref name=:"1"></ref> Pahala belum menjelaskan secara perinci mengenai kejanggalan yang ditemukan dalam LHKPN milik Adhy. Ia hanya menyebut bahwa, selain Adhy, beberapa pejabat lainnya juga telah dipanggil untuk menjelaskan laporan kekayaan mereka dan saat ini sedang diselidiki.{{sfn|Erik Purnama Putra|Flori Anastasia Sidebang|p=1}} Data terakhir kekayaan Adhy yang dilaporkan dalam LHKPN KPK pada Mei lalu terkait dengan perannya sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kemensos.<ref name=:"1"></ref>
| |||