Soekadio: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
PeragaSetia (bicara | kontrib) |
PeragaSetia (bicara | kontrib) |
||
Baris 38:
Soekadio pada awalnya merupakan perwira di [[Komando Daerah Militer V/Brawijaya|Kodam VII/Brawijaya]], sebelum dipindahtugaskan ke [[Komando Daerah Militer VI/Mulawarman|Kodam IX/Mulawarman]]. Dia kemudian menjadi pejabat sementara [[Komando Daerah Militer VI/Mulawarman|Pangdam IX/Mulawarman]] pada tahun 1965, menggantikan Brigjen [[Soemitro]] yang diangkat menjadi Asisten Operasi pada Mabad (Markas Besar Angkatan Darat) di [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]]. Sebagai perwira dari Kodam Brawijaya, dia dapat dengan mudah menjaga loyalitas para perwira Kodam Mulawarman pasca peristiwa [[Gerakan 30 September]], yang sebagian besar perwiranya memang berasal dari Kodam tersebut. Soekadio kemudian secara resmi digantikan oleh Brigjen [[Mung Parhadimulyo]] yang ditunjuk untuk menjadi Pangdam yang baru.{{sfn|Magenda|2010|p=96}}
Soekadio kemudian ditunjuk menjadi [[Daftar Gubernur Kalimantan Timur|Pejabat Gubernur Kalimantan Timur]] pada tanggal 22 September 1966, menggantikan Gubernur [[Abdoel Moeis Hassan]] oleh Menteri Dalam Negeri [[Basuki Rahmat]].{{sfn|Magenda|2010|p=99}} Meski demikian, pada kenyataannya, Soekadio sudah memegang kendali politik sejak September 1965 sebagai Kepala Staf Kodam IX/Mulawarman. Dia memberi keleluasaan kepada mahasiswa dan pelajar dari [[Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia|KAMI]] dan [[Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia|KAPPI]] untuk mengadakan demonstrasi dan aksi massa.
Sekalipun memperoleh dukungan dari Pangdam IX/Mulawarman, Brigjen [[Mung Parhadimulyo]], dan seluruh jajaran Kodam tersebut, kedudukan politik Soekadio lemah karena sebelumnya telah menjadi Kepala Staf Pangdam pada masa Brigjen [[Soehario Padmodiwirio]] di kalangan etnis [[Suku Banjar|Banjar]]. Dengan cepat dia ditentang oleh masyarakat Banjar, baik di [[Kota Samarinda|Samarinda]] maupun di Jawa melalui organisasi [[KPMKT]] (Keluarga Mahasiswa Pelajar Kalimantan Timur). PNI menjadi satu-satunya organisasi politik yang didominasi etnis Banjar yang tidak menentangnya.{{sfn|Magenda|2010|p=99}}
|