Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Berdasarkan Perpres[[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] Nomor 23 Tahun 2022 dan Permenhub[[Peraturan Menteri (Indonesia)|Peraturan Menteri]] Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan terdiri atas:<ref name=":0" /><ref>{{Cite web|last=Kementerian Perhubungan|date=24 Agustus 2022|title=Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/226205/permenhub-no-17-tahun-2022}}</ref>

## Biro Perencanaan;

## Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

## Biro Keuangan;

## Biro Hukum;

## Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;

## Biro Umum; dan

## Sekretariat Direktorat Jenderal;

## Direktorat Lalu Lintas Jalan;

## Direktorat Angkutan Jalan;

## Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

## Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan

## Sekretariat Direktorat Jenderal;

## Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

## Direktorat Kepelabuhanan;

## Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

## Direktorat Kenavigasian; dan

## Sekretariat Direktorat Jenderal;

## Direktorat Angkutan Udara;

## Direktorat Bandar Udara;

## Direktorat Keamanan Penerbangan;

## Direktorat Navigasi Penerbangan; dan

# [[Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Indonesia|Direktorat Jenderal Perkeretaapian]]

## Sekretariat Direktorat Jenderal;

## Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

## Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

## Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan

# [[Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek|Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi]]

## Sekretariat Badan;

## Direktorat Prasarana;

## Direktorat Lalu Lintas; dan

## Sekretariat Inspektorat Jenderal;

## Inspektorat I;

## Inspektorat II;

## Inspektorat III;

## Inspektorat IV; dan

## Sekretariat Badan;

## Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;

## Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;

## Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan; dan

## Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;

## Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;

## Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan