Keresidenan: Perbedaan antara revisi

{{globalize|article|Hindia Belanda/Indonesia|date=Oktober 2022}}

 

Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada keresidenan lagi dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah [[kabupaten]]. Keresidenan kemudian dikenal dengan istilah "Pembantu Gubernur". Istilah ini sudah tidak digunakan lagi, tapi sebutan "eks-keresidenan" masih dipakai secara informal. Setelah itu, muncul [[nomenklatur]] baru yaitu '''Badan Koordinasi Wilayah''' (Bakorwil) yang berada di bawah pemerintahan [[provinsi]]. Kepala Bakorwil tidak memiliki kewenangan otonom dan administatif karena hanya bertugas mengkoordinasikan hal-hal tertentu kepada [[wali kota]] atau [[bupati]]. Cakupan Bakorwil tidak sama dengan keresidenan. Semisal [[Jawa Tengah]], eks keresidenan [[Kedu]], [[Banyumas]], dan [[Pekalongan]] masuk dalam satu Bakorwil.