Soeharto: Perbedaan antara revisi

 

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan [[Amerika Serikat]] dan [[Australia]], ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni [[Portugal]] [[Timor Timur]] setelah Portugal mundur dan gerakan pro-komunis [[Fretilin]] memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tindakan Fretilin yang mendapat dukungan politik Uni Soviet dalam perebutan pengaruh dua negara adikuasa di periode [[Perang Dingin]] yang juga memanas di sekitar [[Perang Vietnam|kawasan Vietnam]]. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia, dengan bantuan presiden [[Gerald Ford]], yang meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia untuk menghindari berkembangnya pengaruh komunis di Asia Tenggara.<ref>Simons, p. 189</ref><ref name="auto">{{cite book|title=Gerald R. Ford: The American Presidents Series: The 38th President|first=Douglas|last=Brinkley|date=2007|page=132|url=https://books.google.com/books?id=ANVyLKKIp9wC&pg=PA132|isbn=978-1429933414|access-date=2021-01-08|archive-date=2020-08-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20200803132941/https://books.google.com/books?id=ANVyLKKIp9wC&pg=PA132|dead-url=no}}</ref> Pada 15 Juli 1976, Timor Timur secara menjadi salah satu provinsi di NKRI sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi [[PBB]] pada 1999.

 

Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama [[Petisi 50]] menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan [[negara satu partai]], beberapa pemimpinnya dipenjarakan.