Max Moein: Perbedaan antara revisi

Setelah Bank BNI dan BRI dibobol pada 2003 melalui kasus [[Surat kredit|letter of credit]] fiktif dan [[deposito]] fiktif, anggota Komisi IX mengusulkan agar DPR segera membentuk Panitia Khusus untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama [[Bank Negara Indonesia]] Saifuddien Hasan dan Direktur Utama [[Bank Rakyat Indonesia]] [[Rudjito]]<ref>{{Cite web|last=Tri|title=Pembobolan Bank Terulang, Komisi IX Akan Bentuk Pansus|url=https://www.hukumonline.com/berita/a/pembobolan-bank-terulang-komisi--ix-akan-bentuk-pansus-hol9272/|website=hukumonline.com|language=Indonesia|access-date=2024-07-14}}</ref>. Namun, Max yang menjabat sebagai Ketua Komisi IX mengatakan bahwa pembentukan Panitia Kerja lebih baik karena pembentukan Panja akan menjadi urusan internal komisi.

Pada Maret 2006, lebih dari satu tahun setelah [[Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004|kejadian Tsunami Aceh]], Max yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI meminta penundaan pembebesan [[Pajak pertambahan nilai|pajak pertambahan nilai (PPN)]] untuk barang primer dan hasil pertanian di Aceh<ref>{{Cite web|date=2006-03-06|title=DPR Belum Setuju Bebas PPN untuk Aceh|url=https://bisnis.tempo.co/read/74790/dpr-belum-setuju-bebas-ppn-untuk-aceh|website=Tempo|language=en|access-date=2024-07-14}}</ref>. Dalam rapat konsultasi yang dihadiri oleh [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|KementerianMenteri Keuangan]}] [[Sri Mulyani]], Max menyatakan bahwa DPR tidak bisa menerima pembebasan PPN sebelum internal komisi mengadakan rapat yang membahas rincian barang-barang yang akan dikecualikan dari penerimaan [[pajak]] dan kemungkinan pengurangan [[Pendapatan Negara|pendapatan negara]].