Pemberontakan di Aceh: Perbedaan antara revisi

Dinyatakannya status [[darurat militer]] di Aceh oleh pemerintah Indonesia pada Mei 2003 menghasilkan perlawanan terpadu oleh militer Indonesia terhadap GAM. ICG melaporkan bahwa pada pertengahan 2004, jalur pasokan dan komunikasi GAM terganggu secara serius.<ref name=ICG_2005>{{cite journal|last=International Crisis Group|title=Aceh: A New Chance for Peace|journal=Crisis Group Asia Briefing|date=15|year= Agustus 2005|month=August|issue=40|page=4}}</ref> GAM juga makin sulit berpindah-pindah dan keberadaan mereka di kawasan perkotaan hilang sepenuhnya.<ref name=ICG_2005/> Akibatnya, komando GAM di [[Pidie]] menginstruksikan kepada semua komandan lapangan melalui telepon agar mundur dari ''sagoe'' (subdistrik) ke ''daerah'' (distrik) dan aksi militer hanya dapat dilaksanakan jika ada perintah dari komandan daerah disertai izin komandan wilayah.<ref name=ICG_2005/> Sebelumnya, saat GAM masih kuat, satuan tingkat ''sagoe''-nya memiliki otonomi komando yang lebih besar sehingga mampu melancarkan aksi militer atas kemauannya sendiri.<ref name=ICG_2005/>

Menurut [[Endriartono Sutarto]] yang saat itu menjabat Komandan Jenderal ABRI, pasukan keamanan Indonesia berhasil mengurangi jumlah pasukan GAM sebanyak 9.593 orang — yang diduga mencakup anggota yang menyerahkan diri, ditangkap, dan tewas dalam baku tembak.<ref>{{cite news|newspaper=Kompas|date=10 JuneJuni 2005}}</ref> Meski meragukan keakuratan jumlah tersebut, banyak pemantau sepakat bahwa tekanan militer yang baru terhadap GAM pasca penerapan darurat militer memberikan pukulan telak bagi GAM.<ref>{{cite bookharvp|last=Aspinall|first=Edward|title=The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?|year=2005|publisher=East-West Center Washington|location=Washington|isbn=978-1-932728-39-2|url=http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/3501/PS020.pdf?sequence=1|pagep=8}}</ref>

Akan tetapi, Aspinall mencatat bahwa sebagian besar petinggi GAM yang ia wawancarai, terutama petugas lapangan, bersikeras bahwa mereka mengakui [[Kesepakatan Helsinki|MoU Helsinki]] bukan karena militer mereka semakin lemah.<ref name=Aspinall_Islam_231>{{cite bookharvp|last=Aspinall|title=Islam and Nation2009|pagep=231}}</ref> Mantan pemimpin GAM [[Irwandi Yusuf]], yang kelak menjadi Gubernur Aceh melalui pilkada langsung tanggal [[11 Desember]] [[2006]], mengaku bahwa bukannya bubar, situasi GAM justru membaik sejak anggota yang sakit dan lemah ditangkap militer Indonesia sehingga anggota di lapangan tidak terbebani oleh mereka.<ref name=Aspinall_Islam_231/> Walaupun pasukan GAM tetap komit melanjutkan perjuangan mereka, para petinggi GAM mungkin sudah putus asa membayangkan mungkinkah mencapai kemenangan militer atas pasukan pemerintah Indonesia.<ref name=Aspinall_Islam_231/> Kata mantan perdana menteri GAM [[Malik Mahmud]] kepada Aspinall bulan Oktober 2005: "Strategi yang diterapkan oleh kedua pihak berujung pada kebuntuan yang sangat merugikan".<ref>{{cite bookharvp|title=ibidAspinall|2009|pagep=232}}</ref> Saat diwawancarai ''[[Jakarta Post]]'' tentang apakah mengakui MoU Helsinki adalah tindakan pencitraan oleh GAM pasca kemunduran militernya, Malik menjawab: