Revisi per 18 Oktober 2009 10.38 sunting -iNu- (bicara \| kontrib) 31.616 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Oktober 2009 10.39 sunting balikkan -iNu- (bicara \| kontrib) 31.616 suntingan →Pengubahan dan pembubaran Revisi selanjutnya →
Baris 9: === Pengubahan dan pembubaran === Ada 3 departemen yang nomenklaturnya disebutkan dalam UUD 1945 dan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden, yaitu [[Departemen Luar Negeri Republik Indonesia\|Departemen Luar Negeri]], [[Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia\|Departemen Dalam Negeri]], dan [[Departemen Pertahanan Republik Indonesia\|Departemen Pertahanan]]. Selain departemen-departemen ini, departemen lainnya dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran departemen lainnya dapat dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]], kecuali untuk pembubaran [[Departemen Agama Republik Indonesia\|departemen yang menangangi urusan agama]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia\|hukum, keamanan]], dan [[Departemen Keuangan Republik Indonesia\|keuangan]] harus dengan persetujuan DPR.▼ ~~Ada 3 departemen yang disebutkan dalam UUD 1945 dan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden, yaitu:~~ * [[Departemen Luar Negeri Republik Indonesia\|Departemen Luar Negeri]] * [[Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia\|Departemen Dalam Negeri]] * [[Departemen Pertahanan Republik Indonesia\|Departemen Pertahanan]] ▲Selain departemen-departemen ini, departemen lainnya dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran departemen lainnya dapat dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]], kecuali untuk pembubaran [[Departemen Agama Republik Indonesia\|departemen yang menangangi urusan agama]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia\|hukum, keamanan]], dan [[Departemen Keuangan Republik Indonesia\|keuangan]] harus dengan persetujuan DPR. === Susunan organisasi ===

Menteri departemen: Perbedaan antara revisi