Kesunanan Surakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi

[[File:Ldr. Sri Katon Pl Br - Gamelan Kraton Kasunanan Surakarta.wav|thumb|Ladrang Sri Katon]]

| image_map = Mataram Baru 1830.png

| capital = [[Surakarta]]

| official_languages = [[bahasa Jawa|Jawa]]

}}

 

 

 

 

== Latar Belakang ==

 

 

== Pemindahan Keraton dari Kartasura ke Sala ==

=== Alasan Pemindahan ===

 

 

Pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, menurut ahli nujum Raden Tumenggung Hanggawangsa, kerajaan itu bisa menjadi baik, ramai, serta makmur. Walaupun kekuasaan raja tidak seberapa luas, namun kekuasaan itu dapat berlangsung lama. Kedua, Desa Sala terletak di dekat ''tempuran'', artinya tempat bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan [[Bengawan Solo]]. Menurut mistik Jawa, ''tempuran'' mempunyai arti magis dan tempat-tempat di dekatnya dianggap keramat. Ketiga, letak Desa Sala dekat dengan Bengawan Solo, sungai terbesar di Jawa yang sejak zaman dahulu mempunyai arti penting sebagai penghubung antara Jawa bagian tengah dengan Jawa bagian timur. Fungsi Bengawan Solo sebagai penghubung ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain ekonomi, sosial, politik, dan militer. Sampai abad ke-19, bepergian lewat sungai ternyata lebih aman daripada melewati jalur darat.

[[Berkas:MsGiyanti.jpg|ka|jmpl|Naskah [[Perjanjian Giyanti]], perjanjian antara [[VOC]] dengan Pangeran Mangkubumi ([[Hamengkubuwana I|Sultan Hamengkubuwana I]]) yang menyebabkan wilayah [[Kesultanan Mataram|Mataram]] terbagi menjadi dua,<ref name="talk"/> yang kemudian masing-masing dikenal sebagai Kesunanan Surakarta dan [[Kesultanan Yogyakarta]].]]

 

 

 

=== Pakubuwana III ===

 

 

Dalam pertemuan di [[Sapen, Mojolaban, Sukoharjo|Jatisari]], Pakubuwana III mengizinkan Mangkubumi untuk memerintah sebagian tanah negeri Mataram Surakarta serta diperbolehkan untuk mempertahankan dan menggunakan budaya Mataram; termasuk dilakukan pula pembagian pusaka-pusaka warisan Mataram antara kedua belah pihak, baik pusaka benda maupun tak benda.<ref name="talk"/> Dan sesuai surat persetujuan Susuhunan Pakubuwana III tanggal [[4 November]] [[1754]] yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara [[VOC|Kompeni]] dengan Pangeran Mangkubumi ([[23 September]] [[1754]]; sebelum Perjanjian Giyanti), kedudukan Pangeran Mangkubumi sebagai raja di separuh wilayah Mataram diperkenankan menggunakan gelar [[Hamengkubuwana|Sultan Hamengkubuwana]], sedangkan raja Kesunanan Surakarta melestarikan gelar [[Pakubuwana|Susuhunan Pakubuwana]] warisan Mataram. Kemudian, negeri Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana lalu dikenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta, sedangkan negeri Mataram yang dipimpin oleh Susuhunan atau Sunan Pakubuwana dikenal dengan nama Kesunanan Surakarta.

 

 

=== Pakubuwana IV ===

 

 

Sepeninggal Pakubuwana III, penerus takhta Kesunanan Surakarta berikutnya yakni Sri [[Pakubuwana IV|Susuhunan Pakubuwana IV]] (1788–1820), adalah sosok raja yang membenci penjajah dan penuh cita-cita serta keberanian. Pada November 1790, terjadi Peristiwa Pakepung, yakni insiden pengepungan Keraton Surakarta oleh persekutuan VOC, [[Hamengkubuwana I]], dan [[Mangkunegara I]]. Pengepungan ini terjadi karena Pakubuwana IV yang berpaham [[Islamisme|politik Islam]] dan dekat dengan kaum [[santri]], menyingkirkan para pejabat istana yang tidak sepaham dengannya. Para pejabat istana yang merasa disingkirkan kemudian meminta bantuan VOC untuk menghadapi Pakubuwana IV.

[[Berkas:Sri Susuhunan Pakubuwono VI.jpg|jmpl|[[Pakubuwana VI|Susuhunan Pakubuwana VI]], raja Kesunanan Surakarta tahun [[1823]]-[[1830]], salah seorang [[Daftar pahlawan nasional Indonesia|Pahlawan Nasional Indonesia]].]]

 

 

 

Fitnah yang dilancarkan pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Pakubuwana VI, yaitu [[Pakubuwana IX]] dengan putra Mas Pajangswara, yaitu Ranggawarsita. Pakubuwana IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Pakubuwana VI berangkat ke Ambon. Takhta Surakarta kemudian jatuh kepada paman Pakubuwana VI, yang bergelar Sri [[Pakubuwana VII|Susuhunan Pakubuwana VII]].

=== Pakubuwana XI ===

 

 

 

 

== Masa Perjuangan Kemerdekaan ==

=== Pakubuwana XII ===

 

 

[[Berkas:Maklumat SISKS PB XII 1945.jpg|ka|jmpl|Plakat marmer Piagam Maklumat Keistimewaan Negeri Surakarta oleh [[Pakubuwana XII|Susuhunan Pakubuwana XII]], dipajang di [[Keraton Surakarta|Museum Keraton Surakarta]].]]

 

Penetapan status [[Daerah otonom|Istimewa]] ini dilakukan [[Soekarno|Presiden Sukarno]] sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945.<ref>Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 di dalam rapat [[PPKI]] diputuskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi atas sembilan provinsi dan dua daerah istimewa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Daerah Istimewa Surakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapat tersebut bertentangan dengan Putusan PPKI sebagaimana terdapat dalam buku Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang diterbitkan oleh sekretariat negara baik edisi II (1993) maupun III (1995)</ref>

 

[[Belanda]] yang tidak merelakan kemerdekaan [[Indonesia]] berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan [[Januari]] [[1946]] ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]] karena [[Jakarta]] jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada [[Oktober]] [[1945]], muncul gerakan anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah [[Tan Malaka]], pimpinan [[Partai Murba]] dan [[Persatuan Perjuangan]].<ref name="terbentuknya">{{cite journal|url=https://docplayer.info/41294914-Terbentuknya-birokrasi-modern-di-surakarta-tahun.html|title=Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta tahun 1945-1950|format=[[PDF]]|first=Belda|last=Ranika Rosiana|journal=Skripsi|publisher=Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta|year=2013}}</ref> Barisan Banteng juga berhasil menguasai Surakarta, sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jenderal Sudirman. Bahkan, [[Jenderal Sudirman]] juga berhasil mendesak pemerintah untuk mencabut status Daerah Istimewa Surakarta. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS serta penurunan status kedudukan Susuhunan dan Mangkunegara, termasuk perampasan tanah-tanah [[pertanian]] milik pemerintah Kesunanan Surakarta dan [[Kadipaten Mangkunegaran]] untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan ''landreform'' oleh golongan [[sosialis]]-[[komunis]].

 

 

Karena banyaknya kerusuhan, penculikan dan pembunuhan, untuk sementara waktu pemerintah [[Republik Indonesia]] membekukan status DIS dan menurunkan kekuasaan raja-raja Kesunanan dan Mangkunegaran serta daerah Surakarta yang bersifat istimewa sebagai keresidenan sebelum bentuk dan susunannya ditetapkan undang-undang. Status [[Pakubuwana|Susuhunan Surakarta]] dan [[Mangkunegara|Adipati Mangkunegaran]] menjadi pemangku adat dan simbol pemersatu di tengah masyarakat [[Suku Jawa|Jawa]] dan warga negara Republik Indonesia, serta [[Keraton Surakarta]] dan [[Pura Mangkunegaran]] kemudian lebih berfungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan [[budaya Jawa]].

=== Setelah Pembekuan Daerah Istimewa Surakarta ===

 

 

Terdapat pendapat yang menilai{{who}} bahwa pada awal pemerintahannya, [[Pakubuwana XII]] gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Pakubuwana XII saat itu dianggap kurang berdaya dalam menghadapi kelompok anti [[daerah istimewa]] yang gencar bermanuver dalam perpolitikan dan menyebarkan rumor bahwa para bangsawan Surakarta merupakan sekutu pemerintah Belanda, sehingga sebagian rakyat merasa tidak percaya dan memberontak terhadap kekuasaan Kesunanan.<ref>{{cite journal|url=https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/4950/MTM3NDQ=/Strategi-Komite-Nasional-Indonesia-Daerah-Surakarta-KNIDS-dalam-mengambil-alih-swapraja-1945-1946-babIII.pdf|title=Strategi Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta (KNIDS) dalam mengambil alih Swapraja, 1945-1946|format=[[PDF]]|first=Cahya|last=Putri Musaparsih|journal=Skripsi|publisher=Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta|year=2005}}</ref> Dalam buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jenderal [[Abdul Haris Nasution]] menuduh bahwa raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati Indonesia saat terjadi [[Agresi Militer Belanda II]] tahun 1948–1949. Bahkan pihak [[TNI]] sudah menyiapkan Kolonel [[Djatikoesoemo|GPH. Jatikusuma]] ([[Kepala Staf TNI Angkatan Darat|KSAD]] pertama), putra [[Pakubuwana X]], untuk diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol. Suryo Sularso untuk diangkat menjadi Mangkunegara yang baru. Namun sebagian rakyat dan tentara semakin ingin menghapuskan monarki sama sekali. Akhirnya Mayor [[Achmadi Hadisoemarto|Achmadi]], penguasa militer kota Surakarta, hanya diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Kedua raja diminta untuk secara tegas memihak Republik. Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non Koperasi.<ref>Nasution, Abdul Haris. (1996) ''Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: perang gerilya semesta ii.'' Jilid 10 Cet 8. Bandung: Disjarah Angkatan Darat dan Penerbit Angkasa; dan Soedarisman Poerwokoesoemo. (1984) ''Daerah Istimewa Yogyakarta.'' Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.</ref>

 

 

 

 

 

=== Pakubuwana XIII ===

 

 

Sepeninggal Susuhunan Pakubuwana XII, sempat terjadi perebutan takhta antara [[Pakubuwana XIII|KGPH. Hangabehi]] dangan [[Pangeran Tejowulan|KGPH. Tejawulan]], yang masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwana XIII; keduanya mengklaim sebagai pemangku takhta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Sri [[Pakubuwana XIII|Susuhunan Pakubuwana XIII]].

 

 

 

 

 

== Wilayah Kekuasaan ==

=== Pada Awal Berdirinya ===

 

 

 

Seperti di masa [[Kesultanan Mataram]], pada awal berdirinya (semasa pemerintahan [[Pakubuwana II|Susuhunan Pakubuwana II]] dan [[Pakubuwana III|Susuhunan Pakubuwana III]]) wilayah Kesunanan Surakarta dibagi menjadi daerah ''Kuthagara'' atau ''Kuthanagara'', ''Nagara Agung'', ''Mancanagara'', dan ''Pasisiran''.<ref name="sejarah kerajaan tradisional surakarta">Dwi Ratna Nurhajarini, Restu Gunawan, Tugas Triwahyono. (1999) ''Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta''. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.</ref> Daerah ''Kuthagara'' adalah [[ibu kota]] dan pusat pemerintahan kerajaan, yang juga menjadi tempat tinggal raja beserta keluarganya termasuk para pejabat dan pegawai pemerintahan. Daerah ''Kuthagara'' juga sering disebut sebagai ''Siti Narawita'', yang secara harfiah berarti daerah tempat orang-orang mengabdi. Daerah ''Nagara Agung'' adalah wilayah yang berada di sekitar ''Kuthagara'', yang merupakan daerah [[apanase]] atau ''tanah lungguh'' dari para [[bangsawan|keluarga raja]] dan [[abdi dalem]], termasuk pula daerah ''Siti Narawita'' milik raja. Sedangkan daerah ''Mancanagara'' dan ''Pasisiran'' merupakan wilayah di luar kawasan ''Nagara Agung''; di daerah ini tidak terdapat ''tanah lungguh'', namun pada saat perayaan [[grebeg]] dan tiap-tiap waktu tertentu harus menyerahkan [[pajak]] ke [[Keraton Surakarta|keraton]]. Secara keseluruhan, wilayah Kesunanan Surakarta ketika itu memiliki luas 352.382 ''karya''.<ref name="sejarah kerajaan tradisional surakarta"/>

=== Perkembangan Selanjutnya ===

 

 

 

Di era [[Hindia Belanda]], status Kesunanan Surakarta beserta [[Mangkunegaran]] merupakan [[Swapraja|Daerah Swapraja]] setingkat [[karesidenan]], yang di [[Pulau Jawa]] juga dikenal sebagai [[Vorstenlanden]] (Daerah Kerajaan-Kerajaan), yaitu daerah yang berhak memerintah sendiri alias tidak diatur oleh undang-undang pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti daerah lain, tetapi diatur dengan kontrak politik antara [[Gubernur Jenderal]] dan Sri Susuhunan. Ada dua macam kontrak politik, yaitu kontrak panjang tentang kesetaraan kekuasaan keraton dengan Belanda, dan pernyataan pendek tentang pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kesunanan Surakarta diatur dalam kontrak panjang, sementara [[Kadipaten Mangkunegaran]] diatur dalam pernyataan pendek. Sejak era Gubernur Jenderal [[Joannes Benedictus van Heutsz]] (1904-1909), setiap terjadi pergantian raja, maka diadakan pembaharuan kontrak. Kontrak terakhir untuk Kasunanan diatur dalam S. 1939/614, sedangkan untuk Mangkunegaran diatur dalam S. 1940/543.<ref name="samroni">Imam Samroni, dkk. "Daerah Istimewa Surakarta", Pura Pustaka Yogyakarta, Februari 2010</ref>

 

 

Sejak masa pemerintahan [[Pakubuwana X|Susuhunan Pakubuwana X]] pada abad ke-20, wilayah Kesunanan Surakarta meliputi:

# [[Kabupaten Klaten]] (yang juga mencakup wilayah [[Kotagede, Yogyakarta|Kotagede]] dan [[Imogiri, Bantul|Imogiri]], selaku [[enklave]] atau daerah kantong yang berada di wilayah [[Kesultanan Yogyakarta]])

 

 

 

== Daftar Susuhunan (Sunan) Surakarta ==

<gallery>

 

 

</gallery>