Kementerian Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Reformasi 1998]] istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada [[Sejarah Indonesia (1950-1959)|masa awal kemerdekaan]]. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa [[Kabinet Indonesia Bersatu II]].<ref>[http://www.detikfinance.com/read/2009/12/30/191417/1268849/4/departemen-ke-kementerian-tambah-beban-anggaran-negara 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara]</ref><ref>{{Cite web |url=http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |title=Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg |access-date=2010-01-06 |archive-date=2010-01-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100109172954/http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |dead-url=yes }}</ref><ref>[http://www.antaranews.com/berita/1262937959/pemerintah-ubah-departemen-jadi-kementerian Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian]</ref>

 

 

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.

! colspan="2" |[[Susilo Bambang Yudhoyono]]

! colspan="2" |[[Joko Widodo]]

|-

! width="14%" |[[Kabinet Reformasi Pembangunan]]

! width="14%" |[[Kabinet Kerja (2014–2019)|Kabinet Kerja]]

! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Maju]]

|-

!36 menteri

!34 menteri

!34 menteri

|-

|-

|Politik dan Keamanan

|-

|Ekonomi, Keuangan, dan Industri

|Ekonomi, Keuangan, dan Industri

|Perekonomian

|Perekonomian

|Kesejahteraan Rakyat

|Kesejahteraan Rakyat

|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

|-

|—

|Kemaritiman dan Sumber Daya

|Kemaritiman dan Investasi

|-

|Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

|—

|—

|—

|-

|-

|Dalam Negeri

|Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

|Dalam Negeri

|Dalam Negeri

|Dalam Negeri

|-

|Luar Negeri

|Luar Negeri

|-

|Pertahanan dan Keamanan

|Pertahanan

|Pertahanan

|Pertahanan

|-

|Agama

|Agama

|—

|—

|Agraria dan Tata Ruang

|Agraria dan Tata Ruang

|Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

|Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan

|Badan Usaha Milik Negara

|Badan Usaha Milik Negara

|Badan Usaha Milik Negara

|-

|-

|Pertambangan dan Energi

|Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral

|Energi dan Sumber Daya Mineral

|Energi dan Sumber Daya Mineral

|Kehakiman

|Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

|-

|-

|Investasi

|—

|Investasi{{efn|name=Perpres32/2021}}

|-

|—

|Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan

|Kelautan dan Perikanan

|Kelautan dan Perikanan

|Kesehatan

|Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

|Kesehatan

|Kesehatan

| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| rowspan="2" |Ketenagakerjaan

| rowspan="2" |Ketenagakerjaan

|Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan

|Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi

|-

|Penerangan

|—

|Komunikasi dan Informasi

|Komunikasi dan Informatika

|Komunikasi dan Informatika

|Komunikasi dan Informatika

|-

|-

|Kehutanan dan Perkebunan

| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan

|-

|Lingkungan Hidup

|Lingkungan Hidup

|Lingkungan Hidup

|-

|Pariwisata

|-

|Pekerjaan Umum

| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

|-

|Perumahan Rakyat dan Permukiman

|Perumahan Rakyat

|Perumahan Rakyat

|-

|Peranan Wanita

|Pemberdayaan Wanita

|Pemberdayaan Perempuan

|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

|Pemuda dan Olahraga → dibubarkan

|—

|Pemuda dan Olahraga

|Pemuda dan Olahraga

|Pendayagunaan Aparatur Negara

|Pendayagunaan Aparatur Negara

|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

|Perencanaan Pembangunan Nasional

|Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional{{efn|Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Details/42589/perpres-no-62-tahun-2005 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005]|name=Perpres62/2005}}

|Perencanaan Pembangunan Nasional

|Perencanaan Pembangunan Nasional

|Perencanaan Pembangunan Nasional

|-

|-

|Perhubungan

|Perhubungan

| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan

| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan

|Perindustrian

|Perindustrian

|Perindustrian

|-

|Perdagangan

|Perdagangan

|Pertanian

|Pertanian → Pertanian dan Kehutanan

|Pertanian

|Pertanian

|Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

|Riset dan Teknologi → dibubarkan{{efn|Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166281/perpres-no-32-tahun-2021 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021]|name=Perpres32/2021}}

|-

|Sekretaris Negara

|— (pejabat setingkat menteri)

|— (pejabat setingkat menteri)

|Sekretaris Negara

|Sekretaris Negara

|Sosial

|—

|Sosial

|Sosial

|—

|—

|-

|Pangan dan Hortikultura

|—

|—

|—

|Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan

|—

|—

|—

|Otonomi Daerah → dibubarkan

|—

|—

|—

|Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)

|—

|—