Dandan Riza Wardana: Perbedaan antara revisi

Ia disangkakan terkait dengan sebuah kasus pada tahun 2017 sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Pengadilan kemudian memutus pidana 1 tahun lamanya. Ia mengajukan PK ke Mahkamah Agung, namun ditolak.<ref>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/489bdcc78e11b6a37afb3c3ceac57a7b/pdf/zaed4a03f34b80eaa154313530303334 ''Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2019''.] dari situs mahkamah agung</ref>.Sementara menurut beberapa sumber,iapertimbangan tidakhakim terbuktidalam menerimaputusan danpengadilan, menikmati apahal yang dimeringankannya tuduhkanadalah kepadanya. Negara punia tidak mengalamimenikmati kerugiandana apapun.yang Dandisangkakannya iatersebut sudahdan mengembalikan apa yang disebuttidak sebagaiada kerugian negara. <ref>{{Cite web|title=Direktori Putusan|url=https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed4a03f34b80eaa154313530303334.html|website=putusan3.mahkamahagung.go.id|access-date=2024-11-09}}</ref>Sehingga beberapa pihak mengatakan kasus ini adalah bentuk kriminalisasi kepada beliau. <ref>{{Cite news|last=https://jabar.pikiran-rakyat.com/author/65/miradin-syahbana-rizky?utm_source=penulis_article&utm_medium=penulis_article#:~:text=Miradin%20Syahbana%20Rizky|first=Miradin|date=2024-08-17|title=Perkara 2017 Terbukti Tidak Ada Kerugian Negara dan Tidak Menikmati, Dandan Riza Wardana Korban Kriminalisasi

-|url=Perkara 2017 Terbukti Tidak Ada Kerugian Negara dan Tidak Menikmati, Dandan Riza Wardana Korban Kriminalisasi - Pikiran Rakyat Jabar https://jabar.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3658536219/perkara-2017-terbukti-tidak-ada-kerugian-negara-dan-tidak-menikmati-dandan-riza-wardana-korban-kriminalisasi|work=Pikiran Rakyat Jabar|access-date=2024-11-05}}</ref>Atas kasus ini, ia menyatakan bisa menerima risiko bahwa catatan hukum itu akan selalu dipertanyakan.<ref name="kompas" /> Namun hal ini secara hukum tidak menghalangi kesempatannya untuk mencalonkan diri, karena berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 7 pelaku tindak kesalahan yang telah selesai menjalani masa hukumannya bisa mencalonkan diri dengan syarat secara terbuka mengumumkan dirinya memang pernah melakukan kesalahan dan tidak sedang dalam status dihalangi untuk mencalonkan diri oleh pengadilan.<ref>[https://news.detik.com/kolom/d-7520423/bolehkah-tersangka-korupsi-mendaftar-pilkada ''Bolehkah Tersangka Korupsi Mendaftar Pilkada?''] dari situs detik</ref> Sebagai Dewan Kehormatan dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) -RI, ia bertekad untuk memberantasmelakukan advokasi dan membuat sistem untuk mencegah korupsi di kota Bandung.<ref>{{Cite web|title=Goodkind {{!}} Higher Ed Communications Platform|url=https://goodkind.com/|website=goodkind.com|language=en|access-date=2024-11-09}}</ref>