Agresi Militer Belanda II: Perbedaan antara revisi

Pada [[21 Desember]] 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.

Pada pukul 07.00 WIB tanggal 22 Desember 1948 Kolonel D.R.A. van Langen memerintahkan para pemimpin republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat pembom B-25 milik angkatan udara Belanda, tidak satupun yang tahu arah tujuan pesawat, pilot mengetahui arah setelah membuka surat perintah di dalam pesawat, akan tetapi tidak disampaikan kepada para pemimpin republik. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang (sekarang Bandara Depati Amir) para pemimpin republik baru mengetahui, bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden [[Soekarno]], [[Sutan Sjahrir]], dan Menteri Luar Negeri Haji [[Agus Salim]] terus diterbangkan lagi menuju [[Medan]], [[Sumatera Utara]], untuk kemudian diasingkan ke [[BrastagiBerastagi, Karo|Berastagi]] dan [[Parapat]], sementara Drs. [[Moh. Hatta]] (Wakil Presiden), RS. Soerjadarma (Kepala Staf Angkatan Udara), MR. [[Assaat]] (Ketua KNIP) dan MR. AG. Pringgodigdo (Sekretaris Negara) diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Corps Speciale Troepen.

Setelah itu [[Soedirman]] meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah [[Jawa Tengah]] dan [[Jawa Timur]]. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal [[10 Juli]] [[1949]].

Kolonel [[A.H. Nasution]], selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat ''Totaliter'' yang kemudian dikenal sebagai [[Perintah Siasat No 1]] Salah satu pokok isinya ialah: Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber ''wingate'' (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.