|
| cause = [[Darurat militer Korea Selatan 2024]]
}}
Pada 4 Desember 2024, enam partai oposisi mengajukan rancangan undang-undangmosi kepada [[Majelis Nasional (Korea Selatan)|Majelis Nasional]] untuk memakzulkan presiden Korea Selatan [[Yoon Suk Yeol]] setelah [[darurat militer Korea Selatan 2024|pengumuman darurat militernya]] pada hari sebelumnya. Majelis Nasional akan memberikanmelakukan pemungutan suara untuk rancanganmosi undang-undangpemakzulan tersebut pada 7 Desember pukul 19.00 [[Waktu Standar Korea]] (17.00 WIB).
==Latar belakang==
Tata cara pemakzulan diatur dalam [[Konstitusi Korea Selatan]] ke-10 tahun 1987. Pasal 65, Klausul 1, menetapkan bahwa [[Majelis Nasional (Korea Selatan)|Majelis Nasional]] dapat memakzulkan [[Presiden Korea Selatan|Presiden]], [[Perdana Menteri Korea Selatan|Perdana Menteri]], atau para pejabat negara lainnya jika mereka melanggar Konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi.
Agar mosi pemakzulan dapat diloloskan, mayoritas dua pertiga Majelis Nasional—200 dari 300 anggota—harus memberikan suara mendukung.<ref name="Guardian">{{Cite news |last=Rashid |first=Raphael |date=5 Desember 2024-12-05 |title=How South Korea’s impeachment process works after Yoon Suk Yeol’s martial law bid |url=https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/how-south-koreas-impeachment-process-works-after-yoon-suk-yeols-martial-law-bid |access-date=6 Desember 2024-12-06 |work=[[The Guardian]] |language=en-GB |issn=0261-3077}}</ref> Setelah disahkan, orang tersebut langsung diberhentikan dari tugasnya sambil menunggu putusan dari [[Mahkamah Konstitusi Korea]]. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik, tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan melalui proses ini.
Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak menerimaditerimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum.<ref>{{Cite web |last=Butts |first=Dylan |date=4 Desember 2024-12-04 |title=South Korean President Yoon faces impeachment: How did we get here? |url=https://www.cnbc.com/2024/12/05/south-korean-president-yoon-faces-impeachment-how-did-we-get-here-.html |access-date=5 Desember 2024-12-05 |website=[[CNBC]]}}</ref> Enam dari sembilan hakim agungKonstitusi harus memberikanmenyetujui suara untuk memberhentikanpemakzulan presiden; karena ada kekosongan tiga hakim agungKonstitusi, keenam hakim agungKonstitusi harus memberikan suara bulat untuk memberhentikannya, meskipun tidak jelas apakah mahkamah akan menyidangkan perkara tersebut jika ada kekosongan hakim agungKonstitusi.<ref name="Guardian" />
Hanya satu presiden, [[Park Geun-hye]], yang dicopot dari jabatannya melalui [[pemakzulan Park Geun-hye|pemakzulan]], pada tahun 2017. [[Roh Moo-hyun]] dimakzulkan pada tahun 2004, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga diadirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.<ref name="Reuters b">{{Cite news |last1=Jin |first1=Hyunjoo |last2=Lee |first2=Joyce |date=4 DecemberDesember 2024 |title=South Korean president faces impeachment calls after martial law debacle |url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-lawmakers-call-impeach-president-yoon-after-martial-law-rescinded-2024-12-04/ |work=[[Reuters]]}}</ref><ref name="Reuters c">{{Cite news |date=December 4, 2024Desember2024 |title=How a presidential impeachment works in South Korea as Yoon faces backlash |url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/how-impeach-south-korean-president-2024-12-04/ |work=[[Reuters]]}}</ref><ref name="AP">{{Cite news |date=December 4, Desember 2024 |title=South Korea's opposition parties move to impeach president over sudden declaration of martial law |url=https://apnews.com/article/south-korea-yoon-martial-law-25a2a7c957e77a19f771b6b7c56a2173 |access-date=December 4, Desember 2024 |work=[[Associated Press]]}}</ref>
Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari tugasnya, dan Perdana Menteri [[Han Duck-soo]] akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, [[Pemilihan umum presiden Korea Selatan 2027|pemilihan presiden awal]] akan diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.<ref name="Guardian" />
| 