Berita palsu di Asia Tenggara: Perbedaan antara revisi

'''Berita palsu di Asia Tenggara''' memiliki [[definisi]] yang masihtidak samardinyatakan secara jelas khususnya di [[Asia Tenggara Daratan]]. [[Rezim]] [[autokrasi]] dari negara-negara di Asia Tenggara Daratan umumnya melakukan pembatasan terhadap berita palsu untuk mengendalikan ruang digital.

Pada empat negara di [[Asia Tenggara Daratan]], [[definisi]] terhadaptentang [[berita palsu]] tidak dinyatakan secara jelas. Keempat negara tersebut ialah [[Kamboja]], [[Myanmar]], [[Thailand]], dan [[Vietnam]]. Berita palsu dimaknai pada keempat negara sebagai suatu berita tidak benar yang berdampak merugikan [[keamanan nasional]], stabilitas politik, dan reputasi nasional. Definisi berita palsu pada keempat negara hanya diwakili oleh teks [[hukum]] yang dikutip oleh otoritas pemerintahan selama tahun 2007–2020 di masing-masing negara ketika menangani berita palsu.{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=5}}

== PenggunaanPenanganan ==

Definisi berita palsu di [[Asia Tenggara Daratan]], terutama digunakan untuk pembatasan terhadap berita palsu dengan tujuan untuk mengendalikan ruang digital. Pengendalian ruang digital dengan berlandasakan kepada definisi berita palsu dilakukan oleh Pemerintah Kamboja, Pemerintah Myanmar, Pemerintah Thailand, dan [[Pemerintah Vietnam]].{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=1}} Keempat [[rezim]] tersebut menerapkan [[autokrasi]] dengan adanya pembatasan [[kebebasan sipil]]. Peringkat kebebasan sipil di keempat rezim tersebut oleh [[Freedom House]] dalam kategori 'tidak bebas'.{{Sfn|Sombatpoonsiri dan Luong|2022|p=2}}

Beberapa pemerintah dari negara-negara yang tergabung dalam [[Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara]] (Perbara) telah memperkenalkan beberapa jenis [[undang-undang]] tentang berita palsu sebagai bagian dari legislasi nasional. Pembuatan undang-undang tentang berita palsu dilakukanndilakukan oleh pemerintah nasional di Perbara untuk membatasi penyebaran berita palsu dan menjaga keamanan nasional.<ref name=":0" />

Pada tanggal 9 Februari 2017, sebuah [[dekrit]] bernama Dekrit Anti-Berita Palsu (Dekrit Nomor 09 Tahun 2017) diterbitkan oleh Pemerintah Vietnam. Tujuan dekritidekrit ini untuk melawan berita palsu denganmelalui menerbitkanpenerbitan informasi faktual yang dibuat oleh pemerintah.<ref name=":0" /><ref>{{Cite book|last=Irwansyah|date=Maret 2024|url=https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/7146/ASEAN_Guideline_in_Combating_Fake_News_and_Disinformation_in_the_Media.pdf|title=ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media|location=Jakarta Pusat|publisher=[[Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia|Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia]]|isbn=978-602-17232-6-5|editor-last=Wulandari, D., dkk.|pages=76|language=EN|url-status=live}}</ref> Pada bulan April 2018, [[Parlemen Malaysia]] telah mengesahkan [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018]] yang diberlakukan sejak tanggal 11 April 2018.<ref>{{Cite book|url=https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368022/PDF/368022ind.pdf.multi|title=Jurnalisme, “Berita Palsu’’, & Disinformasi: Buku Pegangan untuk Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme|location=Paris|publisher=[[Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]|isbn=978-92-3-000076-9|editor-last=Ambardi, K., dkk.|pages=22|translator-last=Wendratama|translator-first=Engelbertus|trans-title=Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation|url-status=live}}</ref>{{Sfn|Chen, dkk.|2023|p=1279}} Namun Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018 dicabut statusnya sebagai undang-undang oleh Parlemen Malaysia pada bulan [[Desember 2019]].{{Sfn|Chen, dkk.|2023|p=1280}}<ref>{{Cite book|last=ARTICLE 19|date=Juni 2021|url=https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/06/ARTICLE-19-Analysis-Malaysia-Emergency-Fake-News-Ordinance.pdf|title=Malaysia: Emergency (Essential Powers) (No. 2) Ordinance 2021 (Fake News Ordinance)|publisher=ARTICLE 19|pages=3|language=EN|url-status=live}}</ref>

Di sisi lain, [[Parlemen Singapura]] telah mengesahkan [[Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan]] (POFMA) pada tanggal 3 Juni 2019 dan. POFMA diberlakukan di Singapura sejak tanggal 2 Oktober 2019.<ref>{{Cite book|last=International Commission of Jurists|date=4 Oktober 2021|title=Dictating the Internet: A Human Rights Assessment of the Implementation of Singapore’s Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019|location=[[Jenewa]]|publisher=International Commission of Jurists|pages=1|language=EN|url-status=live}}</ref> Sementara itu, [[Pemerintahan Filipina|Pemerintah Filipina]] menerbitkan undang-undang yang berkaitan denganmenangani berita palsu melalui Undang-Undang Anti-Kejahatan Siber. Sedangkan Pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang yang menangani berita palsu dalam konteks undang-undang khususnya sebagai pencemaran nama baik dalam internet.<ref name=":0">{{Cite journal|last=Martinus|first=Melinda|date=29 September 2022|title=Can ASEAN Mitigate Fake News in Southeast Asia?|url=https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/09/ASEANFocus-Sep-2022.pdf|journal=ASEANFocus|language=EN|publisher=ASEAN Studies Centre, ISEAS-Yusof Ishak Institute|volume=39|pages=25|issn=2424–8045}}</ref>