Berita palsu di Kamboja: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
menambahkan konten dan rujukan |
|||
Baris 10:
== Penanganan ==
Pemerintah Kamboja tidak membuat undang-undang anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya [[Pandemi Covid-19 di Kamboja]], pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.<ref name=":0">{{Cite book|last=Asia Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD)|date=2020|url=https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Defending_Freedom_of_Expression_Fake_News_Laws_in_East_and_Southeast_Asia.pdf|title=Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia|location=[[Bangkok]] dan [[Metro Manila]]|publisher=Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD)|pages=29|language=EN|url-status=live}}</ref>
Pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di media dan media sosial. Setelah itu, Komite Anti-Berita Palsu ditugaskan melakukan pemeriksaan fakta kepada otoritas yang berwenang dan memberikan tanggapan kepada masyarakat secara tepat waktu.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}} Pemeriksaan fakta oleh Komite Anti-Berita Palsu melibatkan tiga kementerian yang mengadakan program literasi media di Kamboja. Ketiganya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, serta Kementerian Informasi.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=55}} Komite Anti-Berita Palsu kemudian diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan otoritas terkait berupa pemblokiran terhadap situs web, akun, atau halaman web yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}}▼
Pada Januari 2020, [[Khieu Kanharith]] selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi. [[Khieu Kanharith]] memilih untuk menekankan pendidikan jurnalis dengan tujuan pemastian akses publik terhadap informasi yang dapat dipercaya.<ref name=":0" /> Namun pada tanggal 11 Maret 2020, Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}}
▲
== Referensi ==
| |||