Pasal 9 Konstitusi Jepang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Naval Scene (bicara | kontrib) |
k Bot: perubahan kosmetika ! |
||
Baris 3:
== Sejarah ==
Pasal 9 ditambahkan ke dalam [[Konstitusi Jepang]] pada masa [[
Menurut Panglima Tertinggi Sekutu [[Douglas MacArthur]], ketentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri [[Kijūrō Shidehara]], yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun". <ref>Douglas MacArthur, ''Reminiscences'' (1964), hlm. 302.</ref> Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang. Hal tersebut karena setiap kondisi militer sesudah perang yang berada di bawah standar tidak akan mendapatkan penghargaan masyarakat, dan bahkan akan membuat masyarakat terobsesi pada tujuan untuk mempersenjatai kembali Jepang.<ref>Kijūro Shidehara, {{nihongo|外交の五十年|''Gaikō Gojū-Nen'',|Lima Puluh Tahun Diplomasi}} (1951), hlm. 213-14.</ref> Shidehara mengakui peranannya dalam memoarnya Lima Puluh Tahun Diplomasi (''Gaikō Gojū-Nen'') yang diterbitkan pada tahun 1951, di mana ia menceritakan bahwa ide tersebut datang padanya ketika sedang naik kereta api ke Tokyo. MacArthur sendiri membenarkan peranan Shidehara pada beberapa kesempatan.
Baris 40:
== Lihat pula ==
* [[Pasukan Bela Diri Jepang]]
== Referensi ==
| |||